.webp)
Pemerintah bakal memangkas PPN komoditas perkebunan dari 10% menjadi 2%. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI perihal capaian dan rencana kerja 2021.
Poin tersebut diungkapkan terkait program pemerintah di bidang pangan dan agribisnis.
"Terkait dengan PPN komoditas primer itu kami turunkan dari 10% ke 2%. Tinggal ditindaklanjuti oleh PMK," kata Airlangga di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga tidak merinci komoditas apa saja yang mendapat potongan PPN. Namun, dalam pengembangan komoditas perkebunan terintegrasi, terdapat sejumlah komoditas yang disebut yakni karet, kelapa, kakao, kopi, dan jambu mete.
Dari komoditas tersebut, pemerintah memprogramkan perluasan dan peremajaan di kabupaten/kota terpilih. Selain itu, dikoordinasikan pula peningkatan serapan karet dalam negeri untuk aspal, vulkanisir ban pesawat, dockfender, dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk meningkatkan nilai tukar petani yang selama ini kerap dikeluhkan petani.
"Sehingga nilai tukar petani bisa meningkat. Sekarang nilai tukar petani turun karena daya beli turun. Sehingga ini betul-betul sangat diperlukan terutama untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Sulawesi Utara," sambungnya.
Selain itu, Airlangga juga melaporkan realisasi program pengembangan kemitraan agribisnis hulu dan hilir melalui klaster pertanian. Kini sudah ada 3 lokasi baru klaster pertanian yakni kopi di Kabupaten Bandung, hortikultura di Kabupaten Bandung dan padi Kabupaten Demak.
Dalam sasaran di 2021, Airlangga menyampaikan akan ada pengembangan klaster pertanian pada 7 lokasi secara kumulatif. Langkah ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan pupuk dan produktivitas tanaman sebesar 20%.
(eds/eds)
