.webp)
"Sudah (komunikasi), kan tinggal teknis legalnya bagaimana. Misalnya kalau diperlukan kan nggak seluruhnya sekaligus kalau perlu 4.000 ha, 4.000 dulu supaya hutan tanaman itu bisa dia panen. Nanti perlu tambah 2.000, 2.000 tambah 10.000, 10.000. Selebihnya mereka gunakan dulu, tapi nanti karena itu tanah negara yang diperlukan akan diambil," jelasnya.
Sofyan menuturkan, lahan konsesi itu bisa diambil pemerintah tanpa memberi kompensasi. Dia bilang, hal itu tidak akan mengganggu investasi lantaran pengusaha sudah tahu konsekuensinya, di mana lahan konsensi bisa diambil pemerintah.
"Nggak, kepastian hukum, udah taruhannya begitu. Namanya konsensi begitu," ungkapnya.
Dia mengatakan, hanya satu perusahaan yang mengelola lahan di ibu kota baru itu.
"Kelihatannya satu perusahaan aja itu ya, tapi kemudian banyak juga tanah negara kawasan hutan yang tidak ada pemilikannya, masih di bawah kontrol Menteri Kehutanan langsung," jelasnya. (ara/ara)
