ADVERTISEMENT

Wawancara Khusus

Bos BPJT Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif hingga Sepeda Masuk Tol

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 23 Sep 2020 07:10 WIB
Pakar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) , Danang Parikesit
Foto: Kepala BPJT Danang Parikesit (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kenaikan tarif tol yang terjadi setiap dua tahun sekali seringkali menuai kritikan. Belum lama ini kritikan datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meminta kenaikan tarif tol Cipularang dan tol Padaleunyi ditunda karena kondisi ekonomi sedang sulit akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan setiap bulan dan tahun kenaikan tarif di beberapa ruas tol pasti akan terjadi. Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk dapat memahaminya karena sudah ada perjanjian penyesuaian setiap dua tahun sekali.

"Kan jumlah ruas tol kita konstruksi dan operasi 53, jadi pasti di antara ruas-ruas ada yang mengalami penyesuaian setiap bulan, setiap saat dan ini kita pandang sebagai sebuah keniscayaan saja. Jadi saya mengharapkan masyarakat juga memahami karena ini sifatnya reguler dan dari awal masyarakat sudah tahu bahwa tarif tol itu selalu akan mengalami penyesuaian setiap dua tahun sekali," kata Danang dalam wawancara khusus bersama detikcom, Jumat (18/9/2020) lalu.

Namun berdasarkan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kenaikan tol tersebut diputuskan untuk ditunda sampai kondisi ekonomi masyarakat membaik. Di samping kenaikan tarif, jalan tol belakangan ini juga jadi perhatian karena banyak kendaraan yang tidak seharusnya seperti motor dan sepeda 'nyasar' masuk.

Semua itu dikupas dalam wawancara eksklusif detikcom bersama Kepala BPJT Danang Parikesit berikut:

Soal tarif setelah diprotes Ridwan Kamil, ada tarif tol lagi yang bakal naik tahun ini?
Kalau tarif itu kan secara rutin naik selalu mengalami penyesuaian setiap dua tahun dan itu pasti akan terjadi. Kan jumlah ruas tol kita konstruksi dan operasi 53, jadi pasti diantara ruas-ruas ada yang mengalami penyesuaian setiap bulan, setiap saat dan ini kita pandang sebagai sebuah keniscayaan saja. Jadi saya mengharapkan masyarakat juga memahami karena ini sifatnya reguler dan dari awal masyarakat sudah tahu bahwa tol tarif itu selalu akan mengalami penyesuaian setiap dua tahun sekali.

Dalam waktu dekat ruas tol mana yang tarifnya bakal naik?
Kalau yang diimplementasikan tergantung Pak Menteri. Tapi kalau dari sisi kami ada 21 ruas, 21 badan usaha yang mengajukan untuk penyesuaian tarif. Daftarnya biasanya nanti kalau sudah resmi disampaikan Pak Menteri karena kan yang bisa kita umumkan adalah yang memang sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk diterapkan.

Secara persetujuan teknis tetap dijalankan, tapi pemberlakuannya ini yang harus kita tes. Seperti kemarin pengalaman kami Jawa Barat misalnya, ini kan komunikasi kami dengan pihak Pemerintah Provinsi itu tidak jelas barangkali dari Pak Gubernur untuk mengetahui bahwa tidak semuanya naik ya, ada yang turun untuk golongan III dan V kan turun tarifnya 10-12%.

Ini mungkin tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga Pak Menteri memesankan untuk ruas-ruas yang lain komunikasi publik itu tidak hanya diberikan ke masyarakat, tetapi juga dengan pemerintah daerah apalagi kondisi sekarang ini kan sedang dalam kesulitan ekonominya karena COVID, sehingga Pak Menteri sangat menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Oleh karenanya beliau selalu menekankan bahwa untuk distribusi logistik misalnya untuk golongan III dan V itu tarifnya turun, tidak naik.

Apa yang membuat kenaikan jalan tol bisa ditunda? Apakah dengan adanya Corona ini pertama kali?
Itu kan sebenarnya dari badan usaha mengajukan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali. Kan sebenarnya Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa yang Cipularang dan Padaleunyi tanpa disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu, Pak Menteri sudah minta penundaan dan penundaannya sudah tujuh bulan sebenarnya.

Dia seharusnya mengalami penyesuaian itu bulan Februari, tapi bulan September ini kan belum. Jadi tanpa Pak Ridwan Kamil sampaikan begitu, Pak Menteri sendiri sebenarnya sudah memerintahkan kami untuk menunda penyesuaian tarifnya karena kondisi masyarakat yang dipandang belum cukup kondusif secara ekonomi dan politik. Tapi Pak Menteri menyampaikan kepada badan usaha untuk tidak melakukan penyesuaian tarif terlebih dahulu sampai kondisinya membaik.

Yang di Jawa Barat itu kan harusnya mengalami penyesuaian, tapi jadi tertunda. Berarti itu tidak sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan dua tahun sekali naik dong?
Pak Menteri kan sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa beliau itu menunda penyesuaian tarif karena kondisi ekonomi masyarakatnya belum sangat kondusif, terutama masyarakat itu belum sangat memahami.

Kami juga sangat mengharapkan sebetulnya dunia usaha khususnya industri angkutan barang mereka juga harus menyuarakan bahwa untuk kendaraan barang itu mengalami penurunan, jadi karena adanya klasifikasi golongan kendaraan itu, golongan III dan V turun tarifnya. Jadi kita harapkan juga yang mempromosikan ini tidak hanya dari kami tapi juga dari industri angkutan karena mereka lah yang mendapat manfaat dari penurunan tarif tol selama ini.

Semua ruas yang mengalami penyesuaian itu golongan III dan V karena kebijakan klasifikasi golongan, angkutan-angkutan barang logistik itu mengalami penurunan. Yang naik itu golongan I, yang turun golongan III dan V.

Soal usulan Pak Anies Baswedan terkait sepeda masuk tol bagaimana? Apakah masih dilanjutkan?
Sampai hari ini kita belum menerima hasil kajian dari Pemda DKI, kajian yang lebih komprehensif karena itu yang nanti kita evaluasi. Kalau tidak ada data yang bisa kita evaluasi kan sulit juga untuk bisa meminta Pak Menteri untuk menyetujui, atau menolak, atau melakukan setuju dengan syarat-syarat. Permintaan Pak Gubernur kan sifatnya umum, memanfaatkan satu sisi ruas dari tol Kebon Nanas sampai Pluit, tapi kan kita mesti pikirkan dampaknya. Nah hasil simulasinya itu sampai sekarang belum dipresentasikan kepada kami. Mungkin dalam kondisi masih berduka karena Pak Sekdanya meninggal, tapi intinya kita menunggu hasil dari Pemda DKI untuk nanti kita sampaikan kepada Menteri PUPR untuk segera ditanggapi surat dari Pak Gubernur.

Usulan kayak gini sebenarnya di Indonesia saja atau di negara lain ada sepeda masuk tol?
Sebenarnya bukan soal sepeda masuk tolnya, tapi fokus kita adalah penutupan ruas jalan tolnya. Rata-rata kan digunakan untuk event ya entah itu marathon atau lomba sepeda kan sering ditutup, semua negara itu berhak menutup jalan. Kemudian setelah ditutup itu digunakan untuk apa terserah dari masing-masing pemerintah dan negaranya.

Kalau kita lihat misalnya Tour the France kan jalan-jalan lalu lintas umum ditutup untuk keperluan lomba balap sepeda. Jadi penutupan jalan itu ada di mana-mana dan semuanya atas kewenangan pemerintah dan khususnya menteri yang berwenang untuk ruas jalan.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Banyak sepeda masuk tol, motor masuk tol, kok sekarang semakin banyak kendaraan yang tidak diperbolehkan malah nyasar masuk tol?
Tentu saja kita tetap mengedepankan soal enforcement penegakan hukum. Tapi yang lain masyarakat kan seharusnya lebih cerdas bahwa jalur jalan tol tidak bisa digunakan untuk kendaraan lain selain roda empat ke atas. Ini kan lebih kepada kesadaran masyarakat sendiri, saya yakin kok mereka sudah tahu itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tugas kami kalau mereka masuk ke ruas jalan tol, kita minta kepada Jasa Marga, pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan.

Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kan bukan penindakannya, tapi kesadaran masyarakat untuk mematuhi bahwa jalan tol itu tidak digunakan untuk sepeda motor, sepeda, jalan kaki. Jadi penegakan itu kan di hilir, hulunya di masing-masing. Saya tidak yakin misalnya orang yang menggunakan jalan tol di Jagorawi tempo hari menggunakan sepeda itu tidak tahu bahwa jalan tol tidak diperbolehkan untuk sepeda melintas. Tapi mereka dengan sengaja melanggar itu namanya.

Tapi pengawasan di jalan tol sendiri bagaimana? Apakah memang kurang atau bagaimana?
Antara iya dan tidak. Kami sendiri terus mengevaluasi kinerja kami untuk mengawasi badan usaha karena begitu kami tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol, operasional dari jalan tol tersebut kan di tangan operator jalan tol tersebut. Tugas kami itu mengawasi mereka apakah mereka menjalankan SPM (standar pelayanan minimal) dengan baik atau tidak. Kalau ternyata ruas jalan tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya kan dia tidak sesuai SPM, maka mereka akan terancam terkena sanksi untuk tidak mengalami penyesuaian tarif pada saatnya nanti. Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat pelayanan, misalnya sepeda motor tidak boleh masuk tapi ada yang masuk, itu jadi catatan kami. Pada saatnya nanti mereka akan melakukan penyesuaian tarif, mereka kan akan kita cek. Jadi itu instrumen kami untuk memberikan pelaksanaan terhadap perjanjian konsesi yang telah kita tandatangani bersama.

Bagaimana traffic tol saat ini yang terdampak pandemi? Apakah masih anjlok atau sudah mulai pulih?
Kita kan punya kondisi yang paling jelek pada waktu itu. Kalau kita lihat story kita hari ini, sebenarnya mungkin minggu yang lalu itu kita sudah sampai posisi 90% dari traffic semula sebelum COVID. Jadi kalau kita lihat kondisi di Juli itu sudah recovery sebenarnya. Kemudian di Cikampek Utama itu sampai bulan Juli juga sudah mulai recovery. Secara umum antara Juli-Agustus-September itu sudah 90% dari kondisi normal.

Kita masih pantau lagi selama 2 minggu terakhir ini bagaimana kondisinya, tapi kami sendiri melihat dari kondisi laporan masing-masing badan usaha meskipun belum semuanya kita dapatkan, recovery-nya relatif baik apalagi dalam kondisi PSBB yang sekarang ini tidak ada pembatasan dan penyekatan di jalan tol. Sehingga mereka-mereka yang masih enggan menggunakan pesawat dan angkutan umum, mereka menggunakan kendaraan pribadi melalui tol. Jadi recovery ini berkaitan dengan COVID sebenarnya kita sudah relatif stabil. Kita masih lihat seminggu, dua minggu ini.

Paling anjlok kapan?
Paling anjlok pas PSBB awal-awal, kemudian pas kita melarang mudik itu juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada saat Idul Fitri itu kondisi paling rendah bisa mencapai sekitar 70% down, jadi tinggal sekitar 30%. Tapi setelah itu semuanya slowly recovery cukup signifikan. Di Sumatera (tol Bakauheni) ini memang paling parah dari tadinya sebelum COVID sekitar 4.000, pada saat COVID kondisi paling rendah itu pada minggu ketiga Mei bisa mencapai hanya 200 hingga 500 kendaraan tiap harinya. Tapi recovery untuk tol Sumatera karena angkutan barangnya tetap kita fasilitasi, itu pulih cepat.

Apa dampak yang ditimbulkan saat penurunan traffic itu?
Pasti kalau kita bicara di Jawa maupun di Sumatera dua-duanya suffer (menderita) kondisi finansial dari perusahaan. Jadi badan usaha itu mengalami kerugian finansial di tengah kondisi ini, sehingga saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan peraturan menteri untuk memberikan dukungan kepada badan usaha jalan tol yang terdampak COVID ini, sedang dirancang peraturan menteri mengenai stimulus dampak COVID pada badan usaha jalan tol.

Bisa dibocorkan stimulus berupa apa yang akan diberikan?
Ada beberapa hal yang sifatnya tunai dan non tunai. Kalau sifatnya non tunai itu bersifat relaksasi dalam contoh nih ya, untuk kewajiban dia melakukan pelebaran. Kan ada ruas-ruas yang mulai harus melebarkan jalan, karena kondisi COVID traffic-nya turun, maka kewajiban pelebaran jalannya tidak perlu dilakukan segera, tapi masih bisa ditunda satu hingga tiga tahun ke depan kewajiban investasi mereka.

Kemudian yang kedua kita juga berpikir soal tetap bisa bekerja melakukan konstruksi dengan upaya percepatan untuk pembayaran dana talangan tanah yang selama ini mereka sudah keluarkan untuk melakukan konstruksi. Kemudian yang lain adalah rencana kami untuk bisa memasukkan komponen biaya-biaya terutama biaya tanah yang selama ini tidak bisa dibayarkan oleh APBN akan kita masukkan sebagai biaya investasi sehingga bisa digunakan oleh bisnis tol itu sendiri, itu yang sifatnya non tunai atau fasilitas.

Kemudian yang lainnya adalah kalau badan usaha perlu, mereka bisa mengajukan klaim kalau terjadi pengurangan pendapatan yang signifikan. Ini di dalam perjanjian usaha jalan tol kita itu sebenarnya sudah dimungkinkan mereka mengajukan klaim kepada pemerintah, apakah itu klaimnya nanti penyesuaian masa konsesi, penyesuaian tarif atau kompensasi tunai. Ini yang kita sudah siapkan dalam peraturan menteri kita dan harapan kami sebenarnya tidak terlalu lama lagi bisa terbit untuk bisa membantu mendorong ruas-ruas jalan tol yang terdampak.

Ini masing-masing silakan nantinya mengajukan sendiri-sendiri karena masing-masing badan usaha kan punya perjanjian sendiri-sendiri dengan kami, nanti akan dievaluasi mana yang eligible (berhak), mana yang tidak untuk mendapatkan stimulus yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Di samping itu badan usaha tadi juga kita fasilitasi untuk mengkomunikasikan paket stimulus untuk investor jalan tol, ini Kementerian Keuangan melalui Menko Perekonomian. Jadi Pak Menteri (Airlangga Hartarto) sudah membuat surat kepada Menteri Keuangan mengenai dampak COVID ini terhadap badan usaha jalan tol dan kami dari BPJT sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan mengenai stimulus fiskal yang bisa diperoleh oleh badan investor jalan tol ini.

Berapa dana yang disiapkan?
Kami kan sifatnya tidak mengatur dananya karena dari Kementerian Keuangan. Tapi dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu cukup banyak dana yang dialokasikan untuk perlintasan tol Sumatera melalui peningkatan PMN dan yang kedua adalah untuk pengadaan lahan di tol Sumatera sehingga konstruksi tetap berjalan, sehingga kita bisa cepat recovery dan juga ekonomi bisa bergerak.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Tapi selama pengerjaan konstruksi jalan tol tetap berlangsung di tengah pandemi, ada pekerja yang terpapar?
Ya di beberapa tempat yang terakhir saya terima cukup banyak ya. Awal-awal dulu itu (tol) Serang-Panimbang yang dikerjakan oleh konsorsium Wika dan PP itu sempat mengalami penghentian karena ada yang positif COVID. Sekarang ini juga untuk tol di Aceh itu mengajukan permohonan untuk penghentian konstruksi karena beberapa pekerja konstruksinya terkena COVID. Sebelumnya juga di (tol) Manado-Bitung juga ada laporan mengenai permohonan penghentian selama dua minggu karena adanya COVID di pekerjanya. Jadi kita sudah memiliki protokol yang diterbitkan Pak Menteri itu mengatur mengenai penghentian konstruksi bagi jalan-jalan tol yang sedang dibangun berkaitan dengan COVID. Kemudian yang tol-tol operasi kan kita tetap mengimplementasikan protokol COVID terutama di rest area.

Total pekerja konstruksi yang terkena COVID berapa?
Kita masih mendata terus untuk jumlah pekerja yang kena. Contoh di Aceh-Sigli dari total jumlah karyawan di kontraktornya yang di-swab sebanyak 556 orang, yang sudah keluar hasilnya 546 dan ada 78 yang terdeteksi positif COVID di awal. Tapi setelah itu ada pengurangan sehingga dari kontraktornya yang masih terdeteksi 41 orang. Jadi memang ini sangat dinamis dan kita melakukan penanganan COVID di proyek-proyek konstruksi ini secara serius untuk bisa mengurangi ini. Badan usaha jalan tolnya yang di Aceh ada 40 karyawan, 5 orang terindikasi COVID. Jadi memang khusus untuk Aceh, Hutama Karya sudah mengajukan surat kepada Pak Menteri untuk penghentian sementara konstruksi dan ini sedang diproses untuk penghentiannya, sehingga mereka bisa melakukan pengelolaan mengenai COVID ini dengan lebih baik.

Jadi begitu ada pekerja yang terdeteksi COVID langsung diberhentikan pengerjaannya?
Iya permintaannya dari badan usaha jalan tol, nanti kita akan proses penghentian sementara dan dievaluasi selama dua minggu. Kalau karyawan-karyawan lainnya tidak terdeteksi COVID, maka konstruksi biasanya dilanjutkan dan pekerja yang terkena COVID ditangani.

Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR gencar banget bangun jalan tol, berapa kilometer lagi jalan tol yang bakal dibangun?
Sekarang ini kan sudah lebih kurang 2.800 jalan tol operasi, itu termasuk nanti yang akan dioperasikan dalam waktu dekat Pekanbaru-Dumai 131,5 km. Ada juga Manado-Bitung seksi 1 dan seksi 2, tol (Bogor) Ring Road sampai ke Simpang Kayu Manis, Balikpapan-Samarinda ada seksi 1 dan 5 itu 33 km, ada Cimanggis-Cibitung seksi 1A. Ini yang dalam waktu dekat dalam sebulan, dua bulan ini lah akan dioperasikan. Beberapa di antaranya kita menunggu jadwal peresmian dari Bapak Presiden seperti Pekanbaru-Dumai dan Manado-Bitung.

Itu kan yang tinggal menunggu dioperasikan, kalau yang baru mau dibangun?
Kalau yang sudah kami tandatangani PPJT-nya (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) baru saja kan Jogja-Solo itu lebih kurang 96 km. Kemudian yang sedang berprogres itu adalah Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) 60 km. Kemudian akses Kertajati yang baru saja Bapak Menteri menghadiri untuk ground breaking-nya itu 3,6 km.

Kemudian yang menjadi perubahan lingkup investasi baru ada dari Soreang-Pasir Koja, terus ke utara hingga ke sisi utara timur Bandung itu 14 km. Kemudian yang cukup panjang itu adalah jalan tol HBR (Harbour Road) II dari Tanjung Priok ke Pluit ada tambahan lajur baru. Kemudian Jogja-Bawen itu 76 km itu posisi sekarang adalah sedang dalam proses evaluasi dokumen tendernya, proses sudah berjalan ya ada dua peserta tender dan ini sedang kita evaluasi dokumen tendernya supaya kita bisa berikan tandatangan pengusahaan itu diakhir tahun.

Kemudian Gilimanuk-Mengwi di Bali itu juga Pak Menteri menyampaikan prioritas akan dibangun mulai tahun ini. Kemudian Kediri-Kertosono yang menghubungkan antara Solo-Ngawi-Kertosono dengan Kediri-Kertosono yaitu menuju ke akses bandara Kediri yang baru dan ini rencananya 20,3 km. Juga tidak kalah penting adalah akses pelabuhan Patimban, jadi dari Cipali nanti akan ada jalan langsung ke Patimban.

Saya kira itu sih ada sembilan ruas baru yang pada saat beberapa hari yang lalu presiden mengumumkan dengan anggarannya lebih kurang Rp 100 triliun, ini kan ada yang sudah tender selesai berarti kita tahu estimate biaya investasinya. Tapi ruas tol lain yang masih belum optimal itu sifatnya masih estimate, tapi total estimate kira-kira Rp 100 triliun yang disampaikan Pak Menteri pada saat sambutan di penandatanganan konsesi Solo-Jogja.

Dananya dari mana saja?
Ada dari swasta biasanya mereka konsorsium swasta sama BUMN, atau swasta sendiri, atau BUMN sendiri. Yang konsorsiumnya dipimpin swasta itu Solo-Jogja, kemudian Cisumdawu itu lead-nya oleh swasta juga, Kertajati-Cipali itu oleh swasta Astra, kemudian North-South (NS) Link Bandung oleh swasta juga, HBR II oleh swasta, kemudian Jogja-Bawen ini dalam proses tender kita nunggu pemenangnya, kemudian Gilimanuk-Mengwi itu pemrakarsanya juga swasta, Kediri-Kertosono pemrakarsanya ada investornya antara Jasa Marga dengan investor Hong Kong dan akses pelabuhan Patimban itu adalah Jasa Marga.

Jadi kalau kita lihat dari sembilan ini yang lead konsorsiumnya BUMN hanya dua, Kediri-Kertosono dan akses pelabuhan Patimban. Saya kira ini sangat sejalan dengan semangat Pak Presiden untuk mendorong investasi, tidak hanya di BUMN tapi juga oleh swasta dan mereka di dalam menggerakkan bisnisnya tidak hanya menggerakan modal dalam negeri tetapi juga investasi luar negeri, foreign investment itu juga masuk dalam proyek-proyek tol. Seperti Kertajati-Cipali itu sebagian pemegang sahamnya adalah Kanada, kemudian Kediri-Kertosono itu pemegang sahamnya 40% dari investor lembaga pembiayaan Hong Kong.

Bagaimana perbandingan jalan tol di Indonesia dengan di luar negeri seperti China? Katanya Indonesia masih kalah jauh?
Ya secara panjang kita dibandingkan China itu masih cukup jauh. Kalau kita kan 2.200 km yang sudah beroperasi, mereka sudah 50x lebih terutama di China untuk jalan tol.

Kita sendiri secara agregat total kan dalam jangka panjang merencanakan hampir 19.000 km jaringan jalan tol. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan China itu sangat berbeda karena mereka rata-rata semua daratan, sedangkan kita itu pulau-pulau sehingga komparasi dengan China maupun Malaysia kurang cocok menurut saya. Tapi yang jelas kita akan menargetkan untuk memenuhi kewajiban kita di 2024 dengan 2.500 km jalan tol baru, jadi perkiraan kita 4.700 km di akhir 2024.

Memang ini karena ada beberapa ruas baru tambahan yang sifatnya prakarsa, kalau Bina Marga memperkirakan pada akhir 2024 itu jumlah panjangnya 4.800 km sedangkan estimasi kita 4.700 km. Jadi sebenarnya mirip dan itu mengakomodasi dinamika kalau ada perubahan-perubahan jumlah dan panjang investasi yang akan dilakukan.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Permasalahan utama dalam membangun jalan tol masih pembebasan lahan?
Pembebasan lahan sebenarnya sudah tidak lagi jadi isu yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi sekarang ini kita sudah punya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 66 yang itu menyederhanakan proses untuk pengadaan lahan, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional. Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah sudah semakin berpengalaman di dalam penyelenggaraan pengadaan lahan ini.

Dana talangan tanah meskipun diawal sangat sulit untuk memperoleh proses pengembalian, sampai hari ini mungkin data bulan Juli kemarin dana yang belum dikembalikan hanya sekitar 6% dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), yang artinya kalau semua data lengkap itu proses pengembalian dana talangan tanah juga bisa cepat dan badan usaha bisa menggunakan dana tersebut untuk tujuan konstruksinya. Jadi menurut saya selama 1,5 tahun lebih saya di BPJT ini proses untuk pengadaan lahan sudah sedemikian maju.

Proses untuk konsolidasi data misalnya itu tidak dilakukan tiga bulan sekali seperti dulu, tapi kita lakukan satu bulan sekali dan bahkan beberapa ruas jalan yang memang dibutuhkan segera, konsolidasi dan pembiayaan bisa kita lakukan secepat mungkin. Jadi tanah itu last problematic, sekarang ini prosesnya kita jalani saja, waktunya juga semakin cepat. Yang menjadi sulit untuk tanah itu kan untuk daerah-daerah padat penduduk seperti di Jabodetabek atau perkotaan Surabaya, itu trasenya yang tidak mudah untuk kita tetapkan. Tapi secara umum pengadaan tanah sudah semakin maju daripada periode-periode sebelumnya.

Berarti sekarang apa problem utama dalam membangun jalan tol?
Saya sendiri masih menganggap ada beberapa isu pokok. Pertama yang cukup penting itu soal pembiayaan kita. Untuk memenuhi 2.500 km jalan tol baru kita itu membutuhkan Rp 375 triliun hingga Rp 425 triliun lah dana investasi dan juga dana tanah lebih dari Rp 100 triliun. Untuk Sumatera itu PMN untuk Hutama Karya juga sangat tinggi, lebih dari Rp 150 triliun untuk kebutuhan modalnya. Ini belum lagi untuk dana dari dukungan konsesi pemerintah yang harus disediakan untuk mencapai internal rate of return (IRR) yang diharapkan. Jadi persoalan utama kita saat ini soal pembiayaan baru, baik itu untuk project sponsornya maupun untuk pinjaman. Kita juga tahu meskipun dana di perbankan kita katanya cukup likuid tapi jumlahnya kan terbatas dan jumlah yang dialokasikan untuk biaya infrastruktur kan cukup banyak yang diperlukan.

Jadi saya kira sumber-sumber dalam negeri memang tidak mudah. Oleh karena itu salah satu strategi kita memperkuat sambungan antara pembiayaan perbankan dengan pembiayaan dari pasar modal. Kita juga perlu tetap mengundang investor maupun lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk ikut serta membiayai proyek jalan tol kita.

Khusus untuk pembiayaan Internasional yang masuk mendanai proyek-proyek kita, kita masih memiliki risiko krisis yang cukup tinggi yang diperkirakan rekan-rekan kami dari investor asing itu tidak mau masuk terutama untuk risiko konstruksi, risiko pengadaan tanah, risiko penyesuaian tarif dan sebagainya yang membuat kawan-kawan kami dari luar negeri masih kadang-kadang wait and see.

Kemudian untuk menyambung ke pasar modal kita perlu berbicara banyak dengan OJK bagaimana produk-produk modal bisa digunakan untuk membiayai proyek jalan tol. Sebenarnya waktu rapat kami dengan Kemenko Perekonomian dan berbagai lembaga keuangan termasuk beberapa perusahaan sekuritas itu sebenarnya sangat dimungkinkan, yang penting kerangka regulasinya harus sesuai.

Jadi kita punya PR yang paling penting itu soal sumber-sumber pembiayaan mana lagi yang bisa kita gunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol. Khusus untuk tanah tadi saya sampaikan, isu yang kedua adalah soal penyediaan anggarannya dan juga anggaran pemerintah karena tanah itu kan pemerintah yang akan menyediakan.

Selain itu, tantangan kita adalah soal keselamatan konstruksi yang beberapa kali kejadian. Ini kan ada kedua kejadian terakhir soal yang di Cibitung-Cilincing itu terjadi kegagalan sistem perancang, terus hampir sama mirip dengan tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Jadi kita memastikan bahwa persoalan keselamatan konstruksi dan keselamatan jalan tetap menjadi perhatian kita.

Masalah Cibitung-Cilincing ini sudah mulai lanjut pengerjaannya setelah ambruk?
Cibitung-Cilincing terakhir prosesnya adalah pengecekan terhadap rekomendasi-rekomendasi komite K2 (keselamatan konstruksi). Jadi komite K2 menitipkan surat dan catatan kepada badan usaha untuk dilaksanakan. Kita secara terus-menerus melakukan pengecekan terhadap kepatuhan dari pekerja jalan tol dalam melaksanakan arahan komite K2. Untuk itu kita cek dan setelah semua dilaksanakan, kita akan terbitkan surat kelanjutan konstruksi mereka di lapangan.

Berarti masih disetop pengerjaannya?
Penghentian itu hanya berlaku pada ruas-ruas atau bagian-bagian jalan yang memiliki teknologi konstruksi sama dengan yang mengalami kegagalan sistem perancangan. Tapi kalau dia di seksi lain atau pengecekan dengan desain yang lain itu nggak masalah.

Bakal tetap selesai tahun ini?
Cibitung-Cilincing tahun depan. Yang tahun ini dan sudah selesai itu Cimanggis-Cibitung seksi 1A.

(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT