Wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergulir. Pemerintah tengah mematangkan skenario strategis pemindahan ASN dari 15 kementerian ke ibu kota baru tersebut. Prosesnya dipercepat seiring rampungnya infrastruktur tahap awal di IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap II akan segera dimulai dan pemindahan ASN menjadi bagian utama dari agenda prioritas. "Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7/2025).
Baca juga: ASN di 15 Kementerian Bakal Pindah ke IKN |
Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan sedang berlangsung. Skema awalnya sudah dirancang sejak Februari 2023 dan mencakup total 38 kementerian/lembaga yang akan dipindah secara bertahap hingga 2029.
"Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian," kata Averrouce saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).
Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen untuk ASN, masing-masing berisi 60 unit hunian berukuran 98 m². Setiap unit dilengkapi tiga kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah dibangun sebagai lokasi awal operasional kementerian yang dipindah.
Tidak hanya hunian dan kantor, infrastruktur penunjang lain seperti fasilitas pendidikan dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia di kawasan IKN.
Namun, masuknya pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian-naik dari sebelumnya 34 kementerian-membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali daftar prioritas pemindahan.
"Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama," jelas Averrouce.
Sementara itu, ASN dari sejumlah lembaga sudah lebih dulu berpindah ke IKN. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati hunian ASN dan aktif bertugas. Selain itu, 109 pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah tinggal dan bekerja di lokasi.
Sejumlah instansi lainnya seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mulai menempatkan pegawai di IKN, termasuk balai-balai teknis yang berada di bawah Kementerian PUPR.
Dengan pemindahan ini, pemerintah menargetkan ekosistem layanan publik bisa mulai berjalan penuh di ibu kota baru seiring pembangunan berkelanjutan tahap selanjutnya.
Simak juga Video MenPAN RB soal Pemindahan ASN ke IKN: Belum Ada Arahan Presiden
(shc/rrd)