Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah ada 12 ribu sertifikat tanah yang diberikan ke penerima yang tidak berhak atau fiktif di Sumatera Utara.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal mengatakan, yang benar adalah 12 ribu sertifikat di Sumatera Utara belum diberikan, bukan sertifikat tanah diberikan ke penerima fiktif.
"Ini ada beberapa yang belum diserahkan. Inilah yang kemarin kita beda bahasa," jelasnya, kepada awak media, di gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Sunraizal merinci jumlah sertifikat tanah yang belum di serahkan di Sumatera Utara sebanyak 12.985.
Penyebab belum diserahkan sertifikat itu karena banyak hal. Ia menyebutkan diantaranya disebabkan sebagian data yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat belum diserahkan oleh pemohon.
"Kemudian ada lain pemiliknya ada di luar kota Medan, atau di luar Deli Serdang sehingga ada kesulitan sulit untuk menghubungi," jelasnya.
Selain itu, disampaikan Rizal, ada juga yang sertifikatnya yang hanya tinggal dibagikan, namun orangnya tidak ada.
Alasan lainnya, ada pula penerima sertifikat tanah program PTSL yang keberatan untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerima yang dari awal tidak bersedia untuk ikut dalam program PTSL.
Lebih lanjut, terkait kabar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melalukan audit atas dugaan 12 ribu sertifikat fiktif, juga dibantah Sunraizal.
Ia mengungkapkan BPKP memang akan melakukan audit, namun tidak ditujukan secara khusus untuk 12 ribu sertifikat tanah dari program PTSL di Sumatera Utara.
"Memang benar saat ini BPKP akan melakukan audit di Kementerian ATR/BPN, tapi auditnya ini bukan audit tertentu atau khusus," jelasnya.
(eds/eds)