Beberapa tahun terakhir sempat ramai terkait wacana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Jadi akan ada pemangkasan angka nol, sehingga terlihat lebih ringkas.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan jika wacana redenominasi ini bisa segera terealisasi misalnya payung hukum sudah terbit tahun depan, bisa jadi warisan dari Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, memang untuk redenominasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi utamanya dibutuhkan payung hukum agar BI sebagai bank sentral bisa segera menjalankan rencana tersebut.
"Kan yang menyusun UU itu pemerintah dan DPR dan mengamanahkan ke BI untuk melaksanakan redenominasi, bisa langsung bergerak. Misalnya selesai UU tahun depan, bisa jadi legacy pak Jokowi," kata dia saat dihubungi, Jumat (2/9/2022).
Piter menyebutkan memang siapapun Presidennya redenominasi ini dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. Pasalnya nilai tukar mata uang adalah cerminan bangsa.
Saat ini jika ke luar negeri rupiah tidak selalu muncul dalam daftar di money changer. Hal ini menurut Piter sangat disayangkan, padahal Indonesia masuk dalam negara G20.
"Tapi kalau ke luar negeri mau tukar, rupiahnya tidak tercantum di New York. Seperti aneh sendiri, rupiah dimasukkan level negara miskin di Afrika, ya karena terlalu banyak nolnya," jelas dia.
Menurut Piter, payung hukum harus disegerakan. Agar bisa menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya.
Kapan sih wacana redenominasi ini pertama kali muncul? Lihat di halaman berikutnya.
Simak Video "Ini Penampakan Uang Kertas Terbaru, Tokoh Pahlawan Masih Sama"
[Gambas:Video 20detik]
