Jakarta -
Anggaran pembangunan infrastruktur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020 mencapi Rp 419,2 triliun. Jumlah tersebut tercatat yang paling tinggi selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah.
Pembangunan infrastruktur diakui masih akan menjadi motor penggerak perekonomian pada tahun depan. Konektivitas kembali menjadi prioritas, yang terbukti dengan meningkatnya signifikan target pembangunan jalan pada 2020.
"Mengenai ekonomi, itu adalah optimalisasi pemanfaatan infrastruktur. Kemudian pengembangan, penyederhanaan atau reformasi birokrasi, investasi dan ekspor," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang lebih banyak. Hal ini demi menstimulus percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai strategi pembiayaan jangka panjang di luar APBN.
Berikut informasi selengkapnya:
Dari outlook anggaran infrastruktur APBN 2019, anggaran infrastruktur di 2020 tercatat naik Rp 19,5 triliun (4,9%). Jumlah ini tercatat yang paling tinggi sejak tahun 2015.
"Untuk infrastruktur ini meneruskan berbagai proyek strategis nasional, termasuk untuk menunjang konektivitas, ketahanan pangan, air, dan energi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Adapun sasaran dan output yang ingin diraih lewat pembiayaan tersebut di antaranya pembangunan jalan 837 km, 6,9 km jembatan, pembangunan 238,8 km jalur kereta api, penyelesaian tiga bandara baru, pembangunan 49 unit bendungan, serta 5.224 unit rusun dan 2.000 unit rumah khusus.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut akan membangun panjang jalan yang naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Dalam RAPBN 2020, output pembangunan jalan disasar mencapai 837 km. Jumlah ini jauh lebih panjang dibanding output APBN 2019 yang sepanjang 406 km.
"Untuk infrastruktur yang signifikan naik adalah untuk jalan. Mungkin untuk menyambungkan jalan-jalan yang kemarin sudah banyak dibangun. Tahun depan akan mencapai lebih dari dua kali lipat. Sedangkan untuk jalur kereta api dan jembatan hampir sama," kata dia.
Jalan menjadi satu-satunya infrastruktur yang naik target pembangunannya dibandingkan output APBN 2019. Pembangunan jembatan di 2020 turun dari 17,3 km menjadi 6,9 km. Lalu pembangunan jalur kereta api turun dari 269,45 km menjadi 238,8 km, hingga pembangunan rusun yang berubah dari 6.873 ke 5.224 unit.
Selain lewat APBN, pemerintah juga akan mendorong pembangunan infrastruktur lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pemerintah juga mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif.
Selain itu pembangunan infrastruktur di perkotaan juga didorong untuk mengantisipasi urbanisasi seperti transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi nilai proyek KPBU pada 2020 mencapai Rp 19,7 triliun.
"Pembiayaan kreatif seperti vgf, availability payment ini sudah semakin meningkat. Dan kita harap makin banyak bisa dipakai oleh pemerintah pusat dan daerah," kata Sri Mulyani.
Terdapat 10 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp 19,7 triliun untuk dibangun dengan skema KPBU pada tahun depan. Proyek telekomunikasi menjadi yang paling besar nilainya untuk di-KPBU-kan, yakni mencapai Rp 14,2 triliun.
Berikut daftar proyek KPBU yang akan diimplementasikan pada 2020:
Palapa Ring Barat (Rp 1,2 triliun)
Palapa Ring Tengah (Rp 1 triliun)
Palapa Ring Timur (Rp 5,4 triliun)
Satelit Multifungsi (Rp 6,6 triliun)
Jalan Non Tol Sumatera Selatan (Rp 900 miliar)
Jalan Non Tol Riau (Rp 1,1 triliun)
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)-Sumatera dan Jawa (Rp 0,3 triliun)
Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (Rp 1,6 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau Prov. SulTeng (Rp 0,2 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Prov. Gorontalo (Rp0,3 triliun).
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
