.webp)
Kemudian pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana. Sebab kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan dalam 1,5 tahun terakhir.
"Pak Presiden Jokowi pada April 2017 lalu sudah memerintahkan ke Bappenas untuk melakukan studi awal secara komprehensif. Studi awal itulah yang dipaparkan saat sidang kabinet pekan lalu. Isinya intinya pemindahan ibu kota sangat dimungkinkan dari berbagai aspek dan tinjauan," kata eks Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi sendiri kala itu telah mengantongi tiga alternatif wilayah yang dapat dijadikan ibu kota baru.
"Kami sudah siapkan 3 alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada yang 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan ada juga yang 300 ribu hektar yang disediakan, meskipun kita belum putuskan mana yang kita pakai," ungkap Jokowi.
Pada 16 Agustus 2019, Jokowi secara resmi meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, kala itu.
Jokowi menyatakan ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan pertumbuhan ekonomi.
"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambah Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan 3 alternatif lokasi ibu kota negara di Pulau Kalimantan, adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
"Sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," kata Sofyan di kantor pusat BPK, Jakarta, 23 Agustus 2019.
lanjut ke halaman berikutnya
