Pemerintah pusat akan mengambil alih pekerjaan perbaikan jalan-jalan rusak di Lampung. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menjajal langsung jalan rusak tersebut.
Jokowi mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 800 miliar. Anggaran tersebut untuk perbaikan 15 ruas jalan di Lampung.
Patut dicatat, anggaran tersebut bukan satu-satunya anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan jalan di Lampung.
Dikutip dari unggahannya di Instagram, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembangunan jalan di Lampung mendapat alokasi dari APBN dan APBD. Khusus APBN, pemerintah melalui Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 588,7 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional.
"Belanja K/L PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional dengan alokasi sebesar Rp 588,7 miliar untuk tahun 2023 dan sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar," tulis Sri Mulyani di Instagram seperti dikutip Senin (8/5/2023).
Kemudian ada juga transfer dana dari pusat ke pemerintah daerah untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 di mana provinsi/kabupaten/kota seluruh Lampung sebesar Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km.
Tak cuma itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Tol Sumatera di Lampung. Adapun anggaran tersebut melalui penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah.
Sebut Sri Mulyani, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk PMN Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km). Berikutnya, PMN Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun untuk ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km).
Lalu, ada juga pendanaan untuk pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yakni untuk Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 triliun dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp 1,86 triliun.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut program penyelenggaraan jalan APBD 2023 provinsi/kabupaten/kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun di mana khusus Provinsi Lampung sendiri Rp 886,8 miliar.
Lihat Video: Momen Kadinkes Lampung Penuhi Panggilan KPK
(acd/das)