Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait wacana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Ia mengaku belum mengetahui detail terkait rencana tersebut.
Purbaya mengatakan akan mengadakan pertemuan langsung dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mengetahui alasan dikeluarkannya kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
"Saya belum tahu ini alasannya seperti apa, tapi nanti kita akan update begitu saya dapat hasil pertemuan yang lebih jelas dengan Mensesneg," kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ujar Prasetyo, Kamis (9/10).
Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia bilang sedang mengupayakan untuk menghapus tunggakan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar dengan jumlah mencapai triliunan rupiah.
"Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan, jadi tidak dianggap utang lagi, semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru," tutur Cak Imin dalam keterangan tertulis.
(aid/ara)