-
Indonesia akan punya ibu kota baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan hal tersebut lewat sidang kabinet yang digelar bersama para menteri dua pekan lalu.
Jakarta yang telah memegang predikat ibu kota selama 72 tahun lamanya dianggap sudah tak lagi ideal untuk ditempati lantaran berbagai faktor. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan perlu memiliki lingkungan yang ideal agar kelak setiap keputusan yang diambil juga benar-benar bijaksana.
Setelah 1,5 tahun Bappenas ditugaskan mengkaji perpindahan ibu kota, presiden memastikan pusat pemerintahan bakal dipindahkan ke luar Jawa. Jokowi bahkan telah menentukan dan mendatangi beberapa lokasi calon terkuat ibu kota baru negara.
Pulau Kalimantan menjadi yang paling terdepan sebagai pengganti Jakarta. Lalu, di mana lokasi ibu kota baru ini nantinya? Berikut beberapa takaran yang dikaji sejauh ini:
"Pak Presiden Jokowi pada April 2017 lalu sudah memerintahkan ke Bappenas untuk melakukan studi awal secara komprehensif. Studi awal itulah yang dipaparkan saat sidang kabinet pekan lalu. Isinya intinya pemindahan ibu kota sangat dimungkinkan dari berbagai aspek dan tinjauan," kata eks Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Dosen IPDN tersebut mengatakan Jakarta sebagai ibu kota sulit untuk diharapkan sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Berbagai beban yang kini ditanggung Jakarta membuat kota terpadat di Indonesia ini sulit untuk diharapkan menjadi ibu kota yang ideal.
"Jakarta itu 50% wilayahnya rentan banjir. Kedua, dari sisi kemacetan disebut kota yang lalu lintasnya keempat terburuk. Kondisinya sudah sumpek, dengan 10 juta penduduk pada malam hari, dan 12 juta siang hari. Kondisi seperti ini yang menjadi dasar pertimbangan kenapa tidak pindah saja," katanya.
Pemindahan ibu kota sendiri dianggap bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Ada sejumlah negara yang menjadi contoh sukses pemindahan ibu kota yang bisa ditiru Indonesia mulai dari Brasil, Myanmar, Kazakhstan, Pakistan, Nigeria, Rusia, India, Australia, Inggris, hingga Pantai Gading.
Dari sisi historis, pemindahan ibu kota juga sudah dikaji sejak presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno pada tahun 1957 silam. Namun wacana tersebut tertunda lantaran saat itu pemerintah tengah disibukkan dengan pembangunan nasional dalam rangka menyambut gelaran Asian Games 1962.
"Jadi pemindahan ibu kota bukan suatu yang luar biasa sesungguhnya, tapi sebagai sebuah kebutuhan hidup untuk mencapai yang ideal," kata Sumarsono.
Hingga saat ini, setidaknya ada tiga lokasi yang disebut pemerintah menjadi calon terkuat lokasi ibu kota baru. Ketiga lokasi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Dari ketiga lokasi tersebut, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadi calon terkuat lokasi ibu kota baru Indonesia. Sedangkan Sulawesi Barat yang sebelumnya masuk menjadi kandidat dianggap gagal lantaran daerahnya masih dilalui oleh ring of fire atau cincin api.
"Kalimantan yang paling dimungkinkan," kata Sumarsono.
Kalimantan Tengah sendiri unggul dari sisi ketersediaan lahan dan fakta historis, di mana Presiden Soekarno sempat menunjuk kota Palangka Raya sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Sementara Kalimantan Timur unggul dari sisi dukungan infrastruktur yang lebih memadai dan juga lahan.
"Yang paling kuat Kalimantan Timur walaupun Soekarno dulu bilang di (Kalimantan) Tengah karena mereka infrastrukturnya sudah bagus. Sudah ada dua bandara, pelabuhan dan jalan yang bagus," kata Sumarsono.
Dari sisi lingkungan, dosen IPDN tersebut mengatakan tak menjadi persoalan. Keseimbangan lingkungan bisa dilakukan dengan mengganti jumlah hutan yang dipakai dengan membangun hutan lainnya di daerah lain.
"Lingkungan itu istilahnya kita bisa tebang satu pohon, kita tanam sepuluh di tempat lain. Itu bisa diatur," katanya.
Jumlah lahan yang dibutuhkan membangun sebuah ibu kota baru ditaksir sekitar 40.000-60.000 Ha. Jumlah lahan yang dibutuhkan itu dianggap sanggup dipenuhi oleh Kalimantan.
"Daru peta bencana, Kalimantan daerah yang sangat tidak rawan gempa bumi. Belum lagi dari segi politik juga lebih aman," ungkapnya.
Apa saja infrastruktur yang membuat Kaltim selangkah lebih maju dibanding yang lainnya?
Dikutip dari data Kementerian PUPR, ada sejumlah infrastruktur baru yang dibangun dalam rentang empat tahun terakhir di Kaltim. Infrastruktur tersebut terdiri dari infrastruktur ketahanan air dan pangan, konektivitas, penyediaan air bersih hingga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Di Kota Balikpapan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Teritip. Bendungan yang dikerjakan mulai tahun 2014 hingga 2016 tersebut memiliki manfaat untuk menambah pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan sebanyak 250 liter/detik.
Bendungan Teritip memiliki luas genangan 94,8 hektar dengan kapasitas 2,43 juta meter kubik, urukan tanah setinggi 10,5 meter dan panjang 650 meter serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter.
Untuk distribusi ke rumah-rumah penduduk, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. Pada tahap I akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur.
Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Marangkayu berkapasitas 12,4 juta m3. Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 4.500 Ha, sumber air baku 450 liter/detik, tenaga listrik sebesar 1,4 MW.
Untuk mendukung konektivitas antar wilayah, ada jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer (km) yang dibangun oleh PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Ada pula Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan. Jembatan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran jembatan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2019 akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda. Progres konstruksi jembatan ini telah mencapai 67,9% dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Penampungan sampah juga dibangun pada tahun 2018, yakni Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Manggar di Kota Balikpapan dengan biaya Rp 160,3 miliar. TPA ini dapat melayani 450 ton sampah per hari atau setara dengan konsumsi sampah 750.000 jiwa. Selain itu juga dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan anggaran Rp 14,7 miliar untuk menampung 10 ton sampah per hari atau setara konsumsi sampah 17.000 Jiwa.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota akan masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Meskipun belum tentu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan, Bambang menegaskan bahwa pembahasan pemindahan ibu kota ini akan masuk perencanaan negara hingga 5 tahun ke depan.
"Yang pasti ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN 2020-2024, pelaksanaannya kapan akan disesuakan pelaksanannya pada RKP di tahun yang sesuai," kata Bambang saat ditemui di Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2020, di Hotel Shangri La, Kamis (9/5).
Pemindahan ibu kota baru ini merupakan strategi panjang menurut Bambang. Tujuannya agar Jakarta tidak makin terbebani dan memberikan pemerataan pembangunan.
"Masalah ibu kota baru merupakan strategi jangka panjang kita juga. Tujuan utamanya mengurangi beban Jakarta, dan memberikan kesempatan daerah luar Jawa berkembang lebih cepat," kata Bambang.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan belajar dari banyak pengalaman dalam mengelola kota di dalam negeri. Selain itu, dia mengatakan akan mempelajari keberhasilan maupun kegagalan di negara yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kita.
"Kita udah belajar dari kesalahan, kekurangan mengelola kota di Indonesia. Termasuk juga menpelajari keberhasilan maupu kegagalan pemindahan ibu kota di luar negeri," katanya.
.webp)
