Proyek pembangunan jalur MRT Fase 2 terancam molor lagi. Hal itu dikarenakan metode kontrak langsung atau penunjukkan kontraktor (direct contracting) untuk paket CP202 dan CP205 dihentikan dan sedang dibuatkan skenario pengadaan ulang.
PT MRT Jakarta sebelumnya menargetkan segmen 1 (Bundaran HI-Harmoni) bisa kelar Maret 2025 dan segmen 2 (Harmoni-Kota) kelar Agustus 2027. Dikarenakan belum ada kepastian kontraktor, maka proyek terancam mengalami kemunduran dari target yang telah ditetapkan.
"Jadwal proyek akan mengalami kemunduran tentunya dari target yang sudah ditetapkan. Belum bisa dipastikan, itu akan sangat bergantung pada keputusan tindaklanjut dari pengadaan CP202 dan CP205," kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar dalam konferensi pers virtual, Senin (27/12/2021).
Untuk diketahui, CP202 merupakan paket pekerjaan sipil dari Harmoni ke Mangga Besar. Sedangkan, CP205 merupakan paket pengadaan sistem perkeretaapian dari Bundaran HI-Mangga Besar.
PT MRT Jakarta mengaku telah merekomendasikan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melakukan penghentian direct contracting CP202 dan CP205 dengan melaksanakan pengadaan ulang melalui re-konfigurasi paket pengadaan civil works (CP202) dan railway system & track work (CP205 dan CP208) sesuai mekanisme pedoman JICA.
PT MRT Jakarta juga telah melaksanakan market sounding sejak 24 November-23 Desember 2021 (2 putaran) untuk paket railway system & track work kepada kontraktor Jepang yang berpotensi dan berminat. Saat ini, beberapa kontraktor disebut telah menunjukkan minatnya untuk ikut dalam pengadaan ulang.
"Hasil kajian dan asesmen skenario pengadaan ulang telah disampaikan kepada JICA pada 24 Desember 2021, hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pihak JICA dan pemerintah Jepang. Keputusan itu sangat krusial agar tidak terjadi penundaan proyek berkepanjangan," jelasnya.
Untuk diketahui, paket CP202 dan CP205 ini sudah mengalami dua kali gagal lelang karena penawaran harga yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Untuk itu lah pihaknya merasa tidak dapat melanjutkannya dan mengusulkan kepada pemerintah Indonesia dan JICA untuk menghentikan proses direct contracting saat ini dan melakukan pengadaan ulang.
"Negosiasi harga hingga 27 Oktober 2021 dengan harga penawaran masih tetap tinggi. Kandidat menyatakan bahwa proposal harga tersebut dari mereka sudah final dan tidak dapat berubah lagi," cerita William.
Bagaimana progresnya? Buka dan baca di halaman selanjutnya.
(aid/dna)