Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan anggaran sebesar Rp 160 miliar mengembangkan sistem informasi teknologi (IT) untuk membantu manajemen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Anggaran itu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek percontohan di 2025.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembangunan sistem canggih ini berangkat dari tren peningkatan jumlah BPR-BPRS tutup dari tahun ke tahun. Adapun sejak 2015 s.d 2024 tercatat sudah ada 137 bank yang tutup.
"Ini mungkin agak kontroversi, tapi kita sampaikan dulu, kita ingin membangun sistem IT untuk BPR. Kita sudah anggarkan tahun ini adalah assessment, feasibility-nya, tahun depan akan kita mulai terapkan pilot project dengan 100 BPR yang akan kita pilih," kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, Rabu (20/11/2024).
Purbaya menjelaskan, nantinya biaya pembangunan sistem ini hingga pemeliharaannya akan dilakukan oleh LPS. Dengan demikian, BPR-BPRS tidak dibebani biaya apapun. Sistem ini bisa digunakan secara sukarela, di mana bantuan untuk manajemennya bisa dilakukan secara online maupun offline.
"Kalau sudah lebih jago ya biar kita lepas, tapi kita tahu investasi itu kan mahal, tidak semua BPR punya kapasitas untuk investasi. Jadi saya berpikir, anggota DK berpikir, kita investasi untuk itu," ujar dia.
"Tahun depan anggarannya sudah kita anggarkan ya sebesar Rp 160 miliar untuk pilot project-nya. Dan tahun-tahun kedepannya kita lihat perkembangannya seperti apa," sambungnya.
Untuk melaksanakan pilot project ini, lanjut Purbaya, LPS telah bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Harapannya, ke depan kemampuan manajemen bank terkait bisa semakin berkembang.
"Mereka diharapkan dapat bersaing dengan bank komersial, dengan fintech, sehingga playing fieldnya lebih selevel. Kita mempunyai tempat bermain lebih seimbang antara BPR dan lain-lain. Karena kita ngerti betul memang BPR lebih dekat ke masyarakat, lebih cepat, dan dampak ekonominya sebetulnya amat signifikan," ujarnya.
Di sisi lain, Purbaya mengatakan BPR-BPRS punya peran besar bagi perekonomian masyarakat daerah. Oleh karena itu, setiap pihaknya menerima BPR-BPRS sakit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dilakukan investigasi menyeluruh dengan harapan LPS bisa membantu penyehatannya.
Namun demikian, kebanyakan dari hasil identifikasi yang dilakukan mendapati bahwa banyak oknum-oknum nakal dalam internal BPR-BPRS. Alhasil, LPS tidak bisa membantu penyehatan dari bank-bank tersebut.
"Uang LPS cukup banyak, kita masukin kalau bisa kita selamatkan. Tapi kebanyakan memang dari ujung ke ujung manajemennya kacau makanya kami tidak bisa selamatkan, tidak berani. Ujung atas sampai bawah terlibat semua, kalau yang seperti itu kami nggak berani (bantu penyehatan lewat bantuan pendanaan)," kata Purbaya.
(shc/rrd)