Pengesahan Ditunda, Ini Sederet Masalah Besar RUU Pertanahan

Selanjutnya, keterbukaan menjadi hal yang bakal bermasalah dalam payung hukum ini. Pasal 46 ayat 8 tertulis, masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data pertanahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi kan persoalan tanah harusnya dibuka untuk umum, apalagi kalau statusnya didapatkan dari tanah negara, HGU, HGB. Itu kan asal usulnya tanah dilepaskan lalu dijadikan tanah negara dulu baru diterbitkan sertifikat. Ini kan barang publik bisa di seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Menurut Iwan, pada RUU ini yang tak kalah mengerikan ada pada Pasal 91 yang berbunyi: Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

"Itu kekacauan luar biasa, orang mau mempertahankan haknya akan kewenang-wenangan itu hak asasi manusia bahkan ada di konstitusi kita. Setiap manusia itu berhak dilindungi barangnya, tidak boleh digusur sewenang-wenang itu dikonstitusi kita. Masa orang mempertahankan haknya malah dipidana, ini kengawuran sistematis aja. Masa orang gusur tidak diancam pidana, yang melawan penggusur diancam pidana. Itu logika terbalik," tutupnya.

(hns/hns)