Jakarta -
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengungkap fokus OJK dalam membuat kebijakan P2P Lending. Selain itu, ia juga mengungkapkan caramengatur suku bunga pinjaman untukmelindungimasyarakat (borrower).
Hal ini dibahas dalam Breakout Session Fintech Lending yang menjadi bagian dari rangkaian acara Indonesia Fintech Summit 2022 lalu. Dalam kesempatan ini, Ogi mengungkap pihaknya yakin sektor IKNB memegang peran penting untuk membuka akses layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat.
"Sejalan dengan data dari Global Findex Database 2022, masih terdapat 48,2% dari penduduk usia dewasa (di atas 15 tahun) di Indonesia yang masih tergolong dalam kelompok unbanked atau tidak memiliki account di bank atau lembaga jasa keuangan lainnya," ungkap Ogi dalam sambutannya di Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan UMKM yang masih unbanked akan sulit untuk meningkatkan kapasitas permodalan sebagai salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan skala usahanya. Namun, dirinya pun melihat peluang dari pemanfaatan teknologi digital yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan terutama sejak pandemi berlangsung.
"Hal ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa pengguna internet meningkat drastis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sebelum pandemi angkanya hanya 175 juta, sementara data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta," sebutnya.
Per 2022, sebutnya, populasi pengguna internet bahkan telah mencapai 77% dari total populasi. Ia mengatakan hal ini membuka peluang besar yang perlu dieksplorasi oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan.
Adapun bukti dari besarnya potensi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan ini bisa dilihat dari pertumbuhan sektor industri fintech peer-to-peer lending. Sebagaimana diketahui, sektor ini konsisten tumbuh positif bahkan selama periode pandemi.
"Dalam periode 2020-2021, penyaluran pinjaman dari sektor industri ini mampu tumbuh rata-rata sebesar 68,05% per tahun. Outstanding penyaluran pinjaman P2P Lending pada September 2022 naik sebesar Rp 1,51 triliun atau tumbuh sebesar 77,3% yoy dan Tingkat Wanprestasi Pengembalian Pinjaman (TWP90) yang relatif stabil pada level 3,07%," papar Ogi.
Lebih lanjut, ia mengungkap jumlah akun pengguna platform fintech peer-to-peer lending sangat besar. Baik dari sisi lender (per September 2022 mencapai 26.753 rekening) maupun borrower (per September 2022 3,7 juta rekening).
Meski demikian, Ogi menilai masih banyak yang perlu diperbaiki agar industri tersebut tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, khususnya dengan mendukung upaya pemberdayaan pelaku usaha pada segmen UMKM.
"Selaku regulator, OJK tentu berkepentingan untuk memastikan agar inovasi teknologi digital di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara seimbang dan bertanggung jawab, sehingga tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen," ujar Ogi.
"OJK telah menerbitkan POJK 10/2022 sebagai bagian dari langkah strategis untuk mendukung penguatan pada industri fintech lending, khususnya pada aspek prudential, good-corporate governance, manajemen risiko, dan tentunya perlindungan konsumen," imbuhnya.
Ogi mengungkap OJK sedang menyusun ketentuan teknis pelaksanaan POJK 10/2022 mengenai perizinan yang ditargetkan terbit pada akhir tahun 2022. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai rencana pencabutan moratorium pendaftaran pelaku usaha fintech peer-to-peer lending.
"Kami juga menyiapkan sistem informasi untuk mendukung proses perizinan penyelenggara platform fintech peer-to-peer lending sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan sekaligus memberikan kemudahan bagi para pihak yang mengajukan izin usaha. Sistem tersebut diharapkan dapat digunakan pada awal Januari 2023," pungkasnya.
Selain itu, Ogi mengungkap pihaknya perlu melakukan intervensi terkait batasan maksimal tingkat suku bunga pinjaman. Apalagi di tengah kondisi ketidakpastian yang membuat tingkat suku bunga acuan bisa terdorong naik dan berdampak negatif terhadap kemampuan keuangan masyarakat untuk melunasi pinjaman.
"Untuk mencegah stigma negatif dari masyarakat terkait aspekfairnessdari tingkat suku bunga yang dibebankan kepadaborrower, OJK juga memandang perlu untuk melakukan intervensi dengan menetapkan batas maksimal tingkat suku bunga," terangnya.
Terkait hal ini, pihaknya mengaku telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak mengenai urgensi pengaturan manfaat ekonomi (yang terdiri dari: bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya). Tujuannya, guna memberi perlindungan kepadaborroweragar tidak dikenakan bunga dengan besaran yang tidak wajar.
Namun, sebagai bagian dari penerapan evidence-based policy, OJK berpandangan pengaturan suku bunga perlu diimplementasikan dengan mengacu pada hasil riset serta data dan informasi terkait tingkat suku bunga yang berlaku di sektor perbankan, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (khususnya untuk jenis pendanaan yang serupa).
"Berdasarkan hasil riset OJK tahun 2021, manfaat ekonomi dapat ditetapkan adalah pada kisaran 0,311%-0,4% per hari. Dalam praktiknya, bunga yang besar hanya ada pada jenis pendanaan multiguna. Sedangkan untuk pendanaan produktif, bunga tidak terlalu besar," papar Ogi.
Lebih lanjut, Ogi mengungkap berdasarkan data Juni 2022, biaya rata-rata bunga untuk pendanaan multiguna sekitar 0,25% per hari, sedangkan pendanaan produktif sekitar 2,21% per bulan. Berdasarkan hasil riset tersebut, OJK akan menyiapkan peraturan lebih lanjut terkait pembedaan tingkat suku bunga untuk pendanaan produktif dan multiguna.
.webp)
