.webp)
Budi Karya menjadi salah satu pembicara dalam Seminar dan Dialog Nasional bertajuk 'Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0' yang digelar di Hotel PO Semarang. Selain sebagai Menhub, ia datang sebagai Ketua Koordinator Presidium Perhimpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni).
Dia menjelaskan UMKM di Indonesia menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi 60% PDB (produk domestik bruto). Namun untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi, maka perlu ada pengembangan karena baru 5% yang go digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"UMKM masih belum maksimal menggarap peluang digitalisasi. Hingga akhir 2018 baru 5% go digital," kata Budi, Selasa (12/3/2019).
Menhub mencontohkan Korea Selatan sangat berkembang UMKM-nya dengan persentase mencapai 99,8% dan kebanyakan sudah melek teknologi.
"Bandingkan dengan Korea dan Jepang. Oleh karenannya, Himpuni, akademisi, semua berpikir bagaimana kita berusaha untuk menggalakkan fungsi digitalisasi dalam kegiatan UMKM," tegasnya.
Baca juga: OJK Resmikan Asosiasi Fintech Pendanaan |
Sementara itu Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menambahkan, sebanyak 70% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.
"Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman," pungkas Triyono.
IKM go digital
Sementara itu di UTC Semarang digelar acara e-Smart IKM (industri kecil menengah), IKM Go Digital oleh Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA). Gati Wibawaningsih selaku Direktur Jenderal IKMA mengatakan pemanfaatan teknologi oleh UMKM di Indonesia memang masih tertinggal.
"Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Making Indonesia 4.0 adalah UMKM yang tertinggal dalam pemanfaatan teknologi, melalui program ini, kami harap akan menjadi penghubung bagi IKM untuk belajar bagaimana menggunakan platform digital untuk meningkatkan daya saingnya," kata Gati.
Pemanfaatan teknologi digital sangat potensial di Indonesia karena menurut Gati, dari data APJII menyebutkan tahun 2017 yang lalu pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,3 persen dari total penduduk Indonesia.
"Penetrasi penggunaan internet tersebut diharapkan juga dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif yang mendorong efisiensi dan perluasan akses seperti jual beli online," jelasnya.
Gati menjelaskan, program e-Smart IKM sendiri diluncurkan oleh Kemenperin pada tahun 2017. Sampai dengan tahun 2018 sebanyak 5.945 IKM dari seluruh Indonesia turut serta dalam program tersebut dan membuahkan nilai transaksi sebesar Rp. 1,3 miliar, naik 773 persen dari nilai transaksi tahun sebelumnya yang hanya Rp 168 juta.
"Kami harap e-commerce menjadi gerbang bagi para pelaku IKM untuk melakukan transformasi digital. Setelah akses pasarnya diperluas melalui e-commerce, kemudian IKM akan membutuhkan promosi digital, sistem informasi digital, pembayaran digital, dan teknologi digital lainnya," pungkasnya. (alg/hns)
