.webp)
Proyek Kereta Cepat Malaysia-Singapura Mangkrak
Sayangnya saat Mei 2018 terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan usai Pemilihan Umum (Pemilu) ke-14 di Malaysia. Saat itu Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad meraih kemenangan dramatis atas aliansi Barisan Nasional pimpinan Najib.
Mahathir yang ditunjuk sebagai perdana menteri baru kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa proyek HSR tidak bermanfaat bagi Malaysia dan tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, ia mengatakan proyek HSR akan menelan biaya sebesar RM 110 miliar bagi Malaysia, namun tidak akan menghasilkan satu sen pun bagi negara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Juli, ia kemudian mengatakan pemerintahnya akan berupaya melakukan negosiasi dengan Singapura mengenai penundaan proyek tersebut. "Ketika kami melihat situasi keuangan negara, kami berpikir bahwa kami tidak dapat melanjutkan (dengan HSR)," katanya kepada wartawan saat itu.
"Tetapi setelah mempelajarinya dan implikasi dari pembatalan kontrak secara sepihak, kami memutuskan bahwa kami mungkin harus melakukannya di kemudian hari, kami mungkin harus menurunkan harga. Namun sejauh yang kami bisa, penurunan harga sangat sulit dilakukan. Jadi itu harus ditunda," tambahnya.
Akhirnya pada September 2018, Singapura dan Malaysia kemudian menandatangani perjanjian baru yang secara resmi menyetujui penundaan pembangunan HSR hingga akhir Mei 2020.
Berdasarkan perjanjian baru itu layanan kereta cepat Malaysia-Singapura diharapkan dapat beroperasi pada 1 Januari 2031, atau mundur hampir 5 tahun dari sebelumnya 31 Desember 2026. Di luar itu Malaysia juga harus membayar biaya gagal sebesar 15 juta dolar Singapura sebelum akhir Januari 2019 karena penangguhan proyek tersebut.
Selain itu, jika Malaysia tidak melanjutkan proyek tersebut pada tanggal 31 Mei 2020, maka Malaysia juga akan menanggung biaya pembatalan proyek yang telah disepakati sebelumnya dan akan dikeluarkan dari Perjanjian Bilateral HSR.
Pada akhir Februari 2020, masa jabatan koalisi Pakatan Harapan di pemerintahan Malaysia tiba-tiba berakhir karena masalah politik. Dr Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan Muhyiddin Yassin ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru yang dipimpin oleh koalisi Perikatan Nasional.
Akhirnya pada Mei 2020, kedua negara kembali mencapai kesepakatan untuk menunda kembali proyek HSR Kuala Lumpur-Singapura hingga akhir tahun. Keputusan ini dibuat setelah Malaysia meminta untuk memperpanjang masa penangguhan proyek tersebut, agar kedua belah pihak dapat berdiskusi dan menilai usulan perubahan yang diajukan Malaysia terhadap proyek tersebut.
Nasib proyek di halaman berikutnya.
