Rabu, 01 Agu 2018 19:45 WIB
Jonan Blak-blakan soal Freeport hingga Blok Rokan
Halaman 1 dari 5
Menteri ESDM Ignasius Jonan/Foto: Ari Saputra
FOKUS BERITA
Saham Freeport Sudah Lunas! Pertamina Rebut Blok Rokan
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan blak-blakan soal kesepakatan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Blok Rokan yang diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina (Persero).
Head of Agreement (HoA) sudah ditandatangani Freeport McMoran selaku induk PTFI dan PT Inalum (Persero). Pencaplokan diharapkan selesai 60 hari setelah HoA ditandatangani.
Mengenai Blok Rokan, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina mengelola blok terbesar di Indonesia pada 2021 mendatang.
Berikut petikan wawancara lengkap Jonan dengan detikFinance, Rabu (1/8/2018).
Pemerintah akhirnya bisa mendorong Freeport untuk mendivestasi 51% sahamnya ke Inalum, Tapi masih ada kabar miring setelah ini ditandatangani, bagaimana tanggapannya?
Terima kasih, Kalau yang saya ingat kan dulu juga saya pernah bicara ini di Blak-blakan jelaskan tentang masalah Freeport beberapa bulan lalu. Jadi tentang HoA. HoA ini adalah Head of Aggreement, yang sifatnya kalau secara hukum ini tidak mengikat bisa batal, bisa terus.
Tapi saya selalu katakan kenapa pemerintah dan Freeport mau masuk dan menandatangani HoA? HoA ini menjelaskan soal tata cara bagaimana pengalihan sahamnya, bagaimana pembayarannya, bukan soal jumlah. Kalau jumlah yang bisa saya dapat dari Menteri BUMN angkanya sudah fix US$ 3,85 miliar atas akuisisi 40% participating interest Rio Tinto.
Itu yang bisa dikonversi menjadi saham 40% dan juga sisanya itu diambil dari Indocopper. Jadi total ini kalau 40% masuk yang dimiliki pemerintah sendiri itu 9% itu jadi 5 koma berapa persen gitu atau sekitar 5-6%.
Detail dari HoA ini seperti apa?
Saya juga selalu ngomong juga di Komisi VII DPR RI, selalu ngomong apakah ini sudah mengikat atau tidak. Kalau ini Head of Agreement saya katakan HoA tidak mengikat untuk kedua belah pihak.
Nah tapi kalau misalnya Freeport McMoran ini tidak berniat untuk divestasi, nah dia nggak mau masuk ke Head of Aggrement dong. Kan ini sebenarnya ini kaya tunangan, kalau tunangan belum pasti menikah pak? Betul, tapi kalau nggak niat menikah kenapa harus tunangan nah itu. Ya beda loh lah masa saya tidak niat menikah tapi saya tunangan ini bagaimana caranya.
Ini kan bukan main-main ini, kalau ditanya kenapa ada yang mengatakan Freeport mendapatkan banyak hal, tapi kita tidak. Jadi gini, perjanjian dengan Freeport dan dari masa ke masa yang menurut kami itu adalah perjanjian-perjanjian yang cukup spesifik tidak sama seperti perjanjian-perjanjian yang lainnya.
Tidak sama seperti perjanjian-perjanjian lainnya, tidak sama. Nah jadi bagaimana, itu dalam perjanjian itu juga disebutkan salah satunya bahwa Freeport dapat perpanjangan, dalam term yang wajar, dalam term yang wajar ini bisa ditebak. Kita bisa bilang kalau Freeport nggak wajar, tapi Freeport bisa bilang ini wajar, karena dia bilang dia bayar royalti saya bayar apa.
Kata kita, oh nggak you ada masalah lingkungan hidup atau apa, tinggal kita aja ini mau nggak. Siap nggak pertimbangan pemerintah ini gini, kalau ini masuk sampai 2021 kalau misalnya panjang urusannya setelah tahun 2021 Freeport berhenti operasinya di Papua berhenti.
Dampaknya apa kalau berhenti beroperasi?
Kalau berhenti ini tambang bawah tanah ini mungkin kurang lebih ini terowongannya itu 500 kilometer (km). Kalau ini nggak diurus secara teknik pertambangan ini bisa bermasalah besar, ambruk, bisa gangguan macam-macam yang akibatnya kalau nanti kalu lama berlarut-larut ini ongkosnya akan besar sekali dan kalau ditanya ini ongkosnya berapa? Saya kurang tahu tapi paling tidak ya miliaran.
Dan ini bisa ganggu ke penerimaan negara, ini ganggu ekonomi Papua, mengganggu perekonomian Kabupaten Mimika, dan sebagainya, dan juga mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
Apakah kita nasionalisasi semua kalau itu terjadi? Pasti ada retaliasi pasti ada perdebatan juga, investor asing juga oh. Iya terus terang kita masih perlu, yang selalu protes kalau kita naik kendaraan ini kendaraannya asal mana, buatan mana, iya kan pakai arlojinya buatan mana, itu aja yang gampang. Mungkin kalau arloji bukan buatan Indonesia, tapi kalau batik buatan Indonesia, kalau arloji bukan buatan Indonesia.
Bertahun-tahun lalu 4-5 tahun saya nggak inget, pemerintah pernah mengadakan penilaian kalau ini Freeport akhirnya ini berhenti di tahun 2021 dan Freeport mengarahkan oh ini kita nggak mau terus.
Anda harus beli barang-barang yang saya investasikan karena di perjanjian ini bukan barang-barang milik negara loh ini. Lain dengan hulu migas, kalau hulu migas itu cost recovery jadi barangnya milik negara.
Itu adalah barang Freeport, oke anda beli waktu itu kita nilai US$ 6 miliar itu bisa kita ambil semua. Ini barangnya saja tidak termasuk modal kerja. Kalau ditambah modal kerja dengan pengaturan manajemen lagi ya sama saja mungkin bisa US$ 7 miliar atau US$ 8 miliar, kira-kira gitu.
Head of Agreement (HoA) sudah ditandatangani Freeport McMoran selaku induk PTFI dan PT Inalum (Persero). Pencaplokan diharapkan selesai 60 hari setelah HoA ditandatangani.
Mengenai Blok Rokan, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina mengelola blok terbesar di Indonesia pada 2021 mendatang.
Berikut petikan wawancara lengkap Jonan dengan detikFinance, Rabu (1/8/2018).
Pemerintah akhirnya bisa mendorong Freeport untuk mendivestasi 51% sahamnya ke Inalum, Tapi masih ada kabar miring setelah ini ditandatangani, bagaimana tanggapannya?
Terima kasih, Kalau yang saya ingat kan dulu juga saya pernah bicara ini di Blak-blakan jelaskan tentang masalah Freeport beberapa bulan lalu. Jadi tentang HoA. HoA ini adalah Head of Aggreement, yang sifatnya kalau secara hukum ini tidak mengikat bisa batal, bisa terus.
Tapi saya selalu katakan kenapa pemerintah dan Freeport mau masuk dan menandatangani HoA? HoA ini menjelaskan soal tata cara bagaimana pengalihan sahamnya, bagaimana pembayarannya, bukan soal jumlah. Kalau jumlah yang bisa saya dapat dari Menteri BUMN angkanya sudah fix US$ 3,85 miliar atas akuisisi 40% participating interest Rio Tinto.
Itu yang bisa dikonversi menjadi saham 40% dan juga sisanya itu diambil dari Indocopper. Jadi total ini kalau 40% masuk yang dimiliki pemerintah sendiri itu 9% itu jadi 5 koma berapa persen gitu atau sekitar 5-6%.
Detail dari HoA ini seperti apa?
Saya juga selalu ngomong juga di Komisi VII DPR RI, selalu ngomong apakah ini sudah mengikat atau tidak. Kalau ini Head of Agreement saya katakan HoA tidak mengikat untuk kedua belah pihak.
Nah tapi kalau misalnya Freeport McMoran ini tidak berniat untuk divestasi, nah dia nggak mau masuk ke Head of Aggrement dong. Kan ini sebenarnya ini kaya tunangan, kalau tunangan belum pasti menikah pak? Betul, tapi kalau nggak niat menikah kenapa harus tunangan nah itu. Ya beda loh lah masa saya tidak niat menikah tapi saya tunangan ini bagaimana caranya.
Ini kan bukan main-main ini, kalau ditanya kenapa ada yang mengatakan Freeport mendapatkan banyak hal, tapi kita tidak. Jadi gini, perjanjian dengan Freeport dan dari masa ke masa yang menurut kami itu adalah perjanjian-perjanjian yang cukup spesifik tidak sama seperti perjanjian-perjanjian yang lainnya.
Tidak sama seperti perjanjian-perjanjian lainnya, tidak sama. Nah jadi bagaimana, itu dalam perjanjian itu juga disebutkan salah satunya bahwa Freeport dapat perpanjangan, dalam term yang wajar, dalam term yang wajar ini bisa ditebak. Kita bisa bilang kalau Freeport nggak wajar, tapi Freeport bisa bilang ini wajar, karena dia bilang dia bayar royalti saya bayar apa.
Kata kita, oh nggak you ada masalah lingkungan hidup atau apa, tinggal kita aja ini mau nggak. Siap nggak pertimbangan pemerintah ini gini, kalau ini masuk sampai 2021 kalau misalnya panjang urusannya setelah tahun 2021 Freeport berhenti operasinya di Papua berhenti.
Dampaknya apa kalau berhenti beroperasi?
Kalau berhenti ini tambang bawah tanah ini mungkin kurang lebih ini terowongannya itu 500 kilometer (km). Kalau ini nggak diurus secara teknik pertambangan ini bisa bermasalah besar, ambruk, bisa gangguan macam-macam yang akibatnya kalau nanti kalu lama berlarut-larut ini ongkosnya akan besar sekali dan kalau ditanya ini ongkosnya berapa? Saya kurang tahu tapi paling tidak ya miliaran.
Dan ini bisa ganggu ke penerimaan negara, ini ganggu ekonomi Papua, mengganggu perekonomian Kabupaten Mimika, dan sebagainya, dan juga mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
Apakah kita nasionalisasi semua kalau itu terjadi? Pasti ada retaliasi pasti ada perdebatan juga, investor asing juga oh. Iya terus terang kita masih perlu, yang selalu protes kalau kita naik kendaraan ini kendaraannya asal mana, buatan mana, iya kan pakai arlojinya buatan mana, itu aja yang gampang. Mungkin kalau arloji bukan buatan Indonesia, tapi kalau batik buatan Indonesia, kalau arloji bukan buatan Indonesia.
Bertahun-tahun lalu 4-5 tahun saya nggak inget, pemerintah pernah mengadakan penilaian kalau ini Freeport akhirnya ini berhenti di tahun 2021 dan Freeport mengarahkan oh ini kita nggak mau terus.
Anda harus beli barang-barang yang saya investasikan karena di perjanjian ini bukan barang-barang milik negara loh ini. Lain dengan hulu migas, kalau hulu migas itu cost recovery jadi barangnya milik negara.
Itu adalah barang Freeport, oke anda beli waktu itu kita nilai US$ 6 miliar itu bisa kita ambil semua. Ini barangnya saja tidak termasuk modal kerja. Kalau ditambah modal kerja dengan pengaturan manajemen lagi ya sama saja mungkin bisa US$ 7 miliar atau US$ 8 miliar, kira-kira gitu.
Seperti Blok Mahakam pak, kan Blok Mahakam itu dibiarkan sampai kontraknya habis?
Oh ini nggak free, bayar. Kan ini badan usaha. Pertamina bayar dan ini perjanjiannya beda.
Jadi nggak bisa diperlakukan seperti Mahakam?
Ini perjanjiannya beda, nah ketika anda tanya ini kenapa beda ya kan saya belum jadi menteri dua tahun, saya nggak tau yang dulu kenapa. Ini benar ini, tapi kan faktanya beda.
