Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor konstruksi memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan II 2025. Tercatat kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI mencapai 9,48%.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Konstruksi menjadi sektor terbesar keempat dengan kontribusi paling besar ke pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Share dari sektor konstruksi adalah 9,48% terbesar keempat setelah sektor industri, kemudian pertanian, dan perdagangan, lalu diikuti oleh sektor konstruksi," kata Amalia, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).
Dari sisi tenaga kerja, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di bulan Februari 2025, sektor konstruksi ini menyerap lebih dari 8,7 juta orang atau sekitar 5,97% dari total penduduk bekerja di Indonesia.
Menurut Amalia, angka ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menyokong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sektor konstruksi itu dipercayai sebagai sektor yang relatif padat karya dibandingkan dengan sektor-sektor lain setelah sektor pertanian tentunya," imbuhnya.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai efisiensi suatu investasi dalam perekonomian adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin rendah angka ICOR, semakin efisien investasi yang dilakukan.
Saat ini BPS telah menyajikan data dasar yang diperlukan dalam perhitungan ICOR, yaitu melalui PDB serta statistik pembentukan Modal Tetap Bruto (MTB) sebagai proksi investasi. Namun Amalia menambahkan, ICOR bukanlah angka tunggal yang bisa langsung ditafsirkan tanpa konteks.
Tinggi rendahnya ICOR tidak hanya dipengaruhi oleh besaran investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas tenaga kerja, teknologi serta produktivitas sektor-sektor ekonomi. BPS berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas dan bekerja sama dengan Kementerian PU serta seluruh stakeholder pembangunan untuk mengembangkan perhitungan dan analisis ICOR yang lebih mendalam.
Selaras dengan itu, BPS bersama Kementerian PU menandatangani kesepakatan kerja sama tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik Bidang Pekerjaan Umum. Harapannya, langkah ini dapat memperkaya analisis ICOR hingga tingkat sektoral maupun regional.
"Dengan nanti adanya integrasi data spasial, data stok dan kualitas infrastruktur serta data investasi sektoral di bidang infrastruktur perhitungan ICOR bisa lebih presisi dalam mengukur efisiensi pembangunan infrastruktur," ujar Amalia.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ICOR bukan hanya sekadar angka statistik melainkan arah kebijakan yang hasilnya harus langsung terlihat di lapangan, baik itu dalam hal perbaikan jalan, irigasi, sekolah, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dan air bersih yang lebih terjangkau dan merata.
"Dalam rapat kabinet beberapa minggu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengucapkan pentingnya penurunan ICOR sebagai salah satu indikator kinerja dari pemerintah. Dan alhamdulillah hari ini kita semakin kuat memiliki BPS untuk membantu kami menilai efektivitas dan efisiensi dari pemerintah melalui program-programnya, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur," ujar Dody.
Dody berharap, kerja sama dengan BPS maupun kementerian/lembaga (KL) lainnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa mencapai angka 5,4% di 2026. Ia juga berharap, ICOR Indonesia bisa turun menjadi di bawah 6.
"BPS membantu kita untuk menilai, mengukur, sekaligus memberi masukan berbasis bukti. Dengan data yang sahih, kita bisa lebih percaya diri. Infrastruktur yang kita bangun tidak hanya besar secara nilai, tapi juga tepat guna dan tepat manfaat," kata dia.
Tonton juga Video: Jokowi Terima Penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia dari Gapensi
(acd/acd)