-
Cerita tentang utang dari China memang tak ada habisnya. Seperti utang atau pinjaman dari China Development Bank (CDB) ke tiga bank BUMN masih saja dibahas di media sosial.
Anggota komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan bank BUMN, meminta para direktur utama bank untuk menjelaskan kembali dan meluruskan berita hoax yang ada di media sosial.
Eva Sundari menjelaskan memang isu ini sebenarnya sudah lewat beberapa waktu yang lalu. Namun masih ramai di media sosial bahwa kondisi keuangan pemerintah Indonesia sudah rapuh.
"Ada dua hal, pertama mereka menyebut jika bank BUMN sudah tergadaikan karena utang dari China itu luar biasa, sehingga disebut ada risiko akan terjadi seperti di Sri Lanka atau Afrika, karena tak bisa bayar utang lalu disita," kata Eva saat dihubungi detikFinance, Jumat (5/7/2019).
Dia menyampaikan, selain itu bank BUMN juga disebut lemah karena dipaksa membiayai program pembangunan infrastruktur pemerintah.
"Saya memang kemarin sengaja bertanya seperti itu kepada para dirut, supaya mereka yang membuat pernyataan langsung bagaimana kondisi sebenarnya, dan memang utangnya sangat kecil kan tidak ada yang digadaikan dalam hal ini," ujar Eva.
Apalagi skema business to business yang digunakan untuk pembiayaan tersebut, menurut Eva tak ada risiko Bank BUMN digadaikan ke China.
Menurut Eva jawaban para dirut bank Mandiri, BNI dan BRI seharusnya sudah bisa menjawab tudingan-tudingan negatif terkait hoax bank BUMN yang digadaikan ke China.
"Apalagi pak Dirut Mandiri menyampaikan pembiayaan itu sangat kecil jika dikomparasikan dengan total pembiayaan keseluruhan, lalu aset bank BUMN kita juga besar tidak mungkin digadaikan ke China," jelas dia.
Menanggapi pertanyaan tersebut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan beberapa waktu lalu Bank Mandiri sudah dipanggil oleh komisi VI terkait pinjaman dari CDB.
"Kita sudah dipanggil, soal pinjaman US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun, skemanya business to business," kata Tiko.
Dia mengungkapkan, pinjaman luar negeri bukan hanya dari China tapi juga dari JP Morgan, Deutsche Bank. Ini untuk pembiayaan valuta asing yang proyeknya juga menggunakan valas.
"US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun itu biasa pinjamannya. Aset kami Rp 1.200 triliun itu jauh sekali apalagi dengan skema B2B untuk proyek dalam bentuk valas. Ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan," kata dia.
Tiko menjelaskan memang sebelumnya di media sosial ramai jika pinjaman dari CDB ini untuk pembiayaan kereta cepat. "Ramai di media sosial pinjaman CDB ini untuk kereta cepat, padahal pembiayaan kereta cepat itu langsung dari CDB secara b to b, tidak ada lewat Himbara," kata dia.
Mengutip pemberitaan detikFinance 17 September 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno membawa Direktur Utama dari tiga bank BUMN ke Beijing, China. Untuk menandatangani perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD).
Bank China ini memberikan utang senilai US$ 3 miliar ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Setiap perbankan memperoleh alokasi kredit US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun dari CDB. Suntikan pinjaman dari CDB akan dipakai untuk financing dan refinancing berbagai program pembangunan dan perdagangan.
Pinjaman ini akan digunakan bank BUMN untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek lain yang meningkatkan ekspor.
Komposisi pinjaman adalah 30% dari dana tersebut akan dalam mata uang yuan atau Renminbi (RMB). Sementara sisanya dalam bentuk dolar AS.
Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo dalam RDP di Komisi XI kemarin menjelaskan memang sebelumnya di media sosial ramai jika pinjaman dari CDB ini untuk pembiayaan kereta cepat.
"Ramai di media sosial pinjaman CDB ini untuk kereta cepat, padahal pembiayaan kereta cepat itu langsung dari CDB secara b to b, tidak ada lewat Himbara," kata dia.
Menanggapi hal tersebut Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menjelaskan dalam prosesnya dijaminkan dan digadaikan itu adalah dua hal yang berbeda.
"Untuk menarik pinjaman biasanya aset suatu perseroan dijadikan jaminan. Artinya ketika gagal bayar baru aset dilikuidasi untuk membayar pinjaman," ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Jumat (5/7/2019).
Sementara itu, menurut dia jika digadaikan artinya aset sudah diserahkan lebih dulu ke pemberi kredit pada saat penarikan pinjaman.
"Kan beda itu, nah dalam konteks bank BUMN lebih tepat asetnya dijaminkan bukan digadaikan," kata dia.
Bhima menegaskan, untuk bank BUMN sendiri masih jauh dari kriteria gagal bayar. Asalkan bank lebih berhati-hati dalam mengendalikan risiko fluktuasi kurs dan selektif menyalurkan kredit ke proyek infrastruktur jangka panjang.
Eva Sundari juga sebelumnya menjelaskan masing-masing dirut sudah menyebut bahwa persentase pinjaman dari China jumlahnya kecil di masing-masing bank.
"Tidak signifikan dibanding total pinjaman b to b dari bank-bank luar negeri lainnya di bank tersebut. Jadi tuduhan tersebut adalah hoax," kata dia.
Dia menambahkan apalagi aset tiga bank BUMN totalnya mencapai Rp 3.285 triliun. Per kuartal I-2019 total aset Bank Mandiri mencapai Rp 1.206 triliun, BRI Rp 1.279 triliun, dan BNI Rp 800 triliun. Dengan jumlah total aset sebanyak ini tidak mungkin pemerintah menggadaikan untuk utang Rp 42 triliun.
Ekonom CSIS Fajar B Hirawan menjelaskan tenor pinjaman dari CDB untuk bank BUMN ini cukup panjang dan komposisi 70% dolar AS dan 30% yuan.
"Dengan durasi 10 tahun, menurut saya, bank BUMN dapat mengurangi ketidaksesuaian antara dana simpanan dan investasi," jelas dia.
Dia menyampaikan struktur dana bank di Indonesia itu biasanya didominasi oleh simpanan berdurasi singkat (deposito 1 bulan), sehingga membatasi bisnis berdurasi panjang, seperti poyek infrastruktur. Jika dihitung, pinjaman dari CDB relatif kecil dibandingkan aset ke tiga bank BUMN kita. Jadi seharusnya tidak perlu khawatir bank BUMN kita gagal bayar. Bank-bank tersebut juga memiliki profil keuangan dan kinerja baik.
"Yang terpenting adalah pinjaman dari CDB menggunakan skema B2B (business to business). Jadi menurut saya tidak tepat tuh istilah penggadaian 3 bank BUMN ke pemerintah China melalui CDB karena murni yang mereka lakukan adalah pembiayaan bisnis," jelas dia.
.webp)
