Hujan Kritik Atas Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Pemerintah telah memberikan sinyal bahwa ibu kota negara (IKN) yang baru nantinya akan berada di Pulau Kalimantan. Banyak alasan yang membuat pemerintah memilih pulau itu seperti lokasinya yang dianggap aman dari bencana, ketersediaan lahan hingga posisinya yang berada di tengah-tengah Indonesia.

Namun pemerintah harus hati-hati jika benar membangun IKN baru di Kalimantan. Sebab pulau tersebut telah diamanatnya untuk menjadi paru-paru dunia guna menyelamatkan planet bumi.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Bernardus Djonoputro mendorong pemerintah untuk membangun IKN baru berkonsep green. Konsep itu harus dijalankan secara serius.

"Kalau sudah memutuskan masuk Kalimantan semua desain dan kaidah perencanaan harus mem-proteksi dan support Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Artinya teknologi ramah lingkungan, carbon foot print harus zero, kita harus atur kelembaban 80-90% rata-rata bisa ditangani dengan baik. Semua harus memerlukan intervensi teknologi," ujarnya usai acara Citiestalk yang diadakan oleh Citieslab dan IAP Indonesia.

Sebenarnya, lanjut Bernardus, rencana ini juga sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan mobil listrik. Pemerintah tak boleh tanggung-tanggung, jika sudah jalan maka harus ada aturan bahwa seluruh kendaraan di IKN baru nantinya bermesin listrik.

"Kenapa tidak semuanya harus mobil listrik. Saya kira enggak aneh. Misalnya semua alat angkut berat listrik semua. Toh suplaynya sudah ada, harusnya bisa," tambahnya.

Apa yang terjadi di Jakarta harus jadi pembelajaran bagi pemerintah. Apalagi kota metropolitan ini sudah menjadi salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia. Untuk itu perlu ada unsur pemaksaan yang dilakukan pemerintah.

"Atau misalnya berikan insentif kepada masyarakat yang punya mobil listrik. Sudah tidak lagi kok mobil harus keren. Jadi pemerintah harus manfaatkan trend itu," tambahnya.

(das/ang)