.webp)
Tim sukses calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo-Gibran serta Ganjar-Mahfud MD mau mempercepat pembatasan pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel. Menurut mereka, hal ini diperlukan guna mencegah cadangan nikel Indonesia habis sebelum dimaksimalkan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.
"Jangan sampai Kementerian Perindustrian mengeluarkan izin smelter terus menerus, sementara izin yang tidak dimoratorium itu nanti (cadangannya habis dalam) kurun waktu 15 tahun saja. Nikel kita sudah habis dalam waktu 10-15 tahun," ucap Juru Bicara TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam agenda Menakar Masa Depan Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel yang terlaksana di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat,Selasa (9/1/2024).
Eddy mengatakan bahwa perizinan pembangunan smelter nikel saat ini menjadi kewenangan dua kementerian yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemenperin bertugas memberi izin, namun data deposit, kandungan, dan ketahanan cadangan berada di Kementerian ESDM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, moratorium pembangunan smelter nikel harus dikebut agar Indonesia tidak kehabisan nikel saat 10 tahun lagi sudah menguasai teknologi pembuatan baterai. Selain itu, ia juga menilai wewenang pencabutan izin smelter nikel harus diintegrasikan untuk memudahkan pengembangan industri nikel Indonesia. Wewenang pencabutan izin smelter sendiri saat ini berada di bawah Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Jadi ini PR (pekerjaan rumah) bersama dan ini yang akan kita (Prabowo-Gibran) lakukan agar ada sinkronisasi aturan yang mengeluarkan izin dan mencabut izin usaha bisa berada dalam satu atap," tegasnya.
Dalam keterangan terpisah, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Edi Sutrisno, menuturkan hal serupa. Ia melihat bahwa moratorium pabrik smelter harus dilakukan segera. Selain itu, Edi menilai bahwa review atau pengkajian terhadap perizinan pabrik smelter juga harus dilakukan.
"Kita perlu melakukan perbaikan di kementerian-kementerian dari audit, pengadaan hukum, jangan nanti perizinan (bisa terbit) tanpa audit di awal, jangan juga perizinan gak direview. Dan kita tahu banyak perizinan yang terbit dari mana, makanya kata pak Mahfud kita tabrak yang korupsi itu," tegasnya.
Menurut Edi, esensi dari moratorium adalah terbatasnya komoditas nikel. Tidak selamanya Indonesia menjadi negara yang memiliki 23% dari total cadangan nikel global alias cadangan nikel terbesar di dunia. Ia melihat jumlah cadangan komoditas nikel harus dijaga agar produk turunan Nikel selain baterai mobil listrik bisa dibuat di Indonesia.
"Nikel ini ada batasnya, bukan sesuatu yang seribu tahun (umurnya). Untuk itu kita akan moratorium smelter, kita pastikan moratorium smelter untuk mempercepat industri turunan. Kalau kita hari ini eksploitasi habis-habisan ya jangan-jangan 20 tahun sudah selesai (habis). Makanya ini menjadi concern Pak Ganjar dan pak Mahfud, imbuhnya.
Sementara diwawancarai terpisah, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), Irvan Pulungan, mengatakan pihaknya masih akan mengkaji dulu wacana moratorium smelter nikel. Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi komprehensif dulu terkait ekosistem nikel sebelum memutuskan kebijakan tersebut.
"Jadi saya rasa bukan setuju atau tidak (soal moratorium smelter nikel). Kami berkomitmen melakukan evaluasi terhadap smelter-smelter tersebut kemudian mengambil keputusan apakah (tetap) moratorium atau bagaimana. Saya rasa sangat sulit kita kalau basisnya menolak atau mendukung tanpa komprehensif analisis. Kami berkomitmen mengedepankan peraturan dan kebiasaan baik di Indonesia dalam melakukan keputusan berbasis data, fakta dan partisipasi masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kementerian ESDM bakal membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel kelas II. Hal itu dilakukan karena mempertimbangkan pasokan dan permintaan bijih nikel.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel diperlukan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor bijih nikel. Esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.
Irwandy menyebut pemerintah akan mengkaji secara komprehensif kebijakan ini, terutama untuk proses nikel yang ada di Indonesia baik nikel berkadar rendah (limonite) maupun nikel berkadar tinggi (saprolite).
"Saat ini, nikel yang mengalami proses pyrometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hydrometalurgi ke arah baterai itu ada 3 smelter. Konsumsi biji nikel untuk pyrometalurgi dengan saprolite adalah sebesar 210 juta ton per tahun dan limonate sebesar 23,5 juta ton per tahun," jelas Irwandy.
(rrd/rir)
