yang diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina (Persero).
(HoA) sudah ditandatangani Freeport McMoran selaku induk PTFI dan PT Inalum (Persero). Pencaplokan diharapkan selesai 60 hari setelah HoA ditandatangani.
Mengenai Blok Rokan, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina mengelola blok terbesar di Indonesia pada 2021 mendatang.
, Rabu (1/8/2018).
Terima kasih, Kalau yang saya ingat kan dulu juga saya pernah bicara ini di Blak-blakan jelaskan tentang masalah Freeport beberapa bulan lalu. Jadi tentang HoA. HoA ini adalah
, yang sifatnya kalau secara hukum ini tidak mengikat bisa batal, bisa terus.
Tapi saya selalu katakan kenapa pemerintah dan Freeport mau masuk dan menandatangani HoA? HoA ini menjelaskan soal tata cara bagaimana pengalihan sahamnya, bagaimana pembayarannya, bukan soal jumlah. Kalau jumlah yang bisa saya dapat dari Menteri BUMN angkanya sudah fix US$ 3,85 miliar atas akuisisi 40%
Rio Tinto.
Itu yang bisa dikonversi menjadi saham 40% dan juga sisanya itu diambil dari Indocopper. Jadi total ini kalau 40% masuk yang dimiliki pemerintah sendiri itu 9% itu jadi 5 koma berapa persen gitu atau sekitar 5-6%.
Saya juga selalu ngomong juga di Komisi VII DPR RI, selalu ngomong apakah ini sudah mengikat atau tidak. Kalau ini Head of Agreement saya katakan HoA tidak mengikat untuk kedua belah pihak.
Nah tapi kalau misalnya Freeport McMoran ini tidak berniat untuk divestasi, nah dia nggak mau masuk ke Head of Aggrement dong. Kan ini sebenarnya ini kaya tunangan, kalau tunangan belum pasti menikah pak? Betul, tapi kalau nggak niat menikah kenapa harus tunangan nah itu. Ya beda loh lah masa saya tidak niat menikah tapi saya tunangan ini bagaimana caranya.
Ini kan bukan main-main ini, kalau ditanya kenapa ada yang mengatakan Freeport mendapatkan banyak hal, tapi kita tidak. Jadi gini, perjanjian dengan Freeport dan dari masa ke masa yang menurut kami itu adalah perjanjian-perjanjian yang cukup spesifik tidak sama seperti perjanjian-perjanjian yang lainnya.
Tidak sama seperti perjanjian-perjanjian lainnya, tidak sama. Nah jadi bagaimana, itu dalam perjanjian itu juga disebutkan salah satunya bahwa Freeport dapat perpanjangan, dalam term yang wajar, dalam term yang wajar ini bisa ditebak. Kita bisa bilang kalau Freeport nggak wajar, tapi Freeport bisa bilang ini wajar, karena dia bilang dia bayar royalti saya bayar apa.
ada masalah lingkungan hidup atau apa, tinggal kita aja ini mau nggak. Siap nggak pertimbangan pemerintah ini gini, kalau ini masuk sampai 2021 kalau misalnya panjang urusannya setelah tahun 2021 Freeport berhenti operasinya di Papua berhenti.
Kalau berhenti ini tambang bawah tanah ini mungkin kurang lebih ini terowongannya itu 500 kilometer (km). Kalau ini nggak diurus secara teknik pertambangan ini bisa bermasalah besar, ambruk, bisa gangguan macam-macam yang akibatnya kalau nanti kalu lama berlarut-larut ini ongkosnya akan besar sekali dan kalau ditanya ini ongkosnya berapa? Saya kurang tahu tapi paling tidak ya miliaran.
Dan ini bisa ganggu ke penerimaan negara, ini ganggu ekonomi Papua, mengganggu perekonomian Kabupaten Mimika, dan sebagainya, dan juga mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
Apakah kita nasionalisasi semua kalau itu terjadi? Pasti ada retaliasi pasti ada perdebatan juga, investor asing juga oh. Iya terus terang kita masih perlu, yang selalu protes kalau kita naik kendaraan ini kendaraannya asal mana, buatan mana, iya kan pakai arlojinya buatan mana, itu aja yang gampang. Mungkin kalau arloji bukan buatan Indonesia, tapi kalau batik buatan Indonesia, kalau arloji bukan buatan Indonesia.
, pemerintah pernah mengadakan penilaian kalau ini Freeport akhirnya ini berhenti di tahun 2021 dan Freeport mengarahkan oh ini kita nggak mau terus.
Anda harus beli barang-barang yang saya investasikan karena di perjanjian ini bukan barang-barang milik negara loh ini. Lain dengan hulu migas, kalau hulu migas itu
jadi barangnya milik negara.
Itu adalah barang Freeport, oke anda beli waktu itu kita nilai US$ 6 miliar itu bisa kita ambil semua. Ini barangnya saja tidak termasuk modal kerja. Kalau ditambah modal kerja dengan pengaturan manajemen lagi ya sama saja mungkin bisa US$ 7 miliar atau US$ 8 miliar, kira-kira gitu.
Bangga nggak pak pemerintah akhirnya bisa akuisisi?Kalau saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia dan termasuk pemerintah dan presiden bangga dan kita bisa menguasai 51% kita bagi tugas lah. Kemudian hasilnya juga bukan hanya PNBP royalti, kan dinikmati oleh Inalum dan badan usaha yang dimiliki oleh Pemprov Papua dan itu. Ya tentunya bangga sekali.
Setelah ini ditandatangani ini tidak akan ada kelonggaran buat Freeport tetap aja harus ada persyaratan untuk IUPK perpanjangan?
Ini pertanyaan bagus sekali, ini tadi sebelum ke sini sudah ada dokumen di atas meja saya perpanjangan IUPK sementara. Saya kan kasih satu bulan lagi.
Inalum bersama Mc moran dan Ro Tinto penyelesaiannya ini rekeninya apa, transfernya ke rekeningnya apa. Penyerahan konversinya gimana. ini lagi dirundingkan tata caranya. Kalau sudah tunangan kita runding siapa yang keluarga sini bayar apa. Yaa bikin cetak undangan kurang lebih begitu lah. jadi kita perpanjang lah sebulan dan nanti menurut saya Insyaalah ya kita September mestinya selesai.
Dengan masuknya Inalum sebagai pemegang saham mayoritas itu berharap seperti apa sih pengelolaan tambang sebesar Freeport ini dengan masuknya BUMN pak?
Gini satu kan kalau yang 1% dikelola bersama ini kan tujuannya mendapatkan hasil lebih banyak jadi bukan hanya dari royalti dan pajak tapi juga dividen. Ada juga hal lain. yaitu memeprsiapkan anak-anak bangsa ya badan usaha kita seperti Inalum yang juga memiliiki aneka tambang ini yang kita juga belajar mengelola manajemen anu kegiatan pertambangan bawah tanah sebesar freeport.
Saat ini kita sudah mampu belum?
Gini saya bukan engineer, gini cuma kita lihat ya secara akal sehat. Banyak yang mengatakan kenapa kita nggak ambil dan kita kelola sendiri. Saya sepakat. saya sepakat sekali. Tapi sampai hari ini belum ada bukti, kita pernah mengelola tambang sebegitu besar.
Coba gini dengan segala hormat saya, PT Antam yang baru mengambil alih Newmont, apa sebesar itu apa sekompleks itu opersinya? juga kalau kita lihat ada nggak di Indonesa yang sebesar itu ada nggak? separuhnya ada nggak kompleksitasnya ? nggak ada
Semuanya yang bicara juga dengan segala hormat saya. Saya juga yakin bukan sebagian yang bicara juga tidak pernah mengoperasikan tanah sebesar itu.
Itu aja sih jadi kita nggak bisa men-judge dengan apa yang belum pernah kita lakukan. memang kita nggak pernah kita lakukan. Memang secara teori kita bisa secara teori praktiknya belum pernah ada.
Bapak kan udah negosiasi ini, seberapa alot negosiasi dengan pihak Freeport?
Hmm.. kalau menurut saya. Saya udah bekerja 32 tahun dan saya pada sektor yang saya pernah geluti saya pikir manajemen Freeport ini adalah sangat detail dan mereka juga paham apa yang akan menjadi hak dan kewajiban mereka ini sangat tau dan kita juga sebagai pemerintah juga kita tau, ya kita nego.
Berapa lama?
Beliau menugaskan saya bulan November 2016. Jadi kalau dihitung sekarang ya 20 bulan. mungkin kalau samai selesai ya 22 bulan.
Tanggapan pak presiden dengan ini?
Presiden sudah menyambut baik bahwa ini sudah sampai tahap tanda tangan tunangan bahwa ini sudah sampai penyelesaian. Ini transparan kok
Ada target pak?
Kalau HoA udah tercapai paling lambat bulan Juni lah kurang lebih tercapai lah ini tinggal proses dokumentasi.
Gini loh sebenarnya, ini kan acaranya blak-blakan ya saya juga mau blak-blakan. Saya sangat mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap dukungan-dukungan terhadap proses ini yang protes juga nggak sedikit saya juga paham.
Tapi kalau saya lihat kan gini, ini negara Indonesia yang diwakili pemerintah bernegosiasi dengan badan asing yang sudah 50 tahun beroperasi di sini. Lah sudah mencapai begini tidak didukung nggak apa-apa, tidak diapresiasi nggak apa, tapi ya jangan terus dikritik ya kenapa kok sampai tidak mendorong kita secara positif tapi ini malah mengkritik.
Sempat ramai juga mungkin karena kebijakan pemerintah yang BBM sehingga mengganggu keuangan Pertamina, bahkan Menko bilang Pertamina keuangannya seret?
Gini kalau saya lihat keuangan Pertamina seret betul, tapi mampu nggak terus.
Jadi keuangan Pertamina ini agak seret?
Gini saya coba jelaskan dari sudut pandang saya sebagai regulator kan saya ini tumbuh di badan usaha dan duakali sebagai dirut BUMN 12 tahun mungkin direktur 18 tahun lalu saya jadi direktur BUMN.
Keuangan Pertamina seret betul, tapi mampu nggak pertamina? Mampu. Pertamina ini resource ini besar apa yang dikerjalan itu dari segi market share ini besar tinggal caranya ini harus menyesaikan dari waktu ke waktu. Saya jelaskan ada tiga, yang kedua gini, Pertamina ini dibangun utuk bangsa ini atau bangsa ini membangun Pertamina? Yang benar yang mana?
Ini beda loh kalau bangsa ini, bangsa ini dibangun untuk membesarkan Pertamina, ini dibangun ini beda, karena pemahaman saya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibangun untuk menopang dan mendukung kegiatan migas di bangsa ini, beda gitu ada kebijakan gini. Saya kira ini nggak pas, coba lihat UU BUMN secara komperhensif.
Selanjutnya pak?
Ketiga ya, pemerintah nggak punya cita-cita untuk membuat Pertamina bangkrut, saya apa lagi ibu Rini. Setiap kali kebijakan saya tanya kok. Setiap kali kebijakan bapak presiden selalu mengundang Menteri BUMN dan Menteri Keuangan dan saya kita confirm dong ke Menteri BUMN kata presiden sanggup nggak? Kita bilang sanggup yaudah kita jalan nah gimana. Itu menurut saya juga sanggup.
Kementerian ESDM sudah memberikan beberapa blok ke Pertamina ya untuk tambah ini?
Kemudian yang keempat, kita sudah memberikan blok namanya Mahakam. Juga kita sudah memberikan Blok ONWJ dan sudah memberikan blok lain 10, kecil-kecil Saya tanya Dirut Pertamina, Plt Bu Nicke, ibu ini totalnya kalau ini dikasih, kita kasih ke anda ini berapa? Ini Rp 38 triliun pak. Nah Pertamina ini kalau tahun ini menombok kanan kiri, kanan kiri, kira-kira berapa? Mungkin Rp 10-15 triliun paling besar, Rp 20 triliun nah masih untung. Kalau menurut saya 12 blok yang dikasih itu tambahan pendapatan ke Pertamina selama satu tahun itu ya mungkin Rp 10 triliun tiap tahun ada total ke depan Rp 200 triliun kira-kira ya.
Nah memang menurut saya yang kerap kali dipersoalkan ini yang di Pertamina karena mereka selalu, hulu sendiri, hilir sendiri, nanti kilang sendiri itu kan manajemen. Itu kan pemerintah, negara sebagai pemilik kan lihatnya satu, nggak ada yang rugi plus minus aja.
Soal BBM nah ini di awal pemerintahan menyelamatkan keuangan negara dan ini BBM banyak orang yang mengkritik pak ini kebijakannya mundur?
Gini kalau Premium atau gasoline RON 88 ini nggak ada subsidinya. Saya katakan ke Pertamina ini tergantung cara pak presiden. Gini loh Pertamina sebagai badan usaha sebegitu besarnya, malahan lebih besar dari BUMN yang lain mungkin.
Petamina itu salah satu yang kalau badan usaha terbesar yang ada di RI ya cari cara dong. Bapak presiden bilang harus tetep salurkan Premium, boleh silakan Premium, Pertamax tinggal masyarakat milih ya saya kelola secara komersial. Supaya bagaimana masyarakat secara komersial tidak beli yang Premium tapi beli yang lain.
Harganya beda ya tergantung kreativitas. Kereta listrik Jabotabek itu dulunya macem-macem, ekspres pakai AC, Jakarta-Bogor Rp 8.000-11.000. Tidak non AC, non ekspres Rp 10.000. Tanpa AC tapi ekspres kita jadikan satu, dulu jadi Rp 5000. Akhirnya terima, tapi pelayanan nah gitu ini kan soal kecerdasan.
Solar kita tetapkan Ibu Menkeu juga menetapkan kita naikkan subsidinya per liter Rp 500 jadinya Rp 2000 kalau nggak salah supaya apa? Supaya solar ini karena kan nilainya sudah rendah.
Sebenarnya harga solar dan Premium ini harga marketnya kurang lebih sama tapi sekarang harga ecerannya harga premium Rp 6.550 di Jawa kalau solar berapa Rp 5.150 ini aja beda Rp 1.400
Terus pak ini kenapa sepertinya kebijakannya mundur? Gini apapun kebijakan yang diatur itu tergantung dari realita daya beli masyarakat. Saya tidak pernah setuju kalau ini oh ini ini untuk politik karena ini ada pemilu 2019.
Nggak ada kita melihatnya ini daya beli masyarakat kalau ini semata-mata hanya untuk politik ya kita balik dan solar itu kita naikkan dengan harga pasar ini masyarakat mengeluh nggak?
Loh mengeluh dong coba dinaikan semua pasti mengeluh lah inni kan soal daya beli ini kan harus realistis.
Dari tahun lalu berarti ya itu memang demi masyarakat menjaga daya beli dan menjaga kondisi perekonomian?
Dan subsidinya nggak akan menggerus APBN yang sudah ditetapkan. Lah wong harga minyaknya juga naik mau gimana, kan ambil dari situ
Diharapkan pertamina ini bagaimana?
Ada yang terakhir, ini yang kelima ini Pertamina ini. Pertamina ini, keuangannya seret itu betul, saya nggak bilang bangkrut loh ya. Contohnya apa? Kita apa, Blok Rokan akan habis 2021 kita bahas sekarang kenapa kita antisipasi ambil Blok Rokan. Loh ambil kan lho kalau dia nggak punya uang kenapa ikut kan gitu kan gampang
Untuk Blok Rokan keputusannya gimana?
(Blok) Rokan gini, arahan bapak presiden Blok Rokan itu mau diperpanjang atau Chevron atau untuk Pertamina itu berdasarkan pertimbangan. Saya sudah ke (Washington) DC bulan lalu, saya juga ketemu CEO Chevron saya udah katakan ini diperpanjang atau tidak ini adalan bisnis adjustment.
Komersial business to business, jadi pertimbangan ekonomis saja siapa yang akan memberikan kompensasi kepada pemerintah Indonesia yang lebih tinggi nggak ada.
Ini soal nasionalisme atau Pemilu apalah nggak ada arahan presiden clear, harus dipertimbangkan secara komersil. Sekali lagi saya ulangi presiden bilang jangan sampai kita dituduh nasionalisasi.
Mengajarkan menjelaskan pada industri hulu migas bahwa ini semua pertimbangannya, ini juga kita nggak mempertimbangkan ada kritik dari siapa. Masyarakat menulis begini begitu, komentar mana saya juga nggak komentar apa apa. Presiden juga arahannya harus komersial. Akhirnya hari ini kita putuskan Blok rokan kita serahkan ke pertamina 100%.
Pertimbagannya komersil karena yang ditawarkan Chevron jauh lebih rendah kompensasinya pada pemerintah. Saya contohkan signature bonus itu kompensasi awal, yang ditandatangan itu commit untuk mendapat hak kelola Rokan selama 20 tahun itu US$ 784 juta itu dibayar cash satu bulan. Kalau ditandatangani itu US$ 784 juta, loh ini buktinya Pertamina punya uang lah makanya.
Seret ini kata sifat kan anda serat saya nggak, terus gimana seretnya ini harus bayar loh Rp 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini.
Satu, pertamina juga commit untuk eksplorasi ke depan, jadi dia harus melakukan eksplorasi termasuk perogram EOR US$ 500 juta dalam lima tahun kalau nilai sekarang. Kalau ini dijumlah US$ 1,284 miliar dolar hampir Rp 18 riliun buktinya gimana.
Kemudian yang teriak-teriak Pertamina bakal bangkrut itu karena diputusin pemerintah itu apa gimana, saya pengin tahu. Kan misalnya gini anda kritik Pertamina akan bangkrut gini-gini, kemudian besoknya anda kritik saya lagi ini harus disehatkan Pertamina jangan diserahkan Chevron. Loh maunya gimana, kalau diserahkan kan dia harus ada modal harus ada apa kan.
Logikanya coba, yang tambahan saya ulangi ya satu Pertamina akan memberikan signature bonus sebanyak US$ 784 juta kita syaratkan minimum US$ 700 juta dan komitmen untuk eksplorasi US$ 500 juta yang kita hitung itu dalam 20 tahun Pertamina akan bagi hasil untuk pemerintah itu Rp 850 triliun. Nah 20 tahun anda tanya Chevron tawarnya berapa? Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan, bisa saja tanya Chevron dia menawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen (ESDM) yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu, jauh di bawah itu
Harapannya untuk Pertamina mengelola Blok Rokan apa?
Gini ada yang bicara secara fakta kita khawatir kalau produksinya ini dikelola Pertamina sama seperti Blok Bumi Siak produksinya turun kita akan minta Pertamina dia harus wajib mencari partner bidang hulu migas. Harus menikatkan produksinya, jangan sampai Pertamina produksinya turun apa kita nggak malu juga kalau produksinya turun, partnership ini saling menguntungkan ya kan.
Penerimaan negara bagaimana?
Penerimaan negara turun, Pertamina juga untungnya nggak bakal besar partnership ini, saling menguntungkan.
Arahan pak presiden ini komersial tingkat kapasitas produksi atau bahkan lebih, ini tidak boleh emosional nggak ada emosional. Jadi kalau kita lihat bahwa Pertamina ternyata yang dikhawatirkan bangkrut. Pemerintah kalau kita lihat bahwa Pertamina ternyata pemerintah akan membuat PLN dan Pertamina bangkut loh mana?
Loh kita juga nggak pernah paksa Pertamina untuk ikut, loh sukarela loh kita nggak pernah paksa loh. Malah mereka berharap moga-moga kita menang moga kita menang. Ya saya bilang kalau Chevron lebih baik ya Chevron yang menang, kalau anda lebih baik ya anda menang.
Gini nih tahun 2021 setelah nanti alih, kelola Pertamina akan mengelola 60% dari hulu migas Indonesia, hebat ya. Tapi tidak atas dasar emosional, ini logis. Ya kalau saya berharap Pertamina akan lebih besar dari pada Petronas lah, dulu beberapa puluh tahun yang lalu Petronas tanya ke Pertamina, sekarang Petronas lebih besar dari Pertamina.
Kemarin mengusulkan ada subsidi pemasangan listrik tujuannya apa?
Jadi gini kan kebijakan pemerintah 35.000 MW memang akan selesai 2019 mungkin 2024 lah arahannhya adalah masyarakat Indonesia mendapat layanan listrik. sekarang banyak listrik yang tiangnya sudah ada, bukan karena mereka nggak mampu bayar bulanannya, bulannya mampu Rp 70.000-100.000 mampu tapi pasang listrik itu bisa Rp 1-1,5 juta. Nah kita usulkan pada Komisi VII (DPR RI) yang saya kira itu subsidi untuk pemasangan 450 VA , atau 900 VA yang rumah tangga nggak mampu itu.
Saya kita masih hitung subsidinya misalnya kalau 1 juta rumah mungkin ya kali 1 juta subsidi ya Rp 1 triliun, kecil kan lah wong PLN itu listriknya Rp 50 triliun lebih masa tambah Rp 1 triliun aja bermasalah.
Di 2019 itu rasio elektrifikasi sampai 99,9%?
Iya dengan pemasangan ini mudah-mudahan dengan adanya ini rasio elektrifikasi bisa. Kenapa? Apapun juga kebijakan ketahanan energi nasional itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin energi yang digunakan di Indonesia, di dalam negeri harus berasal dari domestik sehingga mengurangi impor.
Kalau soal mobil listrik bagaimana pak?
Mobil listrik ini menurut saya suatu keharusan, kenapa? Apapun juga kebijakan ketahanan energi nasional itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin energi yang digunakan di dalam negeri harus berasal dari domestik, sehingga mengurangi impor.
Sekarang begini, konsumsi BBM nasional berapa sehari? 1,4-1,3 juta per barel. Produksi minyak nasional kurang dari 800.000 barel, kalau ini dibiarkan tidak pakai mobil listrik ya mungkin 15 tahun lagi konsumsinya bukan 1,3-1,4 juta barel tapi bisa 2 juta barel.
Bisa nggak produksi 800.000 barel ini ditingkatkan jadi sejuta? Jauh lebih sulit kalau saya katakan. Caranya apa? Ya pakai mobil listrik, nah terus nanti anda bilang listriknya dari mana pak? Lho energi listrik kan dari batu bara dalam negeri, geothermal dalam negeri, gas dalam negeri, angin dalam negeri, air dalam negeri, matahari dalam negeri, biomassa mayoritas dalam negeri.
Jadi usaha menekan impor BBM ya pak?
Meningkatkan ketahanan energi nasional. Supaya rupiahnya tidak terombang-ambing.
Selaian mobil listrik ada B20 juga ya pak? Itu bagaimana pak?
Gini, arahan pak presiden juga, ini soal kelistrikan ya, beliau menugaskan ke saya, coba bikin peraturan tentang solar panel. Rooftop solar panel ini begini, kita akan izinkan semua pelanggan PLN di luar industri ya, totalnya itu dua pertiga atau 70% kalau nggak salah itu boleh pasang rooftop sendiri. Nanti dia jual listriknya ke PLN, jual beli. Siang tidak pakai lampu karena orangnya pergi, tidak pakai AC dan lain-lain, listriknya jual ke PLN. Malam dia beli lagi ke PLN. Diatur tata kelola harganya sehingga, pertama memenuhi komitmen bauran energi, masyarakat investasi semua, bisa jual beli listrik, bisa hemat sehingga ke depan tidak usah ada program 35.000 lagi, mungkin jadi 10.000 dan lain-lain karena sisanya kan orang pasang rooftop, ini akan bagus sekali lho.
Kapan aturannya akan keluar?
Ya satu dua minggu ini peraturannya pasti keluar dan kita sosialisasikan secara besar-besaran.
Banyak yang bilang nih pak, bapak waktu itu bilang tagihan listrik saya turun, tapi orang banyak yang tanya, ini beli solar panelnya mahal nggak?
Gini ya, saya pasang di rumah pribadi saya itu kira-kira 15,4 kWp, tagihannya biasanya Rp 4-5 juta, sekarang mungkin tagihannya sekitar Rp 1 juta, kadang-kadang Rp 1 juta lebih. Kalau sering mendung ya Rp 1 juta lebih itu, ya hemat Rp 2-3 juta, sebulan. Setahun mungkin hemat Rp 30-40 juta. Saya pasang itu harganya berapa? Rp 200 juta ya kembali dong uangnya. Kenapa nggak? Mungkin kalau dikeluarkan pertauran ini yang tidak mampu langsung bayar Rp 100-200 juta banyak perusahaan nanti nawarin mau nggak saya pasangin anda nggak usah bayar itu tapi anda mengangsur dari penghematan anda. Nah itu kan bisa begitu.
Soal DMO, pemerintah awalnya mau cabut aturan DMO batu bara, direspons pasar dengan harga saham naik tapi terus sekarang batal. Sebenarnya ada apa di balik itu?
Begini, sebenarnya usulan pengahapusan DMO untuk kelistrikan itu juga baik, tapi mungkin timing-nya sekarang belum pas. Ini nggak ada yang salah sih, ini pemilihan kebijakan. Kita membatasi harga batu bara DMO untuk kelistrikan nasional/umum dengan tujuan supaya tarif listriknya tidak naik. Lho kan tambangnya milik negara, (UUD 1945) Pasal 33 juga ada, ini pertimbangan presiden.
Nah sekarang kalau mau dibebaskan, harga market, bisa saja PLN beli dari harga pasar. Terus nambah subsidi dong pak? Betul. Subsidinya diambil dari mana? Dari pungutan ekspor, kita naikkan aja. Tapi mekanisme ini, proses tata kelolanya ini mungkin makan waktu satu tahun, di samping harus dapat persetujuan DPR karena ini pungutan-pungutannya harus dapat persetujuan semua. Ada waktu ga? Ga ada.
Berarti bisa saja aturan DMO itu dijalankan di kemudian waktu pak?
Bisa, ya setelah 2019 lah.
.webp)
