553.537 UMKM Dapat Jaminan Kredit, Nilainya Rp 20 T

553.537 UMKM Dapat Jaminan Kredit, Nilainya Rp 20 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 18 Mar 2021 19:50 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Sebanyak 553.537 UMKM sudah mendapat jaminan kredit yang nilainya mencapai Rp 20,69 triliun. Penjaminan kredit ini dilakukan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.

Dalam kondisi pandemi Corona, pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp 20 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sekitar Rp20 triliun. Suntikan modal itu juga digunakan untuk membantu PT Askrindo dan PT Jamkrindo, di bawah BPUI, menyalurkan penjaminan kredit modal kerja (KMK) dalam program PEN.

Khusus program penjaminan kredit dari Askrindo, selama dua bulan pertama di 2021 BUMN asuransi ini memberikan penjaminan kredit mencapai Rp 20,69 triliun, atau naik sekitar 20% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan total jumlah debitur mencapai 553.537 UMKM dan jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 827.649 orang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan ke depan bagi kami menjaga rasio NPG di level yang sehat bila nanti peraturan OJK tersebut sudah dicabut," ujar Direktur Utama PT Askrindo Dedi Sunardi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Keberadaan stimulus pemerintah dalam rangka menghadapi dampak COVID-19, terhadap perekonomian melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah membantu perusahaan untuk bisa menjaga rasio tingkat penjaminan atau yang lebih dikenal dengan ratio Non Performing Guarantee (NPG) di level yang sehat yakni sebesar 0,7%, hal ini memperlihatkan kemampuan UMKM untuk membayar kewajibannya tetap berjalan dengan baik.

ADVERTISEMENT

Dedi menambahkan, Askrindo akan meningkatkan likuiditas perusahaan antara lain dengan menaikkan cadangan imbal jasa penjaminan (IJP), cadangan klaim dan reasuransi, disamping upaya tersebut perusahaan juga akan meningkatkan perolehan recoveries dengan tetap melakukan penagihan secara intens baik kepada perbankan maupun mitra bisnis kami secara langsung.

Penjaminan kredit yang diberikan oleh anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) ini, antara lain diberikan untuk sektor perdagangan mencapai Rp 9,31 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 291.265 orang, sektor pertanian dan kehutanan mencapai Rp 6,1 triliun, serapan tenaga kerja mencapai 365.343 orang.

Penjaminan kredit bagi industri kecil sebesar Rp 1,97 triliun, dengan serapan tenaga kerja sebesar 52.666 orang, sektor jasa dan sektor lainnya sebesar Rp 1,87 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 70.452 orang, sektor penyediaan akomodasi sebesar Rp 1,04 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 35.449 orang, dan sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 374 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 11.993 orang serta sektor konstruksi sebesar Rp 24 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 482 orang.

Hingga akhir tahun ini, kata Dedi, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR mencapai Rp 253 triliun. Askrindo menargetkan akan mengambil porsi sebesar Rp 126,5 triliun. Imbal jasa penjaminan KUR diperkirakan mencapai Rp 2,9 triliun, dengan tingkat risiko kredit yang terukur.

"Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami dalam menjalankan tugas menjamin KUR di masa pandemi saat ini," kata Dedi.

(hek/ara)

Hide Ads