Aspebindo soal Larangan Ekspor Batu Bara: Tambang Kecil Jangan Dihajar

Kan kemarin sempat tercetus juga kenapa nggak untuk istilahnya mengurangi disparitas itu untuk PLN pun dinaikkan harganya, minimal disamakan dengan pupuk dan semen?

Iya betul itu sempat ada usulan dari ketika kita kemarin ada munas, ada pembahasan juga dan anggota menyampaikan kita dorong dong di rapat itu menyampaikan ke saya dan kita sampaikan secara terbuka untuk menjadi bahan diskursus. Ya kalau menurut saya kalau ada lumayan naik US$ 20 kan relatif bisa lebih kompetitif menurut saya, dan lebih gampang kan sebenarnya kontrak-kontrak dalam negeri daripada dengan kontrak kontrak luar negeri kan banyak risiko yang besar juga sebenarnya kan gitu. Kalau dalam negeri kan you kirim pakai tongkang kan masih bisa ya.

Tapi kan akhirnya bergulir bergulir bergulir masih dalam pembicaraan mungkin sudah sangat krisis di akhir tahun gitu. Jadi akhirnya 31 Desember kita dapat surat informasi terkait tersebut. Tapi artinya kalau boleh dibilang ini bukan berita yang tiba-tiba, kita pun dari pelaku usaha sudah merespons dan sudah memberikan usulan. Jadi bukan hal yang kita juga nggak tahu, kita udah tahu tapi kan sekarang sebenarnya dibutuhkan speed daripada pengambil kebijakan berkolaborasi secara cepat juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

Hal seperti ini menurut saya jangan sampai terulang lagi karena ini bisa menjadi dispute. Ini kasihan teman-teman yang sudah berkontrak di luar negeri, ada yang vessel-nya sudah ini, dan kontraknya kan mungkin perjanjian pengirimannya kan bukan di 31 Desember, mungkin sebelumnya sudah teken kontrak dia. Nah ini kan perlu dibahas juga tapi ya menurut saya tadi yang saya bilang dari awal, kepentingan negara, kepentingan dalam negeri domestik kita harus di atas kepentingan bisnis, menurut saya seperti itu karena kalau listrik mati kita nggak tahu kerugian akan seperti apa, akan kacau sekali kan gitu chaos gitu tapi. Tapi itu tadi maksud saya ini diantisipasi jangan sampai nanti terjadi lagi di tahun depan hal yang sama. Kan ini banyak sekali kerugian-kerugian material dan immaterial makanya harapan kita dengan consolidation cepat 1-2 minggu ini kita bisa mengantisipasi dan memberikan solusi dan kalau bisa pertengahan bulan ini sudah boleh diberikan izin ekspor lagi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi

Kan sampai akhir Januari ini ya?

Iya akhir Januari tapi kemarin di rapat kita dengan Kemendag ada sinyalemen kalau teman-teman yang memang sudah memenuhi DMO dan lain sebagainya dan mungkin dalam perjalanannya dievaluasi adanya kenaikan stok dari PLN akan dibuka lagi ekspor kita karena memang menurut saya jangan juga dinafikan ini kan momentum ekspor dengan harga yang cukup tinggi kan untuk penerimaan negara juga. Jadi harus berimbang menurut saya.

Ketika usulannya naiknya sekitar US$ 20, itu kan implikasinya juga PLN artinya biaya produksinya tinggi, artinya nanti akan merembet ke masyarakat, tarif listriknya harus naik kan. Nah terus ini subsidi?

Makanya pemerintah kan dapat cuan dari harga ekspor yang tinggi. Nah itu kan bisa instrumen fiskalnya bisa saling menopang. Itu sih maksud saya, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat.

Artinya kenaikan US$ 20 itu nggak mesti juga diikuti dengan kenaikan tarif listrik?

Oh nggak dong, itu kan masih bisa berimbang dengan PNBP yang masuk juga, masuk ke dalam itu juga kan cukup tinggi sekarang, dan tentukan pemerintah setiap ekspor kan mendapatkan pajak yang cukup signifikan juga.

Mas Angga sempat bilang jangan sampai kasus kayak gini terulang, karena sebenarnya pembahasan sudah dari September kan ada larangan ekspor mendadak ini Apa saja yang harus dibenahi dari sisi pengusaha nya sendiri kedisiplinan memenuhi DMO dan dari pemerintah pembuat kebijakan, serta dari PLN mungkin sebagai salah satu konsumennya?

Ya menurut saya sih yang pertama tadi kan ini kan pengawasan cukup penting ya, jadi report-report setiap bulan harus ter-update juga. Jadi artinya peringatan itu kan jangan hanya di akhir tahun, akhir tahun diperingatkan ya udah susah. Tapi berkala ini bisa diberikan peringatan juga. Kan jadi saling link antar kementerian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan. Maksud saya juga dengan kita juga para asosiasi dan pelaku usaha menjadi hub lah untuk berkomunikasi. Yang lainnya tadi ya menurut saya dari skema pembayaran, skema di PLN-nya sendiri harus lebih kompetitif gitu lho untuk membuat misalnya bisa terbitkan SKBDN gitu kan.

Itu kan juga kemudahan juga ya untuk pelaku usaha yang kecil-kecil kalau memang dianggap perlu kan artinya dia kalau sudah SKBDN kan tidak perlu cari pembiayaan dari luar yang menyebabkan cost of fund-nya akan naik. Nggak bisa satu-satu sih harus holistik, dimana dimana dicari, apalagi kan sebenarnya dengan sekarang teknologi informasi, teknologi digital yang semakin maju ini kan interkoneksi ini bisa kita lakukan bersama-sama.

Terkait pemenuhan kebutuhan PLN, Mas Angga optimis dalam dua pekan ini bisa terpenuhi?

Saya rasa optimis kok, sebenarnya ini barang kelihatan, barang yang kelihatan bukan suatu hal yang nggak kelihatan barangnya, orangnya ada di mana, ini juga sudah bisa dipetakan, ada penegakan hukum. Toh juga nggak ada pengusaha yang mau berurusan dengan hukum dan lain sebagainya ya menurut saya. Jadi itu tegas, tidak ada tawar-menawar, dilakukan tanpa pandang bulu, aturannya jelas itu saja seperti apa sehingga tidak menimbulkan celah-celah untuk dilakukan hal-hal yang sifatnya destruktif. Jadi saya rasa itu yang harus kita lakukan.

Terkait permintaan kenaikan harga dari US$ 70 ke US$ 90 sudah terjadi pembicaraan komprominya akan sebesar?

Ya makanya kalau dari kenaikan harga sih sebenarnya kita sempat sudah sampaikan. Hanya kan tiba-tiba terjadi isu ini, ini kan lebih bolanya, mungkin setelah ini terpenuhi mungkin kita bisa ada. Tapi ya menurut saya yang paling penting tadi harus dihitung juga berapa penerimaan negara yang masuk. Jadi jangan sampai membebankan rakyat lah intinya. Kita juga nggak mau beban rakyat sudah berat, kalau harus naik TDL, harus naik apa, jadi menurut saya perencanaan itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Transisi green energy jangan sampai hanya campaign doang gitu lho tidak diikuti langkah-langkah yang terukur. Misalnya penggunaan mobil kita, mobil dinas, mobil apa masih berbahan bakar minyak kok, contohnya ya simpelnya ya. Nah ini kan harus terukur dari yang pemerintah mudah dulu untuk men-deliver. Berarti kan akan menjadi contoh. Kalau elitnya aja tidak memberikan contoh bagaimana masyarakatnya mau.