Mana Prioritas Pemerintah Tangani Corona: Ekonomi atau Kesehatan?

Wawancara Khusus Ketua Satgas PEN

Mana Prioritas Pemerintah Tangani Corona: Ekonomi atau Kesehatan?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 12 Okt 2020 10:00 WIB
Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin/ Foto:Rachman Haryanto/detik.com

2008 digelontorin recover dari krisis, 2013 karena kebanyakan dolar di market, ditarik lagi tuh sama the Fed dan terjadi lagi krisis. Penyebabnya 2013 karena ada liquidity dollar yang terlalu besar.

Dari tiga kejadian besar di ekonomi ini, kesulitan ekonomi dunia disebabkan oleh kesulitan keuangan atau krisis keuangan atau masalah keuangan. Dan saya sebagai orang keuangan ada di tengah-tengah, sehingga tau bagaimana policy responsnya, bereaksinya seperti apa pemerintah, cycle nya seperti apa menghadapinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nah sekarang terjadi lagi 2020, kesulitan ekonomi, cuma yang kali ini beda penyebabnya. Bukan kesulitan keuangan, penyebabnya adalah masalah kesehatan. Apa hubungannya masalah kesehatan dengan masalah ekonomi gitu?

Masalah kesehatan ini unfortunately langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan lockdown. Begitu lockdown, orang tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan kontak fisik. Indonesia itu roda ekonominya banyak digerakkan oleh kontak fisik ya jadi tidak jalan. Contoh pasar, pasar basah diganti dengan pasar virtual sehebat apapun pasar virtual bisa mengganti pasar basah dari segi omset.

ADVERTISEMENT

Pendidikan deh, yang namanya pendidikan virtual sehebat apapun belum bisa menggantikan pendidikan fisik. Makan-makan deh di restoran, beli makanan sehebat apapun antar jemput makanan gitu belum bisa menggantikan orang makan di pinggir jalan di warteg-warteg atau pun di restoran-restoran.

Jadi akibatnya, karena masalah kesehatan ini menyebabkan orang boleh melakukan kontak fisik, sehingga berputar roda ekonominya nah jadilah masalah ekonomi. Akibatnya apa? karena penyebabnya beda, obatnya beda, resepnya beda, policy nya beda. Itu sebabnya presiden bilang "Ini harus diselesaikan bersama-sama" Malah pak presiden jelas bilangnya kesehatan duluan. Prioritasnya di kesehatan.

Sehebat apapun apa yang kita lakukan di sektor ekonomi, kalau sektor kesehatannya tidak beres, nggak bakalan selesai masalahnya di perekonomian.

Nah fungsi kita hanya ganjel nih. Selama roda ekonomi belum berputar normal, untuk rakyat-rakyat yang incomenya kecil kita bantu, untuk UMKM-UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling besar perannya di ekonomi nasional kita bantu. Karena UMKM itu kalau dia kan sekitar 56 sampai 58% dari total GDP, kalau diliat dari penyerapan tenaga kerja 90% lebih penyerapan tenaga kerja indonesia di sektor UMKM.

Itu sebabnya 2 sektor ini oleh pak presiden di perhatikan donk. Tapi pak presiden jelas fokusnya di kesehatan. Selama kesehatannya belum selesai, orang golongan menengah yang menguasai 60% spendingnya negara ini belum bisa memiliki rasa aman, masih takut-takut mereka, tidak bisa keluar melakukan kontak fisik maka ekonomi tidak akan jalan.

Oleh karena itu, policy responses nya, kebijakannya tidak berbeda, harus berbeda. Dan prioritasnya tetap harus di kesehatan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan ini. Selama masih susah nih roda ekonomi belum berputar normal, kita ganjel terutama masyarakat yang pendapatnya paling rendah, golongan masyarakat yang pendapatannya paling rendah dan UMKM-UMKM yang memang menyerap tenaga kerja yang banyak dan berkontribusi ke ekonomi besar

Apa aja tuh pak program-programnya, mengingat jumlahnya yang begitu banyak hingga 56%, dan dia mengambil berapa lokasi dari Rp 600 sekian triliun ya pak anggaran penanganan covid yang disiapkan oleh pemerintah?

Memang ini programnya kan dibagi menjadi 6 program utama, sudah dibikin sejak awal krisis ini. Dari 6 program utama itu, kira-kira Rp 695 to triliun pagunya ya. Yang dibagi menjadi program kesehatan, program insentif usaha itu lebih banyak dalam bentuk pajak, kemudian program perlindungan sosial, ini yang menjadi perhatian kami, program UMKM, program-program terkait sektoral kementerian lembaga dan pemda dan program pembiayaan korporasi.

Dari Rp 695 triliun pagu anggaran yang sudah disiapkan oleh menteri keuangan, dua yang pertama yaitu program kesehatan dan program insentif usaha itu bukan untuk porsinya satgas ekonomi. Karena kesehatan itu dipegang Pak Doni, kalau insentif usaha kan ini banyak pengurangan pajak. Jadi bukan biaya. itu langsung dipegang oleh Kementerian Keuangan.

Yang dipegang kita adalah program rakyat dan perlindungan sosial, program yang terkait dengan UMKM, program yang terkait dengan sektoral K/L dan Pemda, serta program pembiayaan korporasi. keempat program ini yang oleh bapak Presiden diminta dipercepat, spendingnya kenapa? karena kan kuartal kedua kita udah negatif minus 5,2%. Itu mau dikejar lagi. Bagaimana ini caranya kuartal ketiga kita bisa lebih baik kondisinya. Syukur-syukur nggak negatif. Nah gimana cara menterjemahkan itu? saya coba itung-itungan kasar ya jadi supaya lebih mudah dicerna oleh masyarakat yang awam.

Total ekonomi kita GDP kita kan US$ triliun. Jadi kalau US$ 1 triliun dikali Rp 14.500 artinya Rp 14.500 triliun lah kira-kira. Jadi kalau dibagi 4 sekitar Rp 3.625 triliun selama 4 kuartal, 3 bulan kalau rata. US$ 1 triliun, jadi total ekonomi Indonesia 1 tahun itu Rp 14.500 triliun dibagi 4.. Asumsi tiap kota sama Rp 3.625. Kemarin kan minusnya 5,2% kan, jadi ini kalau di kali 0,052 kira-kira Rp 188 triliun.

Jadi artinya apa? dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, GDP Indonesia yang sekarang kuartal 2 tahun ini turun Rp 188 triliun. Kira-kira turun minus 5,2% dari Rp 3.625 triliun itu adalah angka kasar, kalau 1 tahun GDP Indonesia Rp 14.500 triliun bagi 4 lah.

Kalau Insya Allah nih pertumbuhannya tidak jatuh lebih dalam lagi. Kita bisa naikin Rp 188 triliun lumayan jadi bemper. Karena GDP itu kan ada dari consumer spending, ada yang dari goverment spending, selisih ekspor dan impor, sama capital investor. Kita kan hanya salah satu yang goverment spending. Kalau kita bisa kontribusi Rp 200 triliun aja udah oke.

Oh jadi kalau ngejar Rp 200 triliun tadi kan, kita perlu spend Rp 100 trillun 3 bulan. Sehingga dari 4 program yang tadi, program perlindungan sosial, UMKM, sektoral lembaga dan pemda serta pembiayaan korporasi. Nah apakah itu akan membuat kuartal ke 3 GDPnya jadi 0%, minus atau plus kita tidak tau. Karena ada dinamika lain di luar itu, tapi setidaknya dari sisi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dari kita menyalurkan percepatan anggaran secepat-cepatnya. Supaya bisa membaik.


Hide Ads