Minta Izin DPR, Jokowi Pastikan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menambahkan, ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi," ujar Jokowi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambah Jokowi.

Ibu Kota Mau Dipindah ke Kalimantan, Fadli: Lebih Baik Jonggol

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hal itu disampaikan dalam Jokowi dalam Pidato Kenegaraan yang digelar hari ini.

Soal pindah ibu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, wacana pindah ibu kota bukan hal baru. Dua presiden terdahulu sudah mewacanakan pindah ibu kota.

Salah satu lokasi yang diwacanakan ialah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, lokasi ini lebih memungkinkan karena dari segi infrastruktur memadai.

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," katanya di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Ojol Rusia Mulai Seliweran di Indonesia, Kemenhub Baru Tahu

Ojek online (ojol) asal Rusia, Maxim, mulai beroperasi di Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengetahui hal tersebut baru-baru ini.

Kemenhub segera meminta penjelasan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) selaku pemberi izin aplikator transportasi online tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengaku belum lama ini mengetahui ojol dari Rusia sudah beroperasi di Kalimantan Timur. Dia pun tahu setelah adanya kericuhan antara ojol tersebut dengan ojek pangkalan yang terdengar sampai ke telinganya.

"Nah saya juga ingin tahu kalau ada pendaftaran (transportasi online) gitu gimana dari mereka (Kemenkominfo), apa langsung dibuka saja aplikasinya? karena saya nggak ngerti juga ujug-ujug ada ini," kata dia saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (12/8/2019).

Budi sendiri belum mengetahui sejak kapan ojol asal Rusia resmi beroperasi di Indonesia. Untuk itu pihaknya meminta penjelasan ke Kemenkominfo.

"Karena mereka di Kalimantan Timur sih. Jadi kita nggak tahu juga. Saya juga baru tahunya setelah kemarin ada ribut-ribut di sana antara ojek Maxim, dengan ojek pangkalan," paparnya.

Daftar Jalan Tol yang Tarifnya Naik Akhir Tahun Ini

Tarif sejumlah ruas jalan tol akan mengalami penyesuaian pada akhir tahun ini. Ruas-ruas jalan tol yang tarifnya akan berubah ini terakhir kali mengalami penyesuaian pada tahun 2017 lalu.

Penyesuaian tarif tol ini mengacu kepada dasar hukum penyesuaian tarif tol yang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Mengutip data BPJT, Jumat (16/8/2019), setidaknya ada 18 ruas tol yang menanti penyesuaian pada kuartal terakhir di 2019. Beberapa di antara ruas tersebut ada yang sistem pengumpulan tarif tol nya menjadi sistem terbuka alias terintegrasi dengan ruas tol lainnya.

Nggak Mahal, Harga Mobil Listrik Cuma Beda 15% dari Konvensional

Setelah ditunggu-tunggu cukup lama, akhirnya aturan kendaraan listrik keluar. Aturan itu dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dalam aturan ini memuat sejumlah ketentuan, dari definisi, pengendalian kendaraan energi fosil, hingga insentif.

Insentif yang diberikan salah satunya ialah insentif fiskal. Insentif tersebut bakal menekan harga jual kendaraan listrik. Seberapa besar?