Jakarta -
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan pihaknya harus menyelidiki ratusan triliun rupiah transaksi dalam mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang pada skandal Jiwasraya.
Dia menyebutkan sejak Januari 2008 hingga Agustus tahun ini ada transaksi sebanyak Rp 100 triliun yang diselidiki pihaknya. Jumlah itu, didapati dari berbagai aliran uang yang keluar masuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Baik lewat manajemen investasi (MI) maupun pihak lainnya.
"Kami jelaskan bahwa total aliran dana yang kami maksud dari Januari 2008 sampai dengan Agustus 2020 ini ada Rp 100 triliun. Itu meliputi uang keluar masuk Jiwasraya dengan MI atau pihak lain. Kami masih melakukan penyelidikan secara total untuk menyimpulkan mana transaksi yang normal dan yang dianggap quote and quote mencurigakan," ungkap Dian saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga masih mengklarifikasi terhadap hal-hal yang terindikasi mencurigakan," ucapnya.
Dian pun mengaku dalam penyelidikan kasus ini pihaknya butuh waktu yang tidak sebentar. Pasalnya semua aliran dana, baik yang besar maupun kecil akan diselidiki pihaknya.
Dia menjelaskan prinsip kerja PPATK selama ini adalah mengikuti aliran uang atau yang dia sebut sebagai follow the money.
"Komplikasi kasus ini cukup besar, semua aliran dana sekecil apapun harus kita ikuti. Ini memakan waktu lumayan signifikan, pemeriksaan dilakukan dengan 53 bank, dan 49 non bank juga. Prinsip kami adalah follow the money," jelas Dian.
Sementara itu, sejauh ini pemerintah lewat Kejagung sudah menyita belasan triliun dalam penyelesaian hukum kasus Jiwasraya. Apa saja?
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono menyatakan bahwa hingga kini pihaknya sudah menyita aset Jiwasraya senilai Rp 18 triliun. Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian kasus korupsi dan pencucian uang.
Dia menjelaskan aset yang disita tak semuanya berbentuk fisik. Sebagian aset tersebut, atau berkisar Rp 7 triliun di antaranya ada di pasar modal. Dia menyebut jumlah itu bisa saja berubah, mengingat aset di pasar modal sifatnya fluktuatif, bisa naik ataupun turun nilainya.
"Pernah dihitung, tapi ini fluktuasi ya itu Rp 18 sekian triliun, kan kerugian negara Rp 16,8 triliun. Nah Rp 7 triliun di antaranya itu saham, nah saham ini masih ada di pasar maka ikuti harga pasar. Kalau naik ya tinggi kalau turun ya rendah," ujar Ali.
Kemudian, dia menjelaskan pihaknya kemungkinan tidak akan mengembalikan aset ini secara langsung ke nasabah. Karena kasus yang ditanganinya ini adalah kasus korupsi, yang korbannya adalah negara. Semua aset yang bisa diamankan pun akan dikembalikan ke negara.
"Ya ndak, kita kan tindak pidana korupsi bukan tindak pidana perasuransian. Kalau asuransi itu kerugiannya itu adalah korbannya negara, dalam hal ini adalah PT AJS sebagai BUMN," jelas Ali.
Dia melanjutkan kalau penyelesaian kasus hukum sudah selesai, seluruh aset akan diberikan ke Kementerian Keuangan selaku pemegang aset negara.
Sampai di situ, apabila aset mau dikembalikan ke nasabah urusannya ada di Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan pihak Asuransi Jiwasraya.
"Kita nggak ikut-ikut, kita urusan ke eksekusi, kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan, putusan menjadi kekuatan hukum tetap kemudian dirampas negara. Nah baru kita eksekusikan ke Kementerian Keuangan, sudah selesai," urai Ali.
"Nanti pengaturan dari menteri ke AJS, kemudian ke nasabah kita sudah lepas," tambahnya.
Simak Video "Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
