Lika-liku Biaya Proyek LRT Jabodebek Hingga Disepakati Rp 29,9 T

Nilai investasi proyek LRT Jabodebek ditetapkan sekitar Rp 29,9 triliun. Sebelumnya, nilai investasi LRT Jabodebek diperkirakan bakal membengkak menjadi Rp 31 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan angka Rp 29,9 triliun itu terdiri untuk sarana, pra sarana, dan termasuk Interest During Construction (IDC).

"Setelah beberapa kali pertemuan kami sepakat, maka kami sependapat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 itu yang akan dijadikan landasan bagi kita semua bekerja sama untuk proyek LRT ini. Artinya dalam Perpres ini telah diatur peranan dari masing-masing pihak. Total proyeknya telah dibahas sekitar Rp 29,9 triliun, yang terdiri dari sarana dan prasarana dan IDC," kata Sri Mulyani.

Adapun dalam proyek tersebut, Sri Mulyani mengatakan pihak Adhi Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan PT KAI mendapatkan Rp 7,6 triliun. Selain itu Adhi Karya juga right issue atau penerbitan saham baru dan investasi sebesar Rp 4,2 triliun.

"Seperti dilihat di undang-undang APBN, PT Adhi Karya telah mendapatkan PNM sebesar Rp 1,4 triliun, dan PT KAI dalam hal ini mendapatkan juga PNM termasuk yang ada di dalam UU APBN 2018, total jumlahnya adalah Rp 7,6 triliun. Di dalam pembahasan terakhir kami, kita bisa menyepakati mengenai kemampuan keuangan dari PT KAI dan Adhi Karya," jelasnya.

"Kemudian, sesuai exercise yang sudah dilakukan dan tadi sudah saya sampaikan berdasarkan perpres 49 2017 jadi skema yang ada Adhi mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun dia melakukan right issue plus investasi di dalam pembangunan menggunakan balance dia sehingga mencapai Rp 4,2 triliun," katanya.

Sedangkan sisanya PT KAI melakukan pinjaman kepada pihak perbankan sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu 17 tahun lamanya. Artinya PT Kai akan memiliki modal sebesar Rp 25,7 triliun untuk proyek ini.

"Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun. Jadi dengan total Rp 29,9 triliun kita akan bersama-sama lihat tingkat sustain dan kemampuan dari BUMN itu untuk selesaikan konstruksi dari sarana prasarana dan IDC," jelasnya.

Pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp 16 triliun untuk tiket LRT Jabodebek. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan subsidi itu untuk jangka waktu 12 tahun.

"Tapi intinya proyek ini selama 12 tahun di-carry oleh pemerintah, setelah itu tidak. Sementara (estimasi subsidi) kira-kira Rp 16 triliun," kata Budi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa subsidi tiket LRT nantinya akan ditanggung sebesar 50%. Kemudian sisanya 50% juga akan dibebankan kepada biaya penumpang, sebesar Rp 12 ribu.

"Public Service Obligation (PSO) juga nanti dihitung dengan satu jumlah tertentu di mana satu bagian itu dibebankan kepada penumpang kira-kira Rp 12 ribu. Sedang yang lain itu akan ditanggung oleh pemerintah kira-kira 50% dan 50% dari penumpang," sambung Budi

Sementara itu, Budi menjelaskan bahwa harga tiket tersebut akan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kenaikan tersebut diperkirakan sebanyak 5% per tahun.

Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah akan memfinalkan hasil kajian pendanaan atau financial close pada pertengahan Desember 2016.

"Kami akan tetap financial closing pada tanggal 21-22 bulan ini (Desember). Kita betul-betul ingin seperti yang dibilang Bu Menkeu membuka proses transparan. Jadi ini suatu model yang kami buat betul-betul. Jangan sampai ada di sini masih kecurangan-kecurangan kami ingin jadi model supaya ini bisa lebih baik," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan supaya pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dikerjakan dengan serius dan berhati-hati. Dirinya juga menginginkan agar proyek tersebut bebas dari korupsi.

Sri Mulyani ingin, salah satu proyek besar yang diinisiasi pemerintah ini bebas dari praktik korupsi dan bisa menjadi proyek percontohan lainnya.

"Kita berharap BUMN ini bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Kita juga menekankan di dalam proses ini adalah tidak ada korupsi sehingga ini menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur," katanya di Kemenko Kemaritiman, Jumat malam (8/12/2017).

Dia bilang, memang selama ini banyak yang beranggapan bahwa dalam proyek pembangunan menjadi sasaran dari pihak tak bertanggungjawab untuk korupsi. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berupaya membuktikan proyek LRT Jabodebek ini dikerjakan dengan benar.

"Selama ini sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat. Jadi kita berkomitmen, tata kelola dan anti korupsi akan dilakukan di semua lini," katanya tegas.

Pemerintah batal membentuk perusahaan gabungan atau joint venture (JV) antara PT KAI dan PT Adhi Karya Tbk menjadi investor untuk proyek LRT Jabodebek. Pemerintah memutuskan agar PT KAI dan Adhi Karya untuk melakukan kerja sama terkait dengan pemanfaatan prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya secara langsung tanpa membentuk JV.

Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, pun memastikan bahwa mengatakan pembentukan JV telah dibatalkan. Dirinya menilai pembatalan ini bukan masalah asalkan pemerintah tetap menjamin bantuan untuk proyek ini bisa berjalan.

"JV tidak jadi bagus juga. Yang penting kan ada jaminan (12 tahun dari pemerintah)," kata Budi usai ikut konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat malam (8/12/2017).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, juga menambahkan, dengan batalnya pembentukan joint venture tersebut maka PT KAI tetap menjadi investor sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017.

Untuk mendanai proyek ini sendiri, PT KAI mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 7,6 triliun dan melakukan pinjaman kepada pihak perbankan yakni BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga dengan total Rp 18,1 triliun.

"Jadi enggak ada JV, kita jelas strukturnya yang digaransi pemerintah adalah KAI. Karena pemerintah tidak bisa mengganti yang non pemerintah," ungkapnya.