Bagi-bagi Beban, BI Pegang Rp 640 T Surat Utang Pemerintah

Bank Indonesia mencatat porsi kepemilikan surat berharga negara (SBN) sudah mencapai Rp 640,6 triliun per 25 September 2020. Kepemilikan itu didapat melalui berbagai macam skema.

Berdasarkan slide paparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (28/9/2020) total porsi SBN BI termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilitas nilai tukar berjumlah Rp 166,2 triliun.

"Sejak kesepakatan bersama dengan Kemenkeu 16 April 2020 dan 7 Juli 2020, BI telah melakukan pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp 234,65 triliun," tulis slide yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia.

Dari total Rp 234,65 triliun ini, pembelian melalui mekanisme pasar sebesar Rp 51,17 triliun dan secara langsung sebesar Rp 183,48 triliun.

Selain itu Bank Indonesia juga telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020. Saat ini bank sentral menambah lagi quantitative easing (QE) ke perbankan totalnya mencapai sekitar Rp 662,1 triliun.

Total QE itu tercatat pada periode Januari-April 2020 sebesar Rp 419,9 triliun yang berasal dari pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp 166,2 triliun, term repo perbankan Rp 160 triliun, FX swap Rp 40,8 triliun, dan penurunan GW rupiah pada periode Januari dan April sebesar Rp 53 triliun.

Sementara periode Mei-September 2020, QE yang dilakukan sebesar Rp 242,2 triliun. Anggaran tersebut berasal dari penurunan GWM periode Mei sekitar RP 102 triliun, tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM sebesar Rp 15,8 triliun, dan term repo perbankan serta FX swap sebesar Rp 124,4 triliun.

Porsi kepemilikan SBI oleh BI sejalan dengan program burden sharing dengan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Melalui kebijakan ini, BI menjadi the last resort atau menyerap SBN yang diterbitkan pemerintah.

Lanjut ke halaman berikutnya