Mengungkap Sengketa Tanah yang Bikin Tol Cisumdawu Terhambat

Soal bank tanah, di masa lalu banyak pengusaha yang ambil kavling sekian ribu hektar tanah, tapi dianggurkan dan dibangun setelah secara bisnis menguntungkan, banyak kelompok yang lakukan itu. Ketika ibu kota baru di Kalimantan mungkin ada juga, ada aturannya nggak batasan maksimum tanah yang dikuasai perseorangan?
Saya bicara bank tanah dulu, BPN negara sekarang nggak punya tanah lho. Anda jangan salah, bahkan tanah kantor kita dikasih ke pemerintahan daerah. Betapa desain kelembagaan negara kita ini menurut saya nggak tepat. Di berbagai belahan dunia, organisasi seperti BPN ini harus punya dua tangan, tangan kanan land administrator, tangan kedua sebagai land manager.

Saat ini seperti dimainkan Kementerian Kehutanan, dia sebagai regulator kehutanan dan sebagai land manager kawasan hutan. BPN tidak punya kewenangan ini. Kalau di Singapura, land authority di sana itu semua tanah ada land manager-nya.

Maka kita koreksi kita perkenalkan kelembagaan ini, sebenarnya dalam UU pokok agraria ada, kewenangan sediakan tanah, kemudian tidak dikembangkan. Jadi bank tanah negara praktis nggak ada, adanya bank tanah swasta. Akibatnya apa sekarang mau bikin rumah rakyat setengah mati sulit nggak ada tanah, mau ada investor datang katanya akan bawa investasi besar pekerjakan puluhan ribu orang pegawai, tapi minta tanah, tidak ada tanah sebagai insentif.

Anyway, jadi bank tanah ini kita ingin supaya kewenangan BPN, misalnya ada tanah terlantar diambil negara ditangani bank tanah untuk reforma agraria, kepentingan umum, rumah rakyat, dibikin taman. Bayangkan kota-kota di Indonesia ini sangat tidak friendly. Nggak ada taman, di luar negeri kita pergi ada taman taman-taman, anak bisa bermain orang tua bisa jogging. Di Indonesia nggak ada, anak main di gang. Maka kita mau bikin land bank milik negara yang basis tanahnya adalah akibat daripada regulasi BPN bisa jadi land manager.

Sudah ada belum bank tanah?
Bank tanah belum ada, tapi kita perjuangkan di UU Cipta Kerja. Sekarang ada kalau tanah terlantar diambil kemudian diberikan ke polisi atau ke institusi yang butuhkan karena tidak bisa kita hold dan kita pegang.

Kemarin dapat juga kan tanah sitaan dari KPK, mau dipakai untuk apa?
Iya itu sudah satu bidang, kemarin KPK kasih tanah sitaan kasus korupsi di Jakarta selatan. Kita akan kelola jadi taman, supaya anak di situ ada tempat bermain. Nanti atas nama BPN akan kami jadikan taman.

Saya sekarang nih kalau ada tanah di kota-kota kalau bisa kita jadikan rumah rakyat, bayangkan orang semakin miskin orang itu tinggalnya makin jauh dari Jakarta. Kota berkembang itu ke segala arah, orang tinggal 3 jam dari Jakarta. Betapa masyarakat kita sangat sedih, berangkat dari rumah jam 5 pagi sampai rumah lagi jam 10 malam, kapan berasosiasi dengan anak dan istrinya?

Di kota lain orang kaya biasanya di luar kota, karena mereka mampu commute. Kita bikin jalan bagus. Nah orang miskin masuk ke dalam kota, itu bisa terjadi kalau kita punya tanah bisa bangun rumah ke atas supaya kota bisa jadi makin tertib.

Ada desain yang keliru berarti selama ini?
Intinya negara ini kan kayak bangun piramid, anda nyumbang batu, saya sumbang batu, semua sumbang. Lama kelamaan piramid ini jadi indah. Jadi negara kita banyak institusi perlu diperbaiki, walau sudah diperbaiki nggak akan jadi satu malam.

Soal UU Cipta kerja dengan RUU Pertanahan, pembahasannya sama atau tidak?
Kita ada UU Pertahanan itu suplemen UU agraria tahun 60 yang ketinggalan zaman. Banyak prinsip yang tidak diatur di sana, pengaturan hak atas tanah, hak kelola tanah, pengaturan bank tanah, right and responsibility belum ada.

Maka kita ajukan UU Pertanahan, kemarin saat menjelang diketok, tidak jadi, kemudian gerakan ini lah berkaitan dengan pelantikan presiden ditunda. Sekarang sebagian isu yang mendesak dan bisa mendukung ciptakan lapangan kerja kita kasih ke RUU Cipta Kerja. Soal UU Pertanahan akan kita diskusikan dan dibawa ke DPR mudah-mudahan Oktober bisa masuk prioritas legislatif.