.webp)
Bank Mandiri menyalurkan kredit infrastruktur sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 sebesar Rp 301,17 triliun sepanjang tahun 2023. Nilai tersebut tumbuh 15,95% year on year (yoy) dari tahun 2022 sebesar Rp 260,25 triliun.
Adapun pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai subsektor, seperti jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit ini juga termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam mencapai visi Indonesia 2045, yang salah satunya difokuskan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan antar wilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Susana dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).
Lebih lanjut, Susana mengungkapkan penyaluran kredit infrastruktur tersebut paling banyak disalurkan untuk sub sektor transportasi yang melonjak 24,79% yoy menjadi Rp 78,29 triliun di penghujung 2023. Kemudian, tenaga listrik mengalami peningkatan 18,34% yoy menjadi Rp 51,50 triliun.
Di sisi lain, sub sektor telematika penyalurannya naik 13,41% yoy menjadi Rp 28,0 triliun pada 2023. Sementara kucuran kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 30,33% yoy menjadi Rp 27,74 triliun.
Melihat hal ini, Susana mengatakan peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depan. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur akan meningkat pada APBN 2024 sebesar Rp 423,4 triliun atau naik 6% dari outlook APBN 2023, yang sebesar Rp 399,6 triliun.
Sementara arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.
Adapun target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.
Susana menjelaskan hal tersebut membuktikan pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian berkelanjutan.
"Oleh sebab itu, bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian," sambung Susana.
Senada dengan Susana, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyebut sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar.
"Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja," papar Andry.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri, dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodetabek, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri dengan total nilai proyek Rp 430,0 triliun berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun.
Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan hingga industri pengolahan dan properti.
(anl/ega)
