Pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur ditolak oleh beberapa orang. Salah satu penolakan datang dari Sejarahwan Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Akhyat.
Arif menilai, ibu kota negara sebaiknya tetap dinamai dengan merujuk pada nama asli daerah tersebut. Pasalnya, penggunaan nama yang baru dicemaskan dapat menghapus aspek historis sampai sosial budaya daerah yang bersangkutan. Arif menyarankan IKN tetap menggunakan nama asli wilayah.
"Nama ibu kota negara sebaiknya merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya. Sebab, bila terjadi pemilihan nama baru untuk sebuah wilayah biasanya akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati sebelumnya," terang Arif sebagaimana dikutip dari laman UGM.
Penamaan wilayah pada umumnya berhubungan dengan suatu riwayat. Berdasarkan perspektif ilmu sejarah, nama kota atau ibu kota selalu berkaitan dengan kemegahannya di era lampau.
Pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM itu juga menyebutkan, kata Nusantara sebetulnya tidak memiliki perspektif positif maupun negatif. Pada dasarnya, kata tersebut mengacu pada wilayah di luar Pulau Jawa.
Menurut Arif, berdasarkan konsep Majapahit, cakupan wilayah Nusantara sebenarnya secara geografis lebih luas dari yang sekarang disebut dengan Indonesia. Nusantara tidak merujuk pada Jawa, tetapi justru luar Jawa.
Istilah Nusantara tidak cuma muncul di era Kerajaan Majapahit. Buka halaman selanjutnya untuk dapat penjelasan lebih lengkap.
(hal/dna)