Belum lama ini, ramai pembahasan vendor lokal 'dizalimi' BUMN di media sosial Twitter. Vendor lokal kerap kali harus menunggu lama untuk memperoleh pembayaran kontrak dari BUMN meskipun pekerjaannya sudah usai.
Ternyata, hal itu sudah menjadi penyakit lama BUMN. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa, sudah banyak vendor lokal yang menantikan pembayaran hingga bertahun-tahun ketika terlibat dalam proyek BUMN.
"Jadi pada intinya, tidak ada beban BUMN terhadap vendor atau joint operation, atau subkontrak terhadap pengusaha-pengusaha daerah itu yang tidak dibayarkan. Pasti akan terbayarkan, mau ganti direksi atau apapun pasti akan diselesaikan. Yang menjadi persoalan adalah penyelesaiannya ini yang bertahun-tahun," ungkap Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).
Lamanya pembayaran itu pun membuat vendor lokal yang awalnya ingin mendapat untuk, justru menjadi buntung. "Jadi teman-teman di daerah ini tidak dapat untung, tapi dapat buntung. Itu saja persoalannya," ujar Andi.
Padahal, ketika mengikuti lelang proyek BUMN, para vendor lokal pun harus bersaing menawarkan jasa yang murah dengan kualitas terbaik. Sayangnya, meski sudah menekan harga dan memberikan kualitas terbaik, pembayaran pun masih molor.
"Mereka (BUMN) kan juga mencari harga terendah. Mereka kan sudah banting harga juga ketika tender. Mereka juga pasti mepet, maka mereka mencari harga yang lebih murah, tapi berkualitas. Tapi ketika sudah murah, berkualitas, tetap lambat pembayarannya, tetap dicicil. Itu yang dikeluhkan teman-teman di daerah," katanya.
Selain membahas fenomena vendor lokal 'dizalimi' BUMN, Andi juga membeberkan adanya BUMN yang serakah. Ia juga mengomentari terkait rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).Berikut hasil wawancara Tim Blak-blakan detikcom dengan Sekjen Gapensi Andi Rukman N Karumpa:
Halo, selamat sore Bapak Andi Rukman. Apa kabar? Sedang berada di mana saat ini, Pak?
Alhamdulillah, selamat sore, salam sehat. Saya sedang di Bali, membantu Menteri Pariwisata. Satu minggu terakhir saya berbincang dengan teman-teman di Bali, alhamdulillah sudah mulai grafiknya. Mudah-mudahan pariwisata kita di Bali terus tumbuh, karena selama 1 tahun lebih pariwisata mereka terseok-seok.
Apa kontribusi Gapensi terhadap industri pariwisata?
Hampir semua sarana penunjang dari pariwisata yang bangun anggota Gapensi. Mulai dari jalan tol, jembatan, infrastruktur, MCK. Saya di Bali saat ini, memang Pak Sandi mengharapkan teman-teman pengusaha di negeri ini tidak perlu lagi berlibur ke luar, kita berlibur di negeri sendiri, apalagi Bali. Untuk bagaimana menghidupkan lagi destinasi-destinasi yang ada di Indonesia.
Sudah kedua kalinya saya ke sini. Pertama itu 3 minggu yang lalu bersama rombongan Kadin Indonesia bertemu Pak Gubernur Bali. Kami berdiskusi tentang bagaimana memulihkan kembali kondisi Bali, dan tetap dalam protokol kesehatan.
Pak Menteri kalau tidak salah sudah seminggu berkantor di Bali. Kelihatan sekali animo masyarakat (ke Bali) sudah cukup tinggi. Tadi pesawat ke Bali dari pagi sampai sore penuh. Tiga maskapai baik ke Makassar, Sumatera, Kalimantan, dan Bali semuanya penuh.
Gapensi berperan dalam menghidupkan kembali roda perekonomian, termasuk di Bali. Tapi terkait isu yang ramai, Gapensi sibuk membangun proyek untuk pemerintah termasuk BUMN, tapi selesai dibangun, pencairannya tidak ada. Padahal modalnya cepat, tapi pekerjaan sudah selesai, pembayaran lambat. Nah khusus di Bali, bagaimana proyek di sana? Lancarkah pembayarannya?
Kalau di Bali terus terang pekerjaan tol dan segala macam tidak ada keluhan. Karena ini kan dana daerah, wajah Indonesia di luar, jadi kerjanya harus cepat, dan tepat mutu. Saya pikir tidak ada keluhan. Ada mungkin kecil-kecil sajalah.
Terkait permasalahan pembayaran dari BUMN, apakah dari proyek-proyek di luar Bali?
Jadi saya sendiri belum melihat yang lagi ramai di Twitter. Kemarin saya dihubungi detikcom, spontan saja saya menceritakan tanpa melihat perkembangan yang ada. Tetapi ini penyakit yang sudah cukup lama.
Menteri PUPR sudah pernah mengeluarkan Surat Edaran tahun 2018 dan 2019 juga menyentil BUMN-BUMN agar jangan hanya berkolaborasi dengan kontraktor, tapi pembayaran lambat. Apakah edaran Menteri PUPR tidak berpengaruh apa-apa?
Awalnya ini tahun 2018 kami melakukan audiensi dengan Bapak Jusuf Kalla, Pak Wapres kala itu. Kami menyampaikan pertama menyangkut masalah segmentasi. Supaya teman-teman pengusaha daerah, pengusaha nasional itu, setidaknya ada batasan supaya BUMN tidak masuk ke dalam.
Akhirnya pada waktu itu naik Rp 50 miliar, itu untuk pengusaha daerah atau pengusaha nasional, BUMN tidak boleh masuk. Kemudian naik lagi 6 bulan kemudian, kalau tidak salah 2019, Pak Menteri PUPR mengeluarkan surat edaran batasan Rp 100 miliar. Supaya BUMN dan anak-anak serta cucu-cicitnya itu tidak menguasai proyek Rp 100 miliar. Dan itu berlaku efektif. Kami minta kepada anggota Gapensi di seluruh Indonesia, kalau ada yang menemui supaya lapor.
Ada beberapa yang Pak Menteri batalkan. Ada beberapa proyek yang dibatalkan. Kadang-kadang kan di bawah ada yang nakal. Nah lapor Pak Menteri, hari itu langsung diselesaikan.
Misalnya proyek apa saja?
Ada beberapa proyek di kawasan timur, Kalimantan itu dibatalkan. Ada BUMN yang masuk ke proyek yang nilainya Rp 100 miliar ke bawah. Akhirnya dilelang ulang, dan dimenangkan oleh swasta.
Kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa begitu banyak persoalan terutama dari Papua. Ada beberapa teman-teman yang 2-5 tahun pekerjaannya tidak dibayarkan dengan nilai yang signifikan. Lalu kami lapor ke Pak Menteri, beliau langsung menjembatani. Dan alhamdulillah waktu itu juga terproses, dan akhirnya selesai.
Jadi pada intinya, tidak ada beban BUMN terhadap vendor atau joint operation, atau subkontrak terhadap pengusaha-pengusaha daerah itu yang tidak dibayarkan. Pasti akan terbayarkan, mau ganti direksi atau apapun pasti akan diselesaikan. Yang menjadi persoalan adalah penyelesaiannya ini yang bertahun-tahun.
Jadi teman-teman di daerah ini tidak dapat untung, tapi dapat buntung. Itu saja persoalannya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada BUMN yang mendapatkan proyek cukup besar di daerah itu, daripada investasi alat, apalagi kalau proyeknya tidak multiyears, lebih baik dia memberdayakan pengusaha lokal yang punya kemampuan dan punya alat.
Nah teman-teman pengusaha daerah punya alat, lalu bekerja samalah dengan mereka. Alatnya ada, materialnya ada. Walaupun mereka masih berutang di toko-toko bangunan dan segala macam. Nah terkadang sudah 1 tahun, selesai pekerjaan, masuk ke tahun ke-2 bulan ke-7 sampai ke-10, partner lokalnya tertunda pembayarannya. Karena manajemen BUMN sekarang kan semuanya harus ke pusat. Ada kontrak yang pembayaran yang wewenangnya general manager masing-masing wilayah, sekarang semua posisinya ada di pusat. Nah kalau di pusat juga menahan-nahan, itu yang teman-teman berharap supaya pekerjaannya sesuai dengan progress fisik yang bisa kita hasilkan bulan itu. Jadi kalau kita menagih sekarang, 1-2 bulan ke depan baru dibayar itu normal.
Misalnya dalam proyek pembangunan jalan tol 10 kilometer (Km). Apakah seharusnya setiap Km yang selesai dibayar, atau seperti apa?
Jadi ada 3 tahap, tidak setiap bulan menagih, itu juga repot. Paling tidak kita menagih 2-3 kali. Pertama kondisi fisik 50% kita menagih pembayaran 30% (dari nilai kontrak), kondisi fisik 75% kita menagih pembayaran 50%, lalu kondisi fisik 100% kita menagih lagi 80%, mungkin ada retensinya 20%, itu wajar. Nah kalau itu terjadi, wah itu alhamdulillah.
Nah yang rata-rata dialami teman-teman di bawah ini kan memang ya rata-rata UMKM. Pekerjaan timbunan, pekerjaan drainase, irigasi.
lanjut ke halaman berikutnya
