.webp)
Kemarin itu kan kita proses verifikasi warga. Intinya, gambaran besar program perumahan, kita ingin punya, ini program strategis perumahan, kita punya database warga DKI itu yang nggak punya rumah. Cuma ini kan pada tahap awal. Ke depan kita punya gambaran sebenarnya warga DKI yang nggak punya rumah siapa, tinggalnya di mana, kerjanya apa, lokasi tinggal sekarang di mana, sekarang kontrak atau sama mertua. Kemudian dia itu kerjanya di mana, butuh rumah kira-kira seperti apa . Itu menjadi data kita. Orang selalu bilang orang di DKI sekian juta tak punya rumah, cuma nggak tahu profilnya. Ibarat kata, kalau kita produsen, perlu tahu gambaran konsumen sehingga menyiapkan produk paling pas konsumennya.
Pendaftaran tidak seluruhnya untuk Samawa?
Rumah Samawa, tidak seluruhnya mengambil memesan rumah yang di Pondok Kelapa itu, tapi dia mau DP 0, tapi belum berminat yang Klapa Village. Mungkin kalau ada lain, mungkin rumah tapak, dekat Jakarta Pusat, Jakarta Barat, kita akan informasikan, tapi sudah masuk database kita orang-orang yang kita service. Itu kan menjadi data statsitik kita.
Sampai kita dapatkan sampai 800 orang yang masuk perbankan, dari perbankan mungkin separuhnya bisa, kita lagi lihat, bisa lihat di situ. Makanya kita masih tetap membuka silakan masyarakat yang membutuhkan.
Berarti yang 800 berdasarkan syarat penghasilan Rp 7 juta, warga 5 tahun?
Iya, tapi sebenarnya itu kan untuk Klapa Village, tapi ke depan kita akan mendata seluruh kebutuhan perumahan. Jadi ya warga kita segala macam penghasilan mestinya kita data, idenya sih begitu.
Berapa yang direkomendasikan untuk diproses kredit bank?
Yang kita nominasikan sekarang diproses perbankan 800-an, yang kita rekomendasikan ke bank. Kemudian bank melakukan seleksi, ke BI checking, sekarang SLIK OJK Sistem Informasi Lembaga Keuangan OJK. Hampir 900, 899 kita dorong Bank DKI. Itu masih diproses sekarang.
Mungkin separuhnya datanya kembali, mungkin ada space masyarakat mendaftar. Kita tetap cari yang terbaik, secara keuangan masuk, perbankan masuk, kalau lebih dari yang seharusnya kita akan ranking.
Sebanyak 899 itu dari berapa pendaftar?
Dari 2500-an kan ada beberapa potongannya, ternyata dia bukan warga DKI, dia sudah meninggal, sejak November, Januari sudah ada yang meninggal. Ada yang pindah ke luar DKI mungkin mutasi penduduk. Ada juga yang misalnya kita kan harus menyediakan hunian layak, hunian layak didefinisikan standar room space, standar nasional 9 m2 per orang. Kalau anak 3 harusnya 9x3. Kalau anak 3 kan berarti 5 (orang). 9x5 45m2 harusnya punya anak 3 rumahnya minimal 45 m2 kira-kira yang kita pahami. Cuma, diperkenankan minim 7 m2 Klapa Village paling tinggi 36m2. Itu mungkin 6 orang kalau itu anaknya masih bayi, kondisinya memang demikian. Kalau punya anak 4-5 berarti satu keluarga 7m2, itu menjadi rumah yang kumuh.
Sementara karena hunian kita paling tinggi tipe 36, kan salah nanti. Kalau kita berikan rumah tipe 36 isinya 8 orang. Yang terjadi apa, lorongnya dia pakai rak sepatu lah. Nanti akan menjadi masalah sosial, dan itu tidak layak huni bagi dia. Ada yang kesingkir, banyak karena itu.
Penghasilan di atas Rp 7 juta ternyata banyak juga. Itu mengajukan lebih Rp 7 juta, dia sendiri yang ngisi. Bapak berapa (penghasilan)? Rp 20 juta, siapa tahu aja dapat pak. Itu ternyata ada yang demikian. Ada penghasilan rumah tangga, kan ada penghasilan pokok. Kan tidak bisa menafikan, bahwa dia punya pasangan. Kalau digabung Rp 11-12 juta, kalau punya anak 3. Kalau digabung suaminya manager di mana, penghasilan Rp 20 juta, kan nggak pas dikasih.
Ada juga yang satu pemohon, artinya istri ngajuin, suaminya ngajuin. Yang kita proses satu pemohon saja, satunya kita gugurkan.
Kita cek sudah punya rumah, dari data PBB-nya atas nama bersangkutan. Ada juga yang kepemilikan aset, kita tak menolak yang punya mobil atau kendaraan, tapi kendaraan itu ada kosekuensi biayanya dan space parkir di sana terbatas. Di sana tersedia 70 mobil, kalau motor tersedia 300 motor. Ini masalah isu kenyamanan lingkungan. Kita seleksi juga.
Orang punya kendaraan, punya kosekuensi biaya. Kalau punya mobil tiap tahun akan bayar STNK, dia akan setahun 2-3 akan servis ini, kan ada biayanya. Biaya ini kita hitung juga sebagai beban rumah tangga. Ada juga yang kita hitung sisa penghasilan habis.
Simak Video "Video: 2 Terdakwa Korupsi Lahan Dp Rp 0 Dituntut 9 dan 7 Tahun Penjara"
[Gambas:Video 20detik]
