.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan rencana program 2022. Paparan yang disampaikan kepada Komisi V DPR RI tak menyinggung soal ibu kota baru.
Basuki menyampaikan alokasi anggaran Kementerian PUPR 2022 sebesar Rp 100,6 triliun.
"Berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2022 yang diserahkan Bapak Presiden RI tanggal 29 November 2021, alokasi anggaran Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 100,6 triliun. Dengan postur anggaran sebagai berikut," kata Basuki dalam Rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari nilai tersebut, Basuki merinci Rp 62,9 triliun untuk belanja modal, belanja barang Rp 34,6 triliun, belanja pegawai Rp 3,1 triliun.
"Belanja barang dan modal sebesar Rp 97,5 triliun, terdiri dari non operasional Rp 95 triliun. Pelaksanaan tender Rp 70,5 t, melalui non tender Rp 24,5 triliun. Untuk kegiatan tender terdiri dari single year Rp 26,8 triliun dan multi year baru Rp 7,7 triliun lanjutan untuk multiyear Rp 35,9 triliun," jelasnya.
Kemudian, dijelaskan juga anggaran untuk beberapa program, misalnya dari Rp 100,6 triliun direncanakan sebesar Rp 41,2 triliun untuk program sumber daya air (SDA).
Kemudian untuk jalan dan jembatan Rp 39,7 triliun, pemukiman Rp 12,5 triliun dan perumahan Rp 5,1 triliun.Terakhir sebesar Rp 2,7 triliun untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Jakarta, NTB dan NTT.
Hingga akhir pemaparan yang dilakukan oleh Basuki, tidak ada satu pun program untuk pembangunan ibu kota baru.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Meski demikian, Komisi V DPR RI menyampaikan kekhawatirannya jika anggaran untuk pembangunan dialihkan ke PUPR. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat.
Kekhawatiran ini disampaikan karena anggaran yang didapat Kementerian PUPR ini hanya Rp 100,6 triliun, jauh dari pagu anggaran pada 2021 yang sebesar Rp 152,1 triliun
"Saya melihat rekaman rapat Menteri Keuangan dengan Komisi XI, salah seorang anggota komisi mempertanyakan masalah penggunaan dana PEN untuk IKN. Menteri Keuangan mengatakan kalau dana dari PEN tidak masuk karakternya, bisa masuk menggunakan anggaran PU," jelasnya.
"Yang kita khawatirkan asumsi nilai pagu anggaran terlalu jauh dari 2021. Kalau terganggu mengkhawatirkan anggaran kita, di refocusing menjadi Rp 100,6 triliun, lalu terganggu pembangunan IKN," tutupnya.
(ara/ara)
