.webp)
Dua Wamen BUMN yang dipilih memiliki latarbelakang sebagai Dirut perusahaan milik negara. Bahkan keduanya sama-sama pernah menjadi Dirut perusahaan yang sama yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Lantas apa alasan diperlukan dua Wamen? Kemudian bagaimana pembagian tugas masing-masing? Berikut ulasan selengkapnya.
Keduanya Eks Dirut Mandiri
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Tiko pernah menjabat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas pada 2011. Kemudian dia menjadi CEO Indonesia Infrastructure Finance, anak usaha dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Setelah itu dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah ditunjuk oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) awal 2014. Jabatan terakhirnya adalah Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Budi Gunadi lahir 6 Mei 1964. Ia merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Sarjana Fisika Nuklir. Perjalanan karirnya di mulai pada tahun 1988 dengan menjadi Staff Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang.
Setelah itu, Budi dipindah ke IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Systems Integration & Professional Services Manager. Karirnya berlanjut di Bank Bali dengan beberapa jabatan diantaranya sebagai General Manager Electronic Banking wilayah Jakarta dan Chief General Manager Human Resources hingga tahun 1999.
Singkatnya pada 2013 dia diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga 21 Maret 2016. Jabatan terakhirnya adalah Dirut Inalum, di mana dia membawahi holding BUMN pertambangan.
Alasan Perlu 2 Wamen
|
Foto: Pradita Utama
|
"Kita memiliki 140-an BUMN dengan aset Rp 8.400 triliun, perlu pengelolaan yang sangat baik, pengawasan dan kontrol yang sangat baik, sehingga betul-betul jadi sebuah aset yang makin meningkat dan memberikan kontribusi ke rakyat dan negara," katanya.
Jokowi juga berharap, bantuan dua wakil menteri di Kementerian BUMN dapat membantu percepatan BUMN-BUMN Indonesia di kancah global.
"Jadi ada dua wakil menteri di BUMN dan keduanya berasal dari Bank Mandiri, banker. Saya harapkan ada lompatan besar baik dalam evaluasi aset-aset yang ada, untuk mencari partner-partner yang baik sehingga BUMN kita benar-benar jadi perusahaan yang punya reputasi yang baik di dunia global," kata Jokowi.
Pembagian Tugas
|
Foto: Hendra Kusuma
|
"Oh kita baru, masih diskusi kita. Kita pasti bagi portofolio karena kan BUMN kan besar sekali, 143 perusahaan, ada Rp 8.400 triliun asetnya. Kita pasti bagi portofolio," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Pembagian tugas tersebut ditujukan agar nantinya perusahaan-perusahaan negara bisa benar-benar dipastikan sehat dan bisa berkembang menjadi perusahaan berskala dunia.
Kartika sendiri memiliki background sebagai Dirut BUMN sektor keuangan, namun dia belum bisa memastikan apakah nantinya perusahaan pelat merah yang dia urus di sektor keuangan.
"Oh belum belum, belum dibagi (tugas masing-masing). Belum dibagi, tapi intinya dengan kita ada Pak Erick, dan kami membantu bersama saya dan Pak Budi, harapannya aset yang demikian besar Rp 8.400 triliun dan perusahaan yang demikian banyak ini bisa kita tanganin secara serius," jelasnya.
"Nah kita ingin ini semua sesuai dengan pesan dari Pak Presiden bisa menjadi aset yang sangat produktif, bisa jadi perusahaan kelas global, dan juga kita bisa membangun kolaborasi dengan swasta, dan juga dengan transfer teknologi dari asing dan juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang ada di bawah semua. Jadi semua kita kerjakan nanti," tambahnya.
