Tarif Listrik Tak Naik, Beban Keuangan PLN Makin Berat

Jakarta - Keuangan PT PLN (Persero) dianggap berisiko seiring dengan arus kas yang tidak sehat. Penerimaan PLN tak seimbang dengan utang yang terus membengkak karena beberapa hal, khususnya program 35.000 MW.

Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan, penerimaan PLN tidak meningkat signifikan karena permintaan listrik hanya naik tipis sekitar 2% di semester I tahun ini.

Selain itu, harga energi primer untuk bahan bakar pembangkit mulai merangkak naik. Namun Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini.

"Ini kan menggerus revenue. Padahal, PLN mengalami dua situasi pada tahun ini. Pertama, harga energi primer naik," ujar Fabby di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).

Baca juga: Utang PLN Membahayakan Keuangan Negara

Selanjutnya, PLN juga memiliki kewajiban untuk melunasi utang jatuh tempo yang ikut membebani keuangan perseroan. Jika dibarengi dengan investasi program 35.000 MW, maka beban perseroan akan semakin berat.

"Itu akan menimbulkan beban terlalu besar bagi keuangan PLN yang tahun berjalan maupun tahun depan," tutur Fabby.

Fabby menyarankan, tambahan listrik 35.000 MW tidak lagi ditargetkan untuk 2019, melainkan beberapa tahun setelahnya. "Saya juga sudah berkali-kali menyampaikan, harusnya target 35.000 MW itu digeser saja, enggak lagi di 2019," ungkapnya.

Baca juga: Kenapa Sri Mulyani Sangat Was-was dengan Utang PLN?

Selain itu, jenis dan kapasitas pembangkit dari program 35.000 MW juga harus ditinjau ulang. Pasalnya, dari 35.000 MW pembangkit listrik. Jika proyek 35.000 MW terus dikebut maka dikhawatirkan terjadi over supply atau kelebihan pasokan listrik, khususnya di Pulau Jawa.

"Saya melihat, ada kemungkinan, dan kalau melihat dari RUPTL-nya PLN, akan terjadi over supply di Jawa itu, sampai dengan reserve marginnya 40% lebih, yang menurut saya itu enggak sehat," paparnya. (mkj/ang)