.webp)
Mereka intimidasi teror, pelecehan karena nasabah tidak bayar. Jadi cyber tangkap desk collector yang VLOAN waktu itu
Uang mereka dari mana?
Nah ini jadi perhatian kita, kita menduga fintech-fintech ilegal ini dapat aliran dana dari pencucian uang. Makanya kerja fintech lending yang legal yang diatur di OJK itu adalah fintech lending ini ga boleh biayai sendiri dana untuk pinjaman ada lender dan borrowernya.
Tetapi tidak boleh dia biayai sendiri, itu namanya perusahaan pembiayaan itu. Kami dari satgas waspada investasi menduga berasal dari dana yang dicuci, sehingga masyarakat itu jadi korban juga. Kemudian juga masalah yang terjadi adalah hilangnya potensi penerimaan negara karena fintech ilegal itu, karena mereka tidak bayar pajak, tidak urus izin.
Dan juga kita tidak tahu peredaran uang ini sudah berapa? Karena nggak tahu alamatnya, nggak tahu laporannya. Ini penting potensi masyarakat sebesar apa, kalau llegal kita tahu pinjaman itu sudah Rp 40 triliun nasabahnya saat ini sudah ribuan. Nah ilegal ini nggak ada datanya, nggak ada laporannya.
Kalau sampai 65 aplikasi itu dia pinjam nominal sedikit?
Iya sedikit-sedikit dia pinjam. Tapi total tagihannya sampai Rp 70 juta. Nah dia itu pinjam Rp 1 juta yang ditransfer hanya Rp 600.000. Ya itu yang ilegal ini menciptakan masalah jargonnya menyelesaikan masalah dengan memperbesar masalah nah itu. Memperbesar masalah dia. Jadi kita ingin dapatkan bantuan, ternyata di balik itu ya masalah semua. Pasti terjerat, makanya masyarakat kita tolonglah masa nggak tahu ya, apalagi sudah pegang handphone juga.
Kalau server banyak dari mana?
Jadi yang tidak terdeteksi ada 40%, Indonesia, Amerika, China, Singapura dan Malaysia. Server ini juga perlu diselidiki siapa tahu dia sewa cloud di sana tapi orangnya di sini. Ya karena memang teknologi informasi makanya banyak di Amerika. Kenapa banyak di Amerika. Yang bagus itu Korea, saat kita informasikan ada 2 di Korea Selatan servernya, orang kedubesnya datang ke sini, mereka mau cari yang ada di sana.
Mereka cepat tanggap datang ke kami cari informasi di mana itu yang diberitakan, karena mereka merasa malu ada di Korsel yang lakukan kegiatan ilegal di Indonesia. Sangat tanggap, kita juga sangat harapkan kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia yang negaranya terkait server itu ya bisa memerangi sendiri. Seperti Korea lah, dia sudah tidak ada lagi. Mereka langsung hubungi otoritas di Korea untuk cari dua entitas itu. Bisa jadi model juga tuh Korea untuk klarifikasi.
Selain Indonesia ada nggak negara lain yang peredaran fintech ilegalnya banyak?
Di China juga banyak ada ancaman juga, tapi tergantung tindakan dari otoritasnya dan perilaku masyarakatnya. Di banyak negara juga ada masalahnya fintech ilegal ini. Tapi paling masif ya di negara kita, kita masif penawarannya dan masif serangannya. Misalnya kalau 1.230 yang sudah diblokir itu masih berkeliaran, bisa kacau itu. Inikan penipuan.
Yang masif itu di sini ya banyak.
Kira-kira strategi satgas ke depannya bagaimana selain menginjak yang muncul?
Strategi utama kita adalah edukasi, pengaruhi masyarakat meningkatkan literasi. Jadi di tengah biaya dana, SDM kita maksimalkan bantuan dari Pemda, media massa untuk edukasi masyarakat. Keyakinan kami adalah semakin mengetahui fintech ilegal ini semakin banyak masyarakat yang gunakan fintech legal. Maka fintech ilegal ini akan turun karena nggak ada peminatnya dan bisa hilang karena nggak ada lagi yang menggunakan. Memang banyak tantangannya tapi kita tingkatkan literasi, kita tetap blokir tapi porsi edukasi masyarakat ini akan lebih banyak.
(kil/zlf)
