Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana untuk menggabungkan perusahaan pelat merah karya dari tujuh menjadi tiga. Penggabungan ini dilakukan untuk memfokuskan kinerja dan menyehatkan masing-masing BUMN.
Secara rinci, Erick mengatakan penggabungannya pertama yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Penggabungan kedua PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, ketiga PT PP (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
"Di karya hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan 7 karya menjadi 3 perusahaan karya. Yaitu dengan penggabungan yang namanya Brantas, Adhi, dan Nindya Karya. Lalu HK dengan Waskita, dan juga PP dengan WIKA. Ini salah satu konsolidasi penyehatannya," kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Untuk fokus kinerjanya, Erick menyebutkan untuk Hutama Karya dengan Waskita akan fokus mengerjakan tol, non tol, hingga pembangunan gedung. Sementara WIKA dan PP tidak lagi menggarap tol tetapi fokus pada pelabuhan, bandara, hingga pembangunan perumahan.
"Lalu juga penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya konsolidasi sekaligus penyehatan," jelas Erick.
Erick berencana untuk memangkas BUMN. Dia memiliki rencana panjang memangkas hingga menjadi 30 BUMN saja.
"Kita akan kurangi lagi supaya kita fokus kepada jenis jenis yang kita harus hadir kepada negara. Kemarin sempat misalnya apakah BUMN perlu hadir di bisnis hotel. Nah ini menjadi dinamika yang kita waktu itu kita hadir memang BUMN BUMN sudah memiliki hotel, ya ini kita konsolidasikan bukan bikin hotel baru," ucapnya.
Selain itu Erick juga menyinggung AirNav Indonesia yang saat ini di bawah Kementerian BUMN. Sementara sebenarnya sektor usaha AirNav terkait dengan transportasi yang kendalinya di Kementerian Perhubungan.
"Kita sedang bertahap mengkonsolidasi BUMN-BUMN lagi, karena sebenarnya apa perlu ada di BUMN, misalnya AirNav itu perlu nggak di kita atau sebaiknya di Kementerian Perhubungan saja. Atau kalau mesti masuk dia masuk ke InJourney. Mungkin hal hal ini yang bisa kita lakukan masih ada waktu kita lakukan untuk konsolidasi," pungkasnya.
(ada/ara)