Hutama Karya dan Beban Proyek Tol Trans Sumatera

Apa bedanya kerja waktu di Wijaya Karya dan Hutama Karya?
Keduanya sama-sama bidang infrastruktur. Mungkin yang membedakan, Wijaya Karya itu sudah going public. Sudah listed di BEI. Jadi ada tiga UU yang harus ditaati Wijaya Karya, UU Jasa Konstruksi dan UU PT, dan UU OJK. Jadi masalahnya di investasinya.

Kalau di Wijaya Karya mungkin investasinya diversifikasinya lebih banyak. Jadi ada yang izinnya cukup sampai komisaris, kalau di HK harus sampai pemerintah. Memang kalau di HK sekarang ada penugasan yang harus diselesaikan di kurun waktu tertentu. Kalau di Wijaya Karya kan nggak.

Kemarin waktu Menteri BUMN menunjuk Pak Bintang, ada tugas khusus yang disampaikan?
Tugasnya adalah segera selesaikan penugasan ini, yang menjadi legacy nya pemerintah supaya bisa tepat waktu. Sehingga tujuan pemerintah menurunkan biaya logistik tercapai supaya harga barang lebih murah ke end user bisa tercapai.

Ada berapa ruas prioritas pembangunan tol Trans Sumatera yang ditugaskan ke HK saat ini?
Pertama Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai. Itu ada empat.

Lalu Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung itu digabung satu ruas semua (185 km). Lalu ada Palembang-Tanjung api-api (belum mulai konstruksi), kemudian Kisaran-Indrapura, Medan-Banda Aceh, Padang-Pekanbaru, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Itu tambahan untuk PMN yang jadinya Rp 10 triliun.

Tapi Medan-Banda Aceh belum mulai. Kalau Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat itu baru mulai. Jadi yang barusan dapat dari PMN Rp 10 triliun itu Kisaran-Indrapura, Medan-Banda Aceh, Padang-Pekanbaru, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.

Benarkah pembangunan Tol Trans Sumatera membebani HK sebagai perseroan?
Nggak. Ya mungkin masalah orang nggak yakin ya lain lagi. Tapi kalau buat kami, karena itu secara ekonomis oke. Akan mengembangkan ekonomi daerah yang dilalui. Cuma memang secara finansial belum memenuhi, makanya harus ada support dalam bentuk PMN dan dukungan bentuk jaminan pinjaman. Itu sudah terpenuhi.

Jadi nggak ada keraguan. Karena nanti kalau itu sudah nyambung semua, otomatis angkutan logistik pasti lebih murah. Bakauheni-Palembang sekarang ditempuh 10-12 jam. Saat tol jadi nanti, paling lama 4-5 jam. Kan 50% waktunya berkurang. Mungkin juga selama 5 tahun terakhir ini, provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak jalan tolnya langsung bisa dapat. Tapi memang daerah perekonomiannya itu yang paling maju duluan.

Jadi nanti dari Palembang ke Pelabuhan yang Bengkulu juga disambung. Sekarang sudah ada lagi melalui ruas-ruas yang baru itu, itu bisa menambah menjadi sirip-sirip jalan tol Trans Sumatera. Itu juga akan menambah perkembangan ekonomi yang sangat kuat.

Apakah penugasan ini mengurangi pergerakan HK untuk ekspansi di bisnis lain?
Nggak. Tidak mengurangi karena bisnis lain tetap jalan. Kita ada EPC untuk pembangkit listrik, ada juga join bersama negara-negara lain, proyek-proyek gedung, jalan. Itu jalan semua.

Jadi penugasan ini tidak membebani HK untuk bergerak lebih luwes di bisnis lain?
Saya rasa nggak. Toh kita juga dengan adanya penugasan ini, cashflow kami positif.

Perkembangan pembangunan ruas-ruas prioritas saat ini?
Kalau Bakauheni-Terbanggi Besar, kemudian Terbanggi Besar ke arah Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung itu sudah selesai 140 km.

Tinggal nanti sampai ke Palembang itu sedikit lagi 23 km, daerah yang ada rawa-rawanya. Jadi kita elevated jalannya. Mudah-mudahan Bakauheni-Palembang itu Maret atau April paling lambat sudah bisa dioperasionalkan.

Yang lainnya yang sudah berbayar seperti Medan-Binjai sudah. Lalu Palembang-Indralaya sudah. Pekanbaru-Dumai masih konstruksi.

Berarti sekarang berapa totalnya yang sudah beroperasi untuk Trans Sumatera?
Medan-Binjai 17 km, Palembang-Indralaya 22 km. Itu sudah operasi dan berbayar. Kalau Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km itu sudah operasi tapi belum berbayar.

Jadi totalnya ada berapa km Trans Sumatera yang bisa dioperasikan sampai 2019?
Ada 479 km. Dari Bakauheni-Terbanggi Besar sudah 140 km, tambah 185 km sampai Kayu Agung dan sisanya Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai.

Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi Indonesia, khususnya di bidang konstruksi infrastruktur?
Ya semakin lama semakin baik dan rapi. Dan GCG nya semakin meningkat karena QPI nya kan kita dinilai dari GCG nya. Kemudian untuk konstruksi kita tendernya seperti biasa. Baguslah perkembangannya, terutama tahun-tahun terakhir ini. Karena mungkin programnya pemerintah juga demikian.

Hambatan di dunia konstruksi sejauh ini?
Hambatan masih di pembebasan lahan. Karena lahan itu ada lahan punya masyarakat, ada tanah yang sengketa antar mereka jadi kita nggak bisa bayar, harus ke pengadilan. Jadi kan perlu proses. Jadi kita bayarnya kan harus KJPP, lalu tidak semuanya badan usaha itu bisa nalangin. Ada yang langsung dibayar pemerintah, ada juga yang nalangin. Tapi kalau dibayar pemerintah, seberapa cepat sih prosesnya. Mereka kan belum terbiasa juga untuk membuat dokumentasi yang rapi itu. Kita kerja sama dengan semua pihak terkait.

Dana talangan masih lambat?
Bukan lambat, tapi memang perlu proses. Kan mereka mau membayar uang yang sudah HK keluarkan. Mereka juga perlu jaminan bahwa uang yang dikeluarkan itu memang benar haknya untuk direimburse ke Hutama Karya. Oleh karena itu lembaga tersebut membutuhkan penilaian atau audit dari BPKP bahwa tanah ini memang sudah dibayar, ada alignmentnya untuk direimburse ke Hutama Karya. Selalu ada proses. Ya mungkin untuk pertama kali itu 6 bulan belum dibayar-bayar atau hampir satu tahun. Tapi sekarang jauh lebih cepat. Kan bidang tanahnya juga banyak.

Progres pembebasan lahan dan konstruksi ruas prioritas:

1. Medan-Binjai 17 km (lahan 96%, konstruksi 73%)

2. Palembang-Indralaya 22 km (lahan 100%, konstruksi 97%)

3. Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km (lahan 96%, konstruksi 91%)

4. Terbanggi Besar-Pematang Panggang 100 km (lahan 91%, konstruksi 75%)

5. Pematang Panggang-Kayu Agung 85 km (lahan 100%, konstruksi 75%)

6. Pekanbaru-Dumai 131 km (per April 2018 13%)

7. Palembang-Tanjung Api-api 70 km (belum mulai)

8. Kisaran-Indrapura 47 km (belum mulai)

9. Medan-Banda Aceh 470 km (belum mulai)

10. Padang-Pekanbaru 255 km (belum mulai)

11. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat 143 km (belum mulai)

12. Simpang Indralaya-Muara Enim 88 km (belum mulai)

Di luar dari PMN, apa sumber pendanaan lain tol Trans Sumatera buat HK?
Jadi ada yang dari PMN, ada juga mencari pinjaman dana dari market atau perbankan. Nah yang dari Perbankan itu karena di sana LHR (lalulintas harian rata-rata) nya masih kecil, jadi tidak selalu komposisinya 30% ekuitas dan 70% pinjaman. Bahkan ada yang ekuitasnya lebih besar, jadi terbalik. Ekuitasnya 60%, pinjaman 40%.

Jadi totalnya 40% ekuitas, 60% nya pinjaman karena LHR nya masih kecil. Kemudian juga ada yang namanya dukungan konstruksi, yaitu VGF (Viability Gap Funding).

LHR ruas mana yang kecil?
Banyakan yang kecil. Kalau yang bagusnya Medan-Binjai. Sekarang sudah di atas 11.000 kendaraan per hari. Lalu satu lagi Palembang-Indralaya. Karena sudah mulai tersambung, orang kalau mau ke Palembang, orang cari yang lebih singkat waktunya.

Pendanaan sudah closed?
Sudah closed. Dari PMN total sekitar Rp 17 triliun, dari bantuan konstruksi VGF tadi Rp 36 triliun. Jadi total Rp 53 triliun. Lalu pinjaman perbankan sekian.

Itu sudah closed semua?
Sudah. Kalau nggak, kita nggak selesai-selesai.

Apa yang menjamin bank mau minjamin buat bangun tol yang katanya kurang visible secara bisnis?
Karena pinjaman itu kan kita ada penugasan dari Presiden. Dengan penugasan itu, pinjaman yang dilakukan HK untuk membangun tol Trans Sumatera mendapat penjaminan dari pemerintah.

Total investasi yang dibutuhkan jadinya berapa?
Karena 2.270 km, kira-kira investasinya bisa sampai Rp 280 triliun. Ekuitasnya nanti Rp 170 triliun, sumbernya macam-macam, dari VGF dan lain-lain. Kemudian kekurangan ekuitas dipenuhi dari pinjaman ada Rp 121 triliun.

Jadi yang dari VGF sudah Rp 36 triliun, yang dari PMN Rp 5,6 sama 10,5 triliun. Sejauh ini bertahap sudah seperti itu.

Apakah HK masih butuh bantuan pendanaan lagi dari pemerintah?
Kalau untuk menuntaskan sampai selesai kan tetap harus ada. Tapi imbangannya kan nanti kalau ini sudah mulai menghasilkan, kan PMN berkurang, porsi pinjaman yang ditingkatkan. Itu bisa diatur penjaminannya ini, LHR sudah bagus. Jadi di-switching.

Untuk prospek, tol Trans Sumatera juga menarik bisa ditawarkan ke investor? Mungkin melepaskan kepemilikan saham?
Iya bisa. Setelah nyambung nanti ya. Sekarang orang kan nggak mau karena baru sepotong-sepotong.

Sudah masuk dalam pipeline rencana itu?
Kita sedang merencanakan bersama-sama dengan departemen keuangan. Karena kan ini konsesi yang nggak bisa dilepas begitu saja. Kami minta direktur keuangan berkonsultasi dengan biro hukum di Kementerian Keuangan supaya tidak ada yang menyalahi aturan.

Dirkeu sudah melakukan beberapa kepada calon investor yang nanti kalau sudah dibuka misalnya sampai Palembang, kan sudah kelihatan lalulintasnya.

Tapi tol ini kurang diminati oleh investor kabarnya?
Memang kan semula tol ini juga sudah ditenderkan sampai beberapa kali. Tapi orang tidak tertarik karena dari segi bisnisnya kurang. Karena tidak mau, maka keluarlah penugasan dari pemerintah untuk diselesaikan. Karena penugasan, harus kepada BUMN yang sharenya masih 100% dimiliki pemerintah. Jadi tidak menariknya karena LHR nya rendah. Tapi karena HK yang dimiliki 100% pemerintah, maka pemerintah secara UU boleh menjamin utangnya untuk bangun ini.

Investor sudah menunjukkan ketertarikan?
Mereka sekarang masih mau lihat selesai dulu jalannya buat lihat LHR nya. Sekarang realita yang Medan-Binjai sudah mendekati FS nya, ternyata cepat. Itu pasti banyak yang tertarik.

Siapa saja investornya?
Mereka sudah mulai tanya-tanya. Ada dari China, Korea.

Biaya investasi mana lebih mahal dibanding Jawa?
Hampir sama. Rata-rata per kilometer itu Rp 100 miliar buat yang on grid. Tapi kalau yang elevated bisa 2 kalinya. Di Palembang itu ada yang 30 atau 40 km nya elevated. Untuk ruas-ruas tertentu memang ada yang mahal biayanya, terutama nanti Padang-Pekanbaru. Itu kan lewat bukit barisan, jadi bikin terowongan. Itu nanti ada yang sudah dipastikan dana itu dari JICA. Biayanya sampai Rp 1 triliun per kilometer.

Panjangnya?
16 km kayaknya. Tapi parsial. Karena medannya memang begitu.

Tarif tol bagaimana?
Tarif itu ditentukan oleh Kementerian PUPR. Tarif yang diizinkan maksimum Rp 940/km, ada juga yang Rp 700. Itu paling mahal tidak boleh lebih besar dari Rp 1.000/km. Jadi kalau nanti investasinya mahal, ya kita mohon diperpanjang konsesinya. Itu saja.

Pokoknya yang belum ada tarifnya nanti, dihitung harus di bawah Rp 1.000/km.

Perpanjangan konsesi tidak masalah?
Nggak apa-apa. Kan kita kasih hitungannya ke pemerintah yang ikut menentukan tarifnya.