Iuran BPJS Kesehatan Tidak akan Turun!

Pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menolak. Pihak parlemen beragumentasi kenaikan iuran bisa dilakukan usai pemerintah menyelesaikan pembersihan data alias cleansing.

Sampai saat ini pemerintah belum menyelesaikan proses pembersihan data khususnya pada kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU). Kelompok tersebut berjumlah 27,4 juta jiwa dan khusus bukan pekerja (BP) kelas 3 mandiri ada 19,1 juta. Jumlah tersebut yang masih menuai masalah.

Permintaan pembatalan kenaikan iuran pun kembali disuarakan pihak parlemen saat rapar kerja gabungan (rakergab) antara DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Sosial, jajaran DJSN, dan jajaran direksi BPJS Kesehatan.

Salah satu anggota DPR yang menolak adalah Nihayatul Wafiroh, wanita yang menjabat Wakil Ketua Komisi IX ini kembali mengungkit kesimpulan rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi IX dan XI pada September 2019.

"Kami sudah memutuskan melalui rapat internal, memegang rapat 2 September 2019 yakni meminta menunda atau batalkan kenaikan iuran BPJS untuk PBPU (peserta bukan penerima upah) dan PBI," kata Nihayatul, Selasa (18/2/2020)

Nihayatul menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada pelaksanaan data cleansing atau pembersihan data di Kementerian Sosial (Kemensos) yang belum juga selesai. Data tersebut nantinya akan menjadi penentu siapa saja yang masuk ke dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau disubsidi pemerintah atau tidak.

"Sebelum ada pembersihan data dari Kemensos , cleansing data belum selesai. Kami Komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI sebab cleansing data belum selesai," ungkap dia.

Mesi diminta membatalkan kenaikan iuran, pemerintah tetap dengan keputusan penyesuaian yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019 telah melihat kesimpulan dan usulan dari DPR.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keputusan penyesuaian iuran sudah memperhitungkan usulan DPR terkait pembersihan data. Prosesnya sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial, walaupun belum selesai.

Jika pihak parlemen ngotot, Sri Mulyani pun mengancam akan menarik kembali suntikan modal sebesar Rp 13,5 triliun yang sudah diberikan kepada BPJS Kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran selisih tarif peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah, serta peserta penerima upah (PPU) kelompok pemerintah.

Berdasarkan kesepakatan itu, pemerintah melakukan penyesuaian kepada PBI pusat dan daerah menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa mulai Agustus 2019 dan untuk PPU kelompok pemerintah pada Oktober 2019.