.webp)
Kalau Bakauheni-Terbanggi Besar, kemudian Terbanggi Besar ke arah Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung itu sudah selesai 140 km.
Tinggal nanti sampai ke Palembang itu sedikit lagi 23 km, daerah yang ada rawa-rawanya. Jadi kita elevated jalannya. Mudah-mudahan Bakauheni-Palembang itu Maret atau April paling lambat sudah bisa dioperasionalkan.
Yang lainnya yang sudah berbayar seperti Medan-Binjai sudah. Lalu Palembang-Indralaya sudah. Pekanbaru-Dumai masih konstruksi.
Berarti sekarang berapa totalnya yang sudah beroperasi untuk Trans Sumatera?
Medan-Binjai 17 km, Palembang-Indralaya 22 km. Itu sudah operasi dan berbayar. Kalau Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km itu sudah operasi tapi belum berbayar.
Jadi totalnya ada berapa km Trans Sumatera yang bisa dioperasikan sampai 2019?
Ada 479 km. Dari Bakauheni-Terbanggi Besar sudah 140 km, tambah 185 km sampai Kayu Agung dan sisanya Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai.
Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi Indonesia, khususnya di bidang konstruksi infrastruktur?
Ya semakin lama semakin baik dan rapi. Dan GCG nya semakin meningkat karena QPI nya kan kita dinilai dari GCG nya. Kemudian untuk konstruksi kita tendernya seperti biasa. Baguslah perkembangannya, terutama tahun-tahun terakhir ini. Karena mungkin programnya pemerintah juga demikian.
Hambatan di dunia konstruksi sejauh ini?
Hambatan masih di pembebasan lahan. Karena lahan itu ada lahan punya masyarakat, ada tanah yang sengketa antar mereka jadi kita nggak bisa bayar, harus ke pengadilan. Jadi kan perlu proses. Jadi kita bayarnya kan harus KJPP, lalu tidak semuanya badan usaha itu bisa nalangin. Ada yang langsung dibayar pemerintah, ada juga yang nalangin. Tapi kalau dibayar pemerintah, seberapa cepat sih prosesnya. Mereka kan belum terbiasa juga untuk membuat dokumentasi yang rapi itu. Kita kerja sama dengan semua pihak terkait.
Dana talangan masih lambat?
Bukan lambat, tapi memang perlu proses. Kan mereka mau membayar uang yang sudah HK keluarkan. Mereka juga perlu jaminan bahwa uang yang dikeluarkan itu memang benar haknya untuk direimburse ke Hutama Karya. Oleh karena itu lembaga tersebut membutuhkan penilaian atau audit dari BPKP bahwa tanah ini memang sudah dibayar, ada alignmentnya untuk direimburse ke Hutama Karya. Selalu ada proses. Ya mungkin untuk pertama kali itu 6 bulan belum dibayar-bayar atau hampir satu tahun. Tapi sekarang jauh lebih cepat. Kan bidang tanahnya juga banyak.
Progres pembebasan lahan dan konstruksi ruas prioritas:
1. Medan-Binjai 17 km (lahan 96%, konstruksi 73%)
2. Palembang-Indralaya 22 km (lahan 100%, konstruksi 97%)
3. Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km (lahan 96%, konstruksi 91%)
4. Terbanggi Besar-Pematang Panggang 100 km (lahan 91%, konstruksi 75%)
5. Pematang Panggang-Kayu Agung 85 km (lahan 100%, konstruksi 75%)
6. Pekanbaru-Dumai 131 km (per April 2018 13%)
7. Palembang-Tanjung Api-api 70 km (belum mulai)
8. Kisaran-Indrapura 47 km (belum mulai)
9. Medan-Banda Aceh 470 km (belum mulai)
10. Padang-Pekanbaru 255 km (belum mulai)
11. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat 143 km (belum mulai)
12. Simpang Indralaya-Muara Enim 88 km (belum mulai)
