Pengumuman BPK soal Kinerja Bank Bisa Bikin Resah Masyarakat

Kemudian Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana menyatakan, terkait temuan BPK tentang 7 bank yang kurang diawasi kurang baik oleh OJK, akan berdampak bagi bank yang disebut namanya oleh BPK tersebut.

Hal ini karena nasabah perbankan di Indonesia umumnya cenderung menghindari risiko. Maka dari itu, dirinya mengusulkan agar BPK bisa memberikan rekomendasi kepada 7 bank yang disebut BPK sehingga lebih seimbang.

"Tentu ada implikasi terhadap bank yang namanya disebut. Perilaku nasabah Indonesia secara umum menghindari risiko. Tapi saya pikir akan lebih seimbang apabila saat itu BPK juga menyuarakan rekomendasi penyelesaiannya atas temuannya itu. Pun itu tentang temuan atas suatu kinerja di masa lalu," tambahnya.

Wisnu menjelaskan, bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini masih cukup aman dan belum krisis. Berdasarkan data OJK, stabilitas sektor jasa keuangan masih cukup terjaga, yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 21,72% per Maret 2020. Sedangkan untuk risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan juga masih terjaga pada level 2,77%.

"Yang terpenting adalah ketersediaan likuiditas di sektor keuangan nasional, dan kondisi saat ini mencukupi. Tentu hal ini tidak lepas dari peran regulator yang memastikan dan memberi stimulus masif, sehingga likuiditas terjaga. Sebagai gambaran, ekses likuiditas valas di pasar uang masih sekitar US$14 miliaran," jelas dia.

Baca juga: Disebut Dalam Temuan BPK, Bank Mayapada Buka Suara

Sebelumnya, berdasarkan audit BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019, disebutkan bahwa ada tujuh bank seperti Bank Muamalat, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Banten, Bank Papua, Bank Mayapada, Bank Yudha Bhakti dan Bank Bukopin, yang dikaitkan dengan kurangnya pengawasan dengan kadar masalah yang berbeda. Pasalnya, kadar permasalahan ada pada kurangnya pengawasan dari OJK sehingga menyebabkan permasalahan di perbankan.

Hingga kini, atas laporan BPK tersebut, Direktur Utama Bank Bukopin menyatakan pengawasan tersebut atas laporan per 31 Desember 2017, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Transaksi pembelian cessie piutang Bank BTN yang disebut dalam audit BPK juga telah sejak 2019 dinyatakan selesai dan lunas.

Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul yang ketika itu menjabat mengatakan fasilitas tersebut telah lunas pada 5 Maret 2019. "Secara bisnis, pemberian dua fasilitas perbankan tersebut telah selesai," kata dia.

Simak Video "Video: Momen Teume Nobar TREASURE di Area Outdoor Allo Bank Festival 2025"
[Gambas:Video 20detik]

(kil/dna)