Mengungkap Sengketa Tanah yang Bikin Tol Cisumdawu Terhambat

Pembagian sertifikat ini perkembangannya sekarang bagaimana?
Program reforma itu kita kenalkan pendaftaran tanah dan sertifikasi. Kedua program redistribusi aset, ini program reforma agraria, ada dua, ada yang dikelola kantor ini dan ada juga di Kementerian Kehutanan.

Saya bicarakan yang kita lakukan di sini, salah satu yang kita lakukan adalah mensertifikasi hak-hak transmigran, yang sudah secara de facto sudah diberikan negara, tapi belum punya title. Kita bereskan title-nya. Lalu HGU yang terlantar, tidak terpakai, tidak dikelola dengan baik kita ambil alih dan bagikan ke rakyat.

Waktu saya masuk jadi Menteri ATR, kita ngobrol sama pak Presiden, dia minta perbanyak, secepat mungkin dan sebanyak mungkin sertifikat. Maka 2017 saya masuk kemari, kami memetakan target 5 juta bidang kami sebut PTSL.

Kami daftarkan tanah dari desa ke desa, kota ke kota. Satu desa lengkap, jadi seluruh poligon tanah terdaftar semua. Produk kita ini sertifikat, tapi tidak semua tanah yang kita daftarkan itu bisa dikeluarkan sertifikat, karena ada sengketa karena orangnya nggak ada di tempat dan lain-lain.

Tahun 2017 target kita 5 juta kita keluarkan 5,4 juta, 70% jadi sertifikat, sekitar 3,5 juta hasilnya sertifikat. Sisanya nggak bisa dikeluarkan sertifikatnya alasannya kayak yang saya bilang tadi, tapi sudah terdaftar. 2018 target kita naikkan kembali dari 5 jadi 7 juta, produk sertifikat di 2018 kita capai 9,2 juta. 2019 kita naikkan lagi 9 juta targetnya, sementara BPN hasilkan 11 juta produk PTSL.

2020 kita targetkan 10 juta, tapi karena COVID kemarin ada pemotongan anggaran dan lain lain, insyaallah tahun ini bisa kita keluarkan 8 juta produk PTSL. Dibandingkan masa lalu, ini luar biasa capaiannya. Dulu-dulunya seluruh produk sertifikat BPN cuma 800 ribu sampai juta bidang saja per tahun.

Strateginya seperti apa bisa di atas target seperti itu?
Pertama saya bersyukur orang kita profesional, dengan diberikan dorongan insentif, perbaikan sistem, mereka mampu deliver hasil yang kami harapkan. BPN itu lebih dari 500 kantor di seluruh Indonesia.

Kedua kita lakukan inovasi, dulu penghitungan tanah cuma dilakukan oleh pegawai ASN dari BPN. Sekarang kita perkenalkan juru ukur independen. Waktu saya masuk ke BPN jumlah juru ukur cuma sekitar 2.200 orang juru ukur seluruh Indonesia, sebagian besar dari mereka sudah jadi pejabat, jadi sudah jarang pergi mengukur.

Nah kita kenalkan juru ukur independen, kita latih orang yang punya kemampuan, kita kasih uji, kita kasih sertifikat. Jadi juru ukur bersertifikat. Hari ini juru ukur independen dan bersertifikat itu sudah ada 12 ribu orang. Itu sangat membantu.

Dengan memiliki sertifikat, masyarakat bisa agunkan jadi modal. Apakah kasus agunkan sertifikat tanah ke rentenir?
Ini memang concern kita ke hal tersebut, kalau presiden serahkan sertifikat yang diingatkan pertama adalah, kalau mau disekolahkan, sekolahkan yang benar. Yang kedua jangan semata-mata disekolahkan tapi dilihat dulu ada manfaatnya nggak, hitung dulu bisa dibayar tidak, kalau mau usaha hasilnya bagaimana. Kita ingatkan betul jangan sampai ada sertifikat malah memudahkan tanahnya diambil alih oleh orang yang tidak seharusnya.

BPN kan berikan sertifikat. Kita harapkan instansi lain ikut memberdayakan masyarakat supaya lebih financial literate, sehingga mereka tidak lagi pergi ke rentenir tapi ke bank resmi. Memang case by case masih ada, itu nggak bisa dihindari, karena berjuta orang kenal sertifikat dan hal itu terjadi. Kami harapkan semuanya bisa educated juga ke masyarakat supaya sertifikat ini jangan jadi collateral ke rentenir, tapi collateral kepada lembaga finansial resmi.

Lompat ke kasus pembebasan lahan Tol Cisumdawu, sejak dulu setiap ada proyek pembangunan ini harga tanah jadi tinggi. Apa yang disoroti pak Presiden Jokowi terkait terhambatnya Cisumdawu, apakah ada masalah calo tanah atau problem lain?
Perlu kita sampaikan, bahwa kita sekarang alhamdulillah setelah UU No 2 tahun 2012, UU pengadaan tanah dan dibebankan ke BPN, alhamdulillah kita berhasil bebaskan tanah secara efektif. Kalau ingat dulu saya pernah jadi menteri kabinet Pak SBY 2005-2009, saat itu banyak proyek terhambat karena tanah.

Hari ini walaupun masih ada kendala tapi hambatan sistemik nggak ada lagi, karena itu kita berhasil bikin jalan tol dari Bakauheni ke Palembang, dari Pekanbaru ke Dumai, sampai Banda Aceh-Sigli. Kemudian, ada Samarinda-Balikpapan, Manado ke Bitung, di Jawa dari Banten sampai Probolinggo. Itu berkat UU No 2 dan kerja profesional aparat BPN. Begitu juga bandara, pelabuhan waduk, semua fasilitas umum yang dicanangkan pemerintah dalam program infrastruktur alhamdulillah nggak ada kendala signifikan.

Berlanjut ke halaman berikutnya.