-
Kesepakatan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) terus diserang. Serangan itu datang dari politikus senior sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.
Mereka mengkritik kesepakatan divestasi saham PTFI yang ditandai dengan penandatangan Head of Agreement (HoA) pada Kamis (12/7/2018). Mulai dari tudingan PTFI kemplang pajak, hingga menilai anggapan Papua akan lumpuh jika tak ada PTFI hanya mitos belaka.
Fuad Bawazier menyebut kesepakatan divestasi saham Freeport gombal dan hanya pencitraan di tahun politik. Fuad juga menegaskan ekonomi Papua tak akan mati tanpa kehadiran Freeport.
Sementara Amien Rais menyebut kesepakatan divestasi saham Freeport bohongan, dan Freeport pernah ngemplang pajak. Amien juga meminta Freeport ditutup dan seluruh asetnya dinasionalisasi.
Pernyataan itu pun ditanggapi oleh pihak PT Inalum (Persero) selaku perwakilan pemerintah yang nantinya memegang 51% saham PTFI. Berikut selengkapnya:
Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoRan terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) disebut pencitraan dan gombal. Kalimat itu dilontarkan oleh Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.
Benarkah hal itu? mengapa HoA ditandatangani jelang tahun politik?
Head of Corporate Communication Inalum Rendi Achmad Witular menjelaskan, penandatangan HoA dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak tahu bahwa kesepakatan transaksi saham. Meskipun HoA hanya langkah awal sebelum penyelesaian transaksi terjadi.
"Dia (Fuad Bawazier) kan bsia lihat, itu kan ada orang yang tanda tangan, berarti secara moral mengikat. Seluruh dunia internasional melihat bahwa ini ada kesepakatan dan ini morally binding," ujarnya.
Menurut Rendi untuk mencapai HoA memang cukup sulit. Apalagi tim pemerintah harus melalui negosiasi dengan Freeport cukup panjang dan alot. Dibutuhkan waktu hingga 1,5 tahun untuk mencapai kesepakatan.
"Fase tersulit dari negosiasi ini sudah terlewatkan yaitu masalah harga dan struktur investasi. Karena proses yang tersulit sudah terlampaui maka kita tidak melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Inalum dan Freeport dalam menyelesaikan ini semua," ucap Rendi
"Ketika kita mencapai kesepakatan itu kenapa pada ribut? kenapa enggak dari dulu-dulu mereka ribut. Ini sudah mau deal sudah ada secercah cahaya di terowongan gelap, kok baru ribut sekarang? dulu-dulu kemana aja?" tambahnya.
Rendi juga menekankan tidak ada perjanjian khusus antara Inalum dengan Freeport terkait waktu penandatanganan HoA. Sejak awal melakukan negosiasi targetnya adalah secepat-cepatnya.
"Kan kita ditargetkan secepat-cepatnya. Memang kebetulan selesainya tahun ini. Bukan karena tahun politik," tambahnya.
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yakin hengkangnya PT Freeport Indonesia (PTFI) tak akan berpengaruh buruk pada ekonomi Papua secara keseluruhan. Hal itu menepis pandangan tentang lumpuhnya Papua jika PTFI hengkang.
"Kan saya bilang bahwa mitos itu kalau ekonomi Papua mati tanpa Freeport. Itu memang mitos kalau begitu," terangnya kepada detikFinace.
Namun dia mengakui hengkangnya PTFI akan mempengaruhi ekonomi Mimika, yang menjadi wilayah operasi tambang yang dikelola oleh PTFI.
"Jadi yang saya bilang itu Papua, kecuali Mimika. Kalau Mimika memang terpengaruh," tegasnya.
Fuad memandang pengaruh PTFI terhadap ekonomi daerah hanya sebatas Mimika. Sementara Papua dia yakin banyak motor-motor ekonomi yang mampu menggerakan roda perekonomian Papua.
"Ya banyak, kehidupan sehari-hari, ekonomi pasar. Papua kan luas, enggak ada kaitannya dengan Freeport kecuali Mimika," tambahnya.
Head of Corporate Communication Inalum Rendi Achmad Witular mengatakan, perseroan justru melihat kontribusi PTFI terhadap ekonomi Papua khususnya Mimika cukup besar.
"Ada di data BPS terlihat bahwa 90% sekian PDB-nya Mimika berasal dari operasional PTFI dan itu ada 300 ribu penduduk di sana," tuturnya kepada detikFinance.
Menurutnya dari data itu tercermin seberapa besar kontribusi PTFI terhadap Mimika. Sehingga menurutnya perekonomian Mimika akan terpengaruh jika tambang Grasberg berhenti beroperasi.
"Kalau aktivitas sana berhenti mau bagiamana. Pak Fuad sebagai mantan Menkeu harusnya lihat statistik dong, kalau perlu kesana lihat," tambahnya.
Rendi menjelaskan, tambang Grasberg merupakan tambang terbesar dan terumit di dunia. Menurutnya dibutuhkan eksperties seperti yang dimiliki PTFI yang sudah puluhan tahun beroperasi untuk memanfaatkan tambang tersebut.
"Menurut ahli tambang kalau berhenti kegiatan itu rubuh tambangnya. Kalau rubuh tidak bisa recovery, harus dari nol lagi, itu butuh berapa tahun? Kalau dari nol pendapatan negara terganggu ekonomi lokal terganggu," tambahnya.
Amien Rais menyebut bahwa PTFI mengemplang pajak. Dia mengaku tahu itu pada 1996 saat dia mengunjungi Tembagapura.
Amien Rais bercerita, dirinya pernah mengunjungi lokasi tambang Freeport. Dia mengatakan, salah satu kejahatan yang dilakukan adalah mengemplang pajak.
"Pengemplangan pajak oleh Freeport, saya 1996 menginap di Tembagapura, kota yang sangat mewah dan serba ada saya berkesempatan melihat langsung lokasi pertambangan Freeport," kata Amien
Mengutip laman resmi Freeport McMoRan, pada kuartal I-2018, PTFI telah membayar pajak penghasilan sebesar US$ 401 juta atau Rp 5,41 triliun (kurs APBN Rp 13.400/US$).
Sementara untuk sepanjang 2017, dalam laporannya PTFI menyetorkan pajak penghasilan sebesar US$ 869 juta atau Rp 11,6 triliun (kurs APBN Rp 13.400), untuk 2016 sekitar US$ 442 juta atau Rp 6,14 triliun (kurs APBN Rp 13.900), dan untuk 2015 sekitar US$ 195 atau Rp 2,43 triliun (kurs APBN Rp 12.500).
PTFI sebelumnya juga pernah menghadap DPR, salah satunya untuk melaporkan setoran perusahaan kepada negara yang terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, bea keluar, PPh badan, dan penerimaan lainnya. Totalnya mencapai US$ 756 juta atau sekitar Rp 10,2 triliun (Rp 13.500 per dolar AS).
Sepanjang 1992-2017, Freeport Indonesia melaporkan telah menyetorkan US$ 17,3 miliar dengan rincian PNBP US$ 2,05 miliar, dividen US$ 1,4 miliar, bea keluar US$ 365 juta, PPh badan US$ 9,7 miliar, dan penerimaan lainnya US$ 3,7 miliar.
Sejak Juli 2014, Freeport Indonesia setuju meningkatkan tarif royalti dan iuran tetap sehingga menambah PNBP sebesar US$ 172 juta. Freeport Indonesia juga menambah penerimaan negara melalui pembayaran bea keluar US$ 365 juta sejak 2014-2017. Total PNBP sepanjang 2018-2041 juga diperkirakan mencapai US$ 6 miliar.
.webp)
