.webp)
Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.
Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp 585 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengusulkan agar porsi saham Pertamina di 4 RDMP dan 2 GRR dikurangi saja, kepemilikan swasta diperbesar. Dengan begitu, biaya investasi untuk kilang akan lebih banyak ditanggung swasta yang menjadi partner Pertamina. Proyek kilang tak akan terkendala masalah biaya lagi, satu hambatan besar terselesaikan.
"Pertamina kan harus berbagi juga buat sektor hulu migas, mari bicara realistis. Kalau memang enggak mampu, ya diserahkan saja ke swasta," kata Said Didu kepada detikFinance, Rabu (7/6/2017).
Idealnya memang proyek kilang dikuasai Pertamina. Sebab, kilang minyak termasuk objek vital yang amat strategis. Tapi sayangnya kondisi sekarang tidak ideal, kemampuan finansial Pertamina terbatas.
Dominasi kepemilikan kilang oleh swasta memang pasti akan mengundang protes, apalagi kalau yang memegang mayoritas saham adalah swasta asing. Tapi sebenarnya itu bukan masalah besar, yang penting kilang bisa dibangun di dalam negeri.
Kalau Indonesia tak segera membangun kilang, impor bahan bakar minyak (BBM) akan makin merajalela. "Kadang orang mencampurkan antara bisnis dan nasionalisme. Tapi daripada kita impor BBM terus, bagaimana?" ujarnya.
Bikin Investasi Kilang Jadi Lebih Menarik
Said Didu mengungkapkan, margin keuntungan dari bisnis kilang minyak tergolong kecil, padahal modal yang dibutuhkan amat besar. Maka untuk menarik investor, pemerintah harus bisa memberikan kepastian untuk jangka panjang.
"Semua investor pasti berpikir jangka panjang. Bisnis kilang minyak sangat rentan terhadap perubahan kebijakan di dalam negeri, marginnya tipis, terguncang sedikit saja bisa langsung merugi. Harus ada kepastian jangka panjang," paparnya.
Masalahnya, pemerintah terlihat belum bisa meyakinkan investor. Kebijakan terkait harga BBM misalnya, sangat politis. Ini yang harus diperbaiki agar investor mau membangun kilang di Indonesia.
Bila pemerintah tak bisa menjamin stabilitas untuk jangka panjang, akan sulit mencari investor untuk proyek kilang, mimpi swasembada BBM pun makin jauh.
"Pemerintah sekarang menghadapi tantangan pendanaan dalam proyek-proyek infrastruktur. Awalnya pemerintah agak menggampangkan, yakin investor pasti datang. Tapi investor ragu karena melihat ada ketidakpastian. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan mengenai subsidi BBM, mekanisme pasar, dan sebagainya," tutupnya.
