.webp)
Pemerintah tengah mendorong percepatan proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Lewat revisi ini, bakal ada sejumlah kebijakan di kawasan ibu kota pengganti Jakarta itu yang akan berubah.
Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menjelaskan, sebelum ada revisi, muncul permasalahan di lapangan. Salah satunya, yang juga pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Dhony adalah potensi IKN 'tenggelam'
'Tenggelam' yang dimaksud adalah IKN bisa sepi penduduk, dan bisa 'tenggelam' di antara kota-kota besar lain di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu bulan setelah dilantik di Bogor, saya katakan di depan Pak Presiden. 'Pak mohon maaf, saya punya pengalaman bangun lima kota tapi di swasta. Kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu, membangun bendungan, istana, kantor, jalan, drainase, saya katakan kota ini akan 'tenggelam'," kata Dhony dalam sambutannya di acara Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN yang disiarkan virtual, Jumat (4/8/2023).
Apabila infrastruktur dasar mulai dari sekolah hingga rumah sakit belum tersedia, maka para ASN yang bekerja di IKN tentu akan lebih memilih tinggal di Balikpapan dibandingkan di IKN Nusantara.
"Contoh pembangunan ibu kota baru Putrajaya, Sejong, Canberra, Brasilia, Naypyidaw, mati tenggelam. Karena apa? Orangnya tidak mau tinggal," kata Dhony.
"Balikpapan ke IKN, ASN tuh sudah biasa 30 menit di jalan (lewat tol). Monas sampai ke Pondok Indah itu 50 menit. Ini hanya 30 menit. Apa yang akan terjadi? Saya katakan, yang enak Pak Yuliando. tanahnya tinggi, demand-nya tinggi, IKN-nya tenggelam," sambungnya.
Dhony mencontohkan dalam regulasi pembangunan IKN tertulis pemenuhan infrastruktur rumah sakit baru dilakukan pada 2030. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya di IKN. Oleh karena itu, diproyeksikan mereka lebih memilih tinggal di kota terdekat yang infrastrukturnya sudah lengkap.
"Misalnya ada satu ASN sakit perut, lihat di-Perpresnya, RS dibangun 2030, jadi pindah. Harus cari orang-orang sehat, sampai 2030 tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit jantung, tidak boleh melahirkan. Melahirkan harus janjian, nggak boleh mendadak ya bu kalau mau melahirkan, tahan ya dua jam kita ke Balikpapan. Apakah begitu membangun kota? Saya bilang tidak bisa," terangnya.
