Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Dikritik DPR, Sekjen PUPR: Wes Biasa

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengkritik penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem ini dipandang mubazir, bahkan disebut-sebut dalam penerapan sistem ini ada unsur paksaan dari Kementerian PUPR terhadap BUMN operator jalan tol.

Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, proyek-proyek PUPR di Tanah Air sudah biasa mendapat kritik dari banyak pihak. Menurutnya, apapun bisa dikomentari.

"Wes biasa orang punya analisis hehehe. Orang saya pakai baju ini, kalau dikomentari juga, 'ngapain sih PU pakai baju putih terus?' Wes biasa," kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Meski demikian, menurutnya kejadian ini menjadi salah satu penyemangat. Pasalnya, kritik ini membuktikan kalau orang-orang yang terkait punya perhatian terhadap proyek MLFF di Tanah Air.

"Apa artinya? Kalau orang mengkritik berarti sesungguhnya orang yang bersangkutan punya perhatian. Ya kan?," ujarnya.

"Tinggal perhatiannya mau seperti apa. Kalau menuju ke yang lebih baik, kenapa tidak kita diskusi?" sambungnya.

Hingga saat ini, penyiapan implementasi sistem bayar tol tanpa setop masih terus berjalan. Rencananya, pada 12 Desember 2023 ini akan dilakukan uji coba terbatas di Tol Bali Mandara. Zainal mengatakan, uji coba ini dilakukan hanya untuk mengecek jalannya sistem sehingga belum diterapkan untuk transaksi pembayaran.

"Nggak (berbayar), ini uji coba. Kan diuji coba dulu. Kalau nggak, langsung dipasang (diterapkan untuk transaksi), kemudian banyak mobil lolos, atau misalkan orang yang sudah bayar tapi nggak bisa keluar," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menjamin uji coba ini tidak akan merugikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti Jasa Marga hingga Hutama Karya. Bahkan menurutnya, sistem ini justru akan lebih efisien untuk para BUJT.

"Pasti nggak merugikan BUJT, bahkan dulu kalau kita baca background study, ini sebenarnya menjadi lebih efisien, cost of transaction collection toll. Jadi untuk mendapatkan, menarik tol itu kan ada biaya, biaya orang, biaya perawatan, kalo liat dokumennya itu lebih efisien," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan penolakannya terhadap pengaplikasian MLFF di Rapat Rapat Kerja Komisi VI bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, di balik penerapan sistem ini ada indikasi pemaksaan perusahaan BUMN untuk membeli teknologi MLFF yang dianggapnya bukan kebutuhan utama.

"Yang saya tangkap, ini akan dipaksakan, salah satunya Jasa Marga, Hutama Karya, BUJT ini, perusahaan BUMN kita dipaksa oleh PUPR beli itu barang rongsokan untuk dibeli. Padahal kita nggak butuh teknologi itu," kata Andre pekan lalu, dikutip dari detikNews.

Andre menilai, teknologi MLFF ini tidak perlu karena sudah ada On Board Unit (OBU) yang bisa dipasang di setiap mobil. "Kalau hanya sebatas teknologi tanpa sentuh, teknologi sekarang bisa. Tinggal pasang OBU saja di mobil, itu sudah kayak di Jepang atau di mana-mana," ujarnya.

Andre Rosiade lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengkaji hal tersebut. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan perusahaan negara untuk menebus teknologi MLFF itu akan mubazir. "Jangan sampai Pak Menteri pensiun, Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita disuruh beli MLFF ini. Teknologi yang nggak approved, hanya dipakai di satu negara, ngapain kita pakai satelit-satelit segala, pintu tol kita ada, kalau mau tanpa sentuh tinggal pasang OBU di mobil masing-masing. Jangan sampai kita dibodohi," tuturnya.