Jakarta -
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas anggaran beberapa proyek infrastruktur energi publik sebagai langkah refocusing anggaran di tengah pandemi virus Corona. Anggaran Kementerian ESDM tahun ini sebesar Rp 9,6 triliun yang dipangkas Rp 3,4 triliun menjadi Rp 6,2 triliun.
Namun, refocusing ini dikeluhkan sederet anggota Komisi VII DPR RI. Mereka menganggap pemangkasan ini dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi, terlebih lagi kebanyakan infrastruktur yang dipangkas anggarannya ini sudah berjalan dan ditunggu masyarakat.
"Anggaran yang dipangkas, dari Rp 3 triliun. 70% adalah program yang ada di masyarakat. Sebagian besar itu sudah dijalankan dan dikomunikasikan ke masyarakat," ujar anggota komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Maman Abdurrahman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian juga kurang menghargai kami karena nggak mengkomunikasikan hal ini ke kami," lanjutnya.
Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar lainnya, Haeny Relawati menyatakan sebaiknya belanja infrastruktur publik tidak dipotong. Lebih baik refocusing yang dilakukan berfokus pada anggaran aparatur Kementerian ESDM.
"Alangkah baiknya belanja infrastruktur publik maupun non publik sepenuhnya tidak dipotong. Teknisnya bergantung di departemen yang bapak pimpin. Mohon anggaran untuk infrastruktur kesemuanya tidak ada yg dipotong kan bisa diambil dari anggaran aparatur," ujar Haeny.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Kemudian, anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto meminta komitmen Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk bisa menggeser anggaran yang dipangkas. Dia meminta program strategis infrastruktur energi tidak dipangkas.
"Kalau bisa, kami ingin komitmen pak menteri dari aspek kebijakan yaitu refocusing tadi bukan harga mati, dan masih bisa bergeser terutama program-program strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujar Mulyanto.
Terlebih lagi menurut Mulyanto, kebanyakan program infrastruktur yang dipangkas anggarannya sudah dijanjikan akan segera selesai dan bisa dinikmati.
"Program-program strategis ini langsung bersentuhan dengan masyarakat di mana anggota sudah berjanji pada masyarakat dimana ide dari pemerintah. Kalau ada yang dibatalkan bagaimana kita ngomong ini ke masyarakat," ujar Mulyanto.
Anggaran infrastruktur sendiri menjadi salah satu sasaran refocusing Kementerian ESDM. Anggaran yang terpotong paling besar di sektor infrastruktur minyak dan gas, yaitu Rp 2,256 triliun. Mulai dari pembangunan jargas hingga pengadaan converter kit untuk petani dan nelayan.
Jawaban Menteri ESDM Arifin Tasrif di halaman berikutnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjawab protes para anggota Komisi VII DPR soal pemangkasan anggaran. Menurutnya saat ini Kementerian ESDM hanya melakukan keputusan cepat merespons kondisi wabah yang datang secara tiba-tiba.
"Mana yang bisa di-refocusing lagi? Tidak ada niatan kita meremehkan program yang ada. Kami tahu semua untuk masyarakat. Masalahnya kan kejadian ini mendadak dan membutuhkan decision yang cepat," ujar Arifin.
Dia menjelaskan memang pemangkasan yang dilakukan salah satunya menyasar ke anggaran infrastruktur energi dan membuat beberapa proyek ditunda. Namun menurutnya, di tahun depan proyek akan segera dikebut kembali.
"Memang kita kena dampak dari Rp 9,6 triliun kemudian jadi Rp 6,2 triliun di mana item-item itu antara lain mencakup scope-scope di program masyarakat," kata Arifin.
"Sebagian dari program itu nantinya akan dilanjutkan 2021, walaupun tidak sebesar tahun sebelum terjadinya COVID. Tergantung dari anggaran yang tersedia di 2021 dan ekonomi kita. 2021 pagu anggaran yang kami terima hanya Rp 6,8 triliun," ujarnya.
Arifin juga menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk membiayai kebutuhan aparatur Kementerian ESDM pun sudah dipangkas dengan maksimal.
"Terkait dengan pagu anggaran 2020, soal belanja pegawai untuk cover gaji untuk karyawan ESDM, kemudian belanja barang sudah dipangkas drastis," ungkap Arifin.
Arifin pun menyatakan pihaknya akan membuka diri apabila DPR mau berdialog dan berdiskusi soal anggaran yang dipangkas ini.
"Pada prinsipnya kami juga memilih mana yang bisa dipenuhi, tapi niat kami akan tetap membuka diri untuk tetap bisa melaksanakan walau tidak bisa memenuhi dengan baik," sebut Arifin.
.webp)
