.webp)
Hal tersebut sekaligus menjawab pandangan dan masukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang diperkirakan mencapai 5,4%.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemerintah sepakat bahwa tantangan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah mudah, dengan situasi geopolitik keamanan dan perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan kesenjangan dapat dikurangi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu negara-negara G20, kecuali RRT dan India, justru mengalami perlambatan. Brasil mengalami kontraksi 3,6%, Turki hanya tumbuh 2,9%, dan Afrika Selatan tumbuh 0,3%.
"Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan cenderung menguat, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,4% tersebut insyaallah akan secara maksimal diupayakan dicapai. Angka tersebut memang optimis namun tetap realistis," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Lanjut Sri Mulyani, dengan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan sebesar 3,6% dan rata-rata pertumbuhan di negara-negara berkembang 4,8% sebagaimana proyeksi IMF pada World Economic Outlook pada bulan Juli tahun 2017, maka lingkungan perekonomian global diharapkan mulai tumbuh dan terjaga risikonya.
Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, pemerintah akan mendorong dan memperkuat seluruh sumber pertumbuhan, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, maupun belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien.
"Momentum perbaikan ini perlu sama-sama kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih baik ke depan," tambah dia.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2018, Sri Mulyani menyatakan konsumsi rumah tangga diharapkan dapat tumbuh 5,1%, untuk itu stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan akan dijaga. Program bantuan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran akan diperkuat. Sebab, tidak hanya baik dari segi penurunan kesenjangan, namun juga positif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan serta inklusif.
Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan dapat tumbuh 3,8% dengan fokus anggaran belanja yang makin efisien, konsisten dengan prioritas untuk menunjang pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan memperbaiki produktivitas ekonomi.
Baca juga: Sri Mulyani Jawab Kritik DPR Soal RAPBN 2018 |
Selanjutnya investasi akan didorong melalui keberlanjutan pembangunan proyek utama nasional serta berbagai kebijakan simplikasi peraturan, percepatan, dan mempermudah kegiatan usaha serta proses bisnis yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, investasi pada tahun 2018 dapat tumbuh 6,3%.
Kinerja ekspor pada tahun 2018 diharapkan tumbuh 5,1%. Selain upaya peningkatan daya saing dan produktivitas secara terus menerus melalui belanja infrastruktur, pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja, pemerintah akan mendorong ekspor melalui pengembangan pasar baru yang potensial, peningkatan peran UKM berorientasi ekspor, promosi destinasi wisata Indonesia. Sementara impor difokuskan untuk stabilisasi dan pemenuhan kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan, dan bahan baku dengan tetap memperkuat produksi dalam negeri.
"Kualitas pertumbuhan ekonomi dan aspek keadilan akan terus ditingkatkan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2018 dapat tercapai dengan kemampuan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan secara lebih efektif dan lebih cepat," tegas dia.
Tidak hanya itu, program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi dari 8,4% di tahun 2014 menjadi 3,0% pada tahun 2016. Inflasi yang rendah adalah baik untuk menjaga daya beli, mendorong sektor riil bergerak lebih sehat, dan meningkatkan keadilan ekonomi karena masyarakat menengah dan bawah jauh lebih rentan dan tergerus kesejahteraannya oleh inflasi dibandingkan kelompok terkaya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan menjaga administered price atau harga yang diatur pemerintah, meningkatkan pasokan serta distribusi pangan, dan meningkatkan Ketahanan pangan dan energi.
"Keberhasilan dari kebijakan yang telah dijalankan akan menjadi dasar perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi pada tahun 2018, sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat 3,5%," tukas dia. (mkj/mkj)
